---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- 24 Agustus, Kabinet Baru Gus Dur Diumumkan Jakarta (Bali Post) - Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kali ini tampaknya lebih berhati-hati dalam menyusun kabinet hasil reshuffle pasca-ST MPR. Pengumuman kabinet baru yang sedianya Senin (21/8), mundur menjadi Kamis (24/8) mendatang. Presiden Gus Dur akan mengumumkan nama-nama menteri kabinet yang baru pada 24 Agustus mendatang, usai mengumumkan keppres soal pembagian tugas antara presiden dan wapres. Menkumdang Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang ditugasi menyusun keppres pembagian tugas antara presiden dan wapres itu mengaku sampai saat ini belum bisa merumuskan secara detail soal pembagian tugas tersebut. ''Pasalnya, Tap MPR soal pembagian tugas itu belum diterima presiden,'' kata Yusril di Jakarta, Kamis (17/8) kemarin. Soal susunan kabinet, Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini mengatakan, presiden telah memastikan mengumumkannya pada 24 Agustus mendatang. Yusril menjumpai Gus Dur dalam kapasitas sebagai menteri yang ditugasi presiden membuat keppres tentang tugas-tugas yang diberikan kepada wapres. Ia mengkonsultasikan masalah itu kepada Gus Dur. Konsultasi itu dilakukan mengingat keppres akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman susunan kabinet. Yang jelas, katanya, keppres itu sendiri belum selesai karena masih harus menunggu Ketetapan MPR yang diperkirakan akan selesai Jumat (18/8) ini. Sebelum keppres itu muncul, Yusril juga akan berkonsultasi dengan Megawati untuk kemudian berkonsultasi lagi dengan presiden sampai akhirnya final. Meski belum bisa memberikan gambaran rinci mengenai tugas wapres sesuai keppres itu, ia mencontohkan masalah teknis pemerintahan yang akan dilakukan wapres di antaranya menandatangani keputusan-keputusan dari presiden dengan isi mengenai hal apa pun. Berkaitan dengan posisi dirinya dan departemennya, Yusril mengaku tak tahu apakah akan dilikuidasi atau tidak. Tetapi, ia yakin Depkumdang tetap ada, apakah nanti akan dimarger, belum dapat dipastikan. Secara pribadi ia berpendapat, nama Depkumdang dikembalikan jadi Depkeh untuk alasan koordinasi penegakan hukum seperti dengan kejaksaan agung dan kepolisian. Sebab, kalau Depkumdang, departemen ini hanyalah pembuat proses penyiapan UU. Dilarang Terpengaruh Sementara itu, Presiden Gus Dur minta tim tiga penyusun restrukturisasi kabinet -- Ryaas Rasyid, Erna Witoelar dan Susilo Bambang Yudhoyono -- untuk bekerja secara murni dan berpikir logis dalam menyusun struktur kabinet. ''Nanti jika ada penyesuaian-penyesuaian akan menjadi tanggung jawab saya,'' kata Presiden seperti ditirukan Ryaas Rasyid, Kamis kemarin. Dia bersama Susilo Bambang Yudhoyono dan Erna Witoelar telah bertemu dengan Gus Dur untuk menerima arahan umum. Penyesuaian yang dimaksud Gus Dur, menurut Ryaas, menyangkut misalnya adanya usulan dari pihak lain yang disampaikan kepada tim atau lainnya. ''Kita tak dibenarkan berhubungan dengan pihak lain dan menampung usulan mereka. Kita berkerja secara logika pemerintahan,'' kata Ryaas. Memang diakui selama ini banyak usulan kepada tim, khususnya berasal dari parpol-parpol. Usulan itu antara lain tentang komposisi kabinet dengan versi berbeda-beda. Namun di antara parpol itu tak menitipkan nama-nama yang berkompeten untuk duduk pada jabatan tertentu. Dihilangkan Dari restrukturisasi yang dilakukan, dipastikan ada departemen yang akan dihilangkan, tetapi pemerintah sudah menyiapkan struktur kepegawaian. Kabar yang mungkin sedikit melegakan sebagian besar kalangan pegawai negeri sipil (PNS), walaupun dikabarkan kemungkinan akan ada penghilangan atau merger antardepartemen, Menteri Otonomi Daerah Ryaas Rasyid meyakinkan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK). ''Kalaupun ada departemen yang dihilangkan atau dimerger, pemerintah sudah menyiapkan struktur kepegawaiannya, tidak akan ada PHK. Yang ada hanya pergeseran jabatan, ''tegas Ryaas usai bertemu Gus Dur di Istana Merdeka, Kamis kemarin. PAN tak Terkejut Rumor partai mana yang diakomodasi dan partai mana yang disingkirkan makin kencang menjelang pengumuman susunan kabinet baru. Salah satu rumor menyebutkan kader-kader PAN akan dipinggirkan. Ketua DPP PAN AM Fatwa mengaku tidak terkejut menanggapi rumor tersebut. Bahkan, katanya, DPP PAN sudah lama mendengar kabar itu. ''Enggak dipakai, enggak apa-apa. Kami tidak terkejut jika nanti kabar tersebut benar,'' ujar Fatwa. PAN, kata Fatwa, akan meningkatkan pengawasan kepada pemerintah. Namun, ia kurang sependapat jika sikap itu diartikan sebagai tindakan oposisi. ''Pokoknya kami akan lebih keras dan lebih cermat mengawasi pemerintah,'' tegasnya. Ia menambahkan, sikap tersebut tidak terkait dengan dipakai-atau tidaknya kader PAN di kabinet. ''Pengawasan kepada presiden itu soal lain, sementara kalau kader PAN tidak dipakai, itu juga soal lain. Kami biasa-biasa saja, tidak ada hubungannya sikap keras kami dengan tidak terpakainya kader kami di kabinet,'' papar Fatwa. Menyinggung kecurigaan sejumlah kalangan mengenai melunaknya kubu Poros Tengah di Komisi C, Fatwa mengatakan, kelunakan itu terjadi karena ada pertemuan politik tingkat tinggi. Namun yang pasti, katanya, hal tersebut berseberangan dengan beredarnya rumor ''politik dagang sapi'' di Komisi C. ''Tawar-menawar yang berbau dagang sapi tidak terjadi. Yang ada adalah politik tinggi, di mana kami dan fraksi-fraksi lain ketemu di tengah-tengah,'' ujar Fatwa. Dijelaskan, pertemuan tersebut menghasilkan sikap kompromi pada klausul rekomendasi. Poros Tengah menghendaki kata rekomendasi di dalam Tap tentang lembaga-lembaga tinggi negara diganti dengan menugaskan. Permintaan ini disetujui fraksi-fraksi pendukung satu Tap. Kata penugasan, menurut Fatwa, bersifat keras karena merupakan instruksi MPR kepada presiden. Dengan demikian, kalau tidak dilaksanakan ada konsekuensi yang harus ditanggung presiden. Menyinggung sikap kritis Amien Rais dan kubu Poros Tengah secera keseluruhan kepada Gus Dur, Fatwa mengatakan, hal itu tidak mencerminkan penyesalan. Poros Tengah tidak menyesal dulu telah mencalonkan Gus Dur. ''Pencalonan dulu itu merupakan iktikad politik. Itu pendapat awal kami, jika kami sekarang terlihat kritis anggap saja sebagai sikap akhir,'' ujar Fatwa. Pascasidang tahunan, katanya, Poros Tengah akan melanjutkan agenda kritis yang sempat tertunda yakni agenda Buloggate dan Bruneigate.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 18 Aug 2000 jam 11:37:00 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
