M.K. Roziqin wrote:

> Ada file ttg program riil masing2 calon ngak Pak. Mungkin kita bisa
> lihat kira2 yg lebih mantap yang mana? Sekalipun tidak ikut memilih,
> memperhatikan pilkada Jakarta tetap saja menarik karena biasanya Jakarta
> menjadi barometer politik nasional. 

Iya, sepertinya hanya saya yang masih milih di pilkada jakarta,
Apakah ada lagi? :)

Untuk program bisa baca di:

http://www.adang-dani.com/
http://www.bangfauzi.com/

Ini saya cuplik, profilnya saja:

---------------

Riwayat Hidup :  FAUZI BOWO 
(Calon Gubernur DKI Jakarta 2007-2012)

Ia pemimpin yang bijak dan bersahaja. Saat ini Ia menjabat Wakil
Gubernur Propinsi DKI Jakarta.

Putra daerah asli Betawi ini dijagokan beberapa kalangan baik
dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Jakarta,
organisasi masyarakat (ormas), serta antar etnis, lintas agama
dan kelompok kelompok termasuk Badan Musyawarah (Bamus) Betawi.

Doktor Ingenieur dari Fachbereich Architektur/Raum Und
Umweltplanung-Baungenieurwesen Universitat Kaiserlautern Republik
Federasi Jerman, 2000, ini seorang pekerja keras dan berdisiplin.
Banyak bekerja sedikit bicara.

Ketika Ia menjabat sebagai Sekwilda hingga Wakil Gubernur DKI
Jakarta saat ini, Bang Fauzi sapaan akrab Fauzi Bowo, tidak
banyak bicara. Ia sangat bersahaja dalam menempatkan diri sesuai
dengan posisinya. Pria kelahiran Jakarta , 10 April 1948 ini,
lebih memilih berkarya daripada banyak bicara.

Lahir dan dibesarkan di ibukota Jakarta dari keluarga Betawi yang
berpendidikan. Sempat masuk Fakultas Teknik Universitas Indonesia
1966/1967, sebelum kemudian melanjutkannya di Technische
Universitat Brunschweig, Jerman. Dari universitas ini Ia meraih
gelar Sarjana Arsitektur, bidang Perencanaan Kota dan Wilayah.

Beberapa tahun kemudian, Ia melanjutkan pendidikan arsitekturnya
pada Universitat Kaiserlautern, Jerman, dan memperoleh gelar
Doktor Ingenieur (Ing) dengan predikat Cum Laude, dengan tesis
tentang pola tata ruang kota Jakarta.

Suami dari Hj. Sri Hartati dan ayah dari tiga orang anak,
kemudian mendalami pendidikan pemerintahan dan kepemimpinan
dengan mengikuti Sespanas (1989) dan Lemhanas (2000).

Ia memiliki hobi membaca dan fotografi. Sejak mahasiswa Ia juga
sudah aktif dalam berbagai organisasi. Ketika di UI Ia salah
seorang aktivis KAMI Fakultas Teknik UI (1966/1967). Saat kuliah
di Jerman , Ia juga aktif dalam organisasi Persatuan Pelajar
Indonesia di Jerman Barat.

Selain organisasi kemahasiswaan, Ia juga aktif sebagai anggota
Dewan Pertimbangan Pemuda KNPI Pusat 1982-1984. Ia juga aktif di
Kosgoro dan Golkar. Bahkan Ia sempat menjabat bendahara DPD
Golkar DKI selama 10 tahun (1983-1993).

