---------------------------------------------------------- Live and work in the USA legally: Register for the GREEN CARD LOTTERY! Visit http://www.us-immigration.org -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Polri Harus Ungkap Pengebom Jakarta, Kompas Aparat Kepolisian RI (Polri) harus bekerja keras untuk mendapatkan bukti-bukti guna mengungkap kasus peledakan bom yang marak terjadi. Perintah Presiden Abdurrahman Wahid kepada Polri untuk memeriksa Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) terkait dengan peledakan bom di Bursa Efek Jakarta (BEJ) lebih merupakan insting politik seorang Presiden sekaligus menunjukkan sikap tegas Presiden atas kasus peradilan mantan Presiden Soeharto. Demikian rangkuman pendapat yang dihimpun Kompas dari pengamat politik Kusnanto Anggoro, J Kristiadi, dan Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Hendardi dan pakar politik Arbi Sanit di Jakarta, Sabtu dan Minggu (17/9). Hendardi melihat, penyebutan nama oleh Presiden tentunya dengan asumsi Presiden sudah memiliki bukti dan indikasi. Bukti dan indikasi itulah yang harus ditindaklanjuti Polri. Sedang Kusnanto melihat, perintah Presiden Wahid kepada kepolisian untuk menangkap Tommy lebih didasarkan pada insting politik, sehingga wajar bila belum disertai bukti-bukti awal. Hal itu merupakan tugas kepolisian dan kejaksaan untuk mendukung Abdurrahman Wahid dengan mencari bukti ke arah itu. 'Saya kira, supaya tidak memperkeruh suasana, perlu indikasi yang jelas untuk menangkap orang. Polisi harus mati-matian mencari data pendukung lain untuk pembuktian,' tambah Kristiadi seraya mengatakan, jika tidak didasari oleh bukti dan indikasi yang kuat, pernyataan Presiden Wahid dapat membuat kredibilitasnya menjadi lemah. Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengingatkan Presiden Wahid agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, apalagi ungkapan itu mengandung tuduhan terhadap seseorang, terutama tokoh agama, sebagaimana halnya terhadap Habib Ali Baaqil. Hal itu diungkapkan Ketua MUI Prof Dr Umar Shihab dan Wakil Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menjawab pertanyaan pers di Jakarta, Sabtu. Umar Shihab mengatakan, pernyataan Presiden Wahid tentang keterlibatan seorang ulama/habib dalam peristiwa aksi pengeboman Gedung BEJ bisa dianggap fitnah jika tidak ditunjang bukti yang konkret. 'Tapi, saya kira beliau punya motivasi memberikan peringatan yang tujuannya mendidik serta tidak bermaksud menjuruskan,' kata Umar Shihab seperti dikutip Antara . Mantan Ketua Umum PB HMI Anas Urbaningrum mengatakan, perintah Presiden Wahid untuk memeriksa Tommy menyalahi prosedur hukum. Menurut Anas, seharusnya pernyataan itu tidak diungkapkan Abdurrahman Wahid. Gerakan Pemuda Ansor dalam siaran persnya yang ditandatangani M Syukur Sabang (Sekjen PP GP Ansor) mengimbau semua pihak untuk menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung terhadap mantan Presiden Soeharto. Adanya perbedaan pandangan atas jalannya proses peradilan adalah hal yang wajar dan tidak diarahkan kepada pertentangan yang tiada akhir, apalagi mengarah kepada kekerasan fisik. Sikap tegas Kusnanto berpendapat, secara moral Abdurrahman Wahid harus bersikap tegas terhadap mereka yang harus bertanggung jawab atas kesalahan masa lalu, baik dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan maupun dalam kasus korupsi kelas kakap. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan politik dan ekonomi pada masa lalu merupakan aspirasi rakyat sehingga dengan risiko apa pun pemerintah harus melaksanakannya. Menurut dia, probabilitas bahwa berbagai kasus kerusuhan termasuk peristiwa pengeboman di beberapa tempat dalam beberap waktu terakhir didalangi oleh mereka yang ada kaitannya dengan kesalahan masa lalu sangat besar. Selain itu, tidak kalah besarnya, probabilitas kasus itu juga didalangi oleh mereka yang menunggangi isu tersebut untuk mencegah kredibilitas Abdurrahman Wahid meningkat karena berhasil menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Oleh karena itu, kata Kusnanto, mestinya kasus-kasus yang melibatkan pelaku-pelaku korupsi dan kejahatan masa lalu segera diselesaikan. Minta bantuan Praktisi hukum Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Arbi Sanit mengatakan, kasus peledakan bom harus menjadi prioritas Polri. Untuk itu, Polri dapat bekerja sama, misalnya dengan tenaga ahli dari negara lain yang mempunyai pengalaman dalam menginvestigasi kasus pele-dakan bom. 'Saya rasa bantuan dari negara lain merupakan hal yang lumrah dalam hal kerja sama bantuan hukum atau mutual legal assistance agreement ,' katanya. Arbi menyarankan, pemerintah sebaiknya mengesampingkan harga diri bangsa untuk mengatasi aksi terorisme. Pemerintah sebaiknya mengundang pakar terorisme dan intelijen asing, seperti FBI, CIA, atau siapa pun untuk mengungkapkan berbagai kasus peledakan bom yang mencemaskan. 'Yang penting, selamatkan bangsa ini dan bukan menyelamatkan harga diri,' tuturnya. Pada sisi lain, Abdul Hakim mengingatkan, pejabat pemerintah dan aparat sebaiknya menahan diri untuk mengeluarkan pernyataan yang menuding atau mencari kambing hitam pada kelompok lain. 'Selain tidak sehat, pernyataan semacam itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan keresahan,' tuturnya. Din Syamsuddin mengatakan, tidak selayaknya Presiden Wahid menyebut nama orang yang terkait dalam kasus pidana di depan publik secara terbuka. 'Sebaiknya hal itu tidak dipublikasikan di dalam masjid, tapi cepat bertindak,' kata Din. Harapan kuat Kepala Polri Jenderal (Pol) Rusdihardjo saat mendampingi Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri di Port Moresby, Papua Niugini, menyatakan, perintah Presiden (untuk menangkap Tommy) tersebut harus diartikan sebagai strong wish (harapan kuat) dari Presiden untuk segera menyelesaikan masalah-masalah pengeboman. 'Bahwa perintah itu ditujukan kepada Tommy, berarti polisi dan aparat keamanan harus memfokuskan perhatian melalui penyelidikan dan kalau perlu penindakan,' ungkap Rusdihardjo. Akan tetapi, meski fokus penyelidikan diarahkan ke Tommy, jelas Kepala Polri, bukan berarti penyelidikan hanya terarah ke sana. Yang lain juga harus lebih diintensifkan. Rusdihardjo juga mengatakan, pihaknya tidak bisa memberi kepastian waktu-kapan pelaku pengeboman di wilayah Jakarta ini bisa ditangkap-karena memang masalahnya cu-kup berat dan sensitif. Yang jelas, Polri tidak akan ragu-ragu menangkap siapa pun yang diduga terlibat dalam kasus pengeboman ini. Petaka Pengamat politik Frans Seda mengemukakan, Indonesia di ambang petaka besar bila sampai akhir tahun ini pemerintahan Abdurrahman Wahid tidak berhasil mengatasi persoalan yang mendera bangsa ini, termasuk gerakan terorisme dengan peledakan bom. Pasalnya, menurut dia, daya tahan rakyat hanya sampai akhir tahun 2000. Kalau keadaan tidak menentu, masyarakat akan bertindak sesuai kehendaknya dan terjadilah chaos . Menurut Seda, masalah yang paling krusial dari pemerintahan ini adalah wibawa. Perubahan yang berlangsung cepat menurunkan wibawa aparat dan pemerintah. Padahal, masyarakat dalam pemerintahan yang tanpa wibawa akan chaos . Seda yakin pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk perbaikan. Namun, karena wibawanya terus dirongrong, berbagai program perbaikan itu belum menampakkan hasil. Bahkan, keadaan dapat semakin memburuk. 'Saya melihat, salah satu kemungkinan itu pembusukan dari dalam apabila pemerintah tidak cepat mengatasi posisinya,' ujar Seda mengingatkan.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 18 Sep 2000 jam 06:14:59 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