Nama               : Dr. Ing H Fauzi Bowo
Temat/Tgl lahir : Jakarta, 10 April 1948
Agama             : Islam
Isteri                : Hj. Sri Hartati
Anak               : Tiga (3 putri)
Jabatan            : Wakil Gubernur DKI Jakarta

Pendidikan 

- 1996-1997 :   Teknik Arsitektur Fakultas Teknik UI
- 1968-1976 :   Sarjana Teknik Arsitektur Perencanaan Kota dan
Wilayah dari Technische Universitat Braunschweig, Republik 
Federasi Jerman

- 1987          :   Sepadya
- 1989          :   Sespanas
- 2000          :   Doktor Ingenieur dari Fachbereich Architektur
/ Raumund Umweltplanung - Baungenieurwesen Universitat Kaiserlautern
Republik Federasi Jerman,
- 2000         :    Lemhannas KSA VIII

Karir

- 1976             :  Asisten Ahli Tech. Univ. Braunschweig
- 1977 - 1984 :   Dosen UI
- 1979 - 1982 :   Pelaksana tugas Kepala Biro Kepala Daerah DKI
- 1982 - 1986 :   Pejabat sementara (Pjs) Kabiro Kepala Daerah DKI
- 1986 - 1988 :   Pejabat Kabiro Kepala Daerah DKI
- 1993 - 1998 :   Kepala Dinas Pariwisata DKI
- 1998 - 2002 :   Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) DKI Jakarta
- 2002 - 2007 :   Wakil Gubernur DKI Jakarta


Pengalaman Organisasi

- 1996 - 1997 :  Aktivis KAMI Fakultas Teknik Universitas
Indonesia
- 1966 - 1967 :  Aktivis Persatuan Pelajar Indonesia di Jerman
Barat
- 1982 - 1984 :  Anggota Dewan Pertimbangan Pemuda KNPI Pusat

Jabatan Informal

1. Ketua DPW Nahdlatul Ulama (NU) DKI
2. Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI
3. Ketua PGJI (Persatuan Gerak Jalan Indonesia )
4. Ketua KPAD (Komite Penanggulangan AIDS Daerah) DKI
5. Ketua Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi)
6. Ketua KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia ) DKI
7. Ketua Perhimpunan Masyarakat Melayu Baru Indonesia (Mabin)
8. Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) DKI
9. Ketua Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI)


Riwayat Hidup :  PRIJANTO 
(Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta 2007-2012)

Dibalik kebersahajaan seorang Prijanto, purnawirawan TNI ini juga
merupakan sosok yang sangat religius dalam kehidupannya
sehari-hari. Pria kelahiran Ngawi Jawa Timur, 26 Mei 1961 ini
sejak kecil hingga kini masih rajin melakukan ritual puasa sunnah
Senin-Kamis serta rutin melaksanakan ibadah sholat malam
(tahadjud).

Prijanto merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara lahir
dari pasangan Sumantri Wignjowijandjono dan Sumirah. Sang ayah
merupakan seorang guru agama Islam di Ngawi serta merupakan
pegawai kantor Pendidikan Agama di Karesidenan Madiun.

Prijanto kecil dikenal sebagai anak yang pandai bergaul dan
memiliki banyak teman, namun untuk menjaga dari hal-hal negatif
orangtuanya terus membekali Prijanto dengan ilmu agama.

Sebagai seorang guru agama, ayahanda Prijanto bahkan turun
langsung menggembleng anak-anaknya dengan selalu menggelar
pengajian di rumah. "Kadang-kadang pengajiannya dilakukan
dirumah, kadang di rumah tetangga. Yah, hitung-hitung sambil
membangun silaturahmi dengan lingkungan," ujar Prijanto.

Dalam pengajian itu, Prijanto kecil juga mengajak serta
teman-teman bermainnya untuk bersama-sama menimba ilmu agama dari
sang guru yang notabene adalah ayahnya sendiri. "Sejak kecil ayah
saya selalu menanamkan bahwa dalam hidup ini bekal paling penting
adalah agama. Ini mutlak dan perlu. Tidak bisa ditawar-tawar,"
jelas pria yang pensiun dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal
TNI itu.

Hingga saat ini, lanjut Prijanto, dirinya tetap berusaha
istiqomah dan tetap berusaha konsisten mengikuti aturan agama.
"Ketika ada godaan untuk sedikit menyimpang, saya ingat Firman
Allah dalam surat Yasin ayat 12. Dalam surat itu kita diingatkan
bahwa setelah kita dimatikan Allah SWT, maka nanti kita akan
dihidupkan dan diminta pertanggungjawabannya atas perilaku ketika
kita masih di dunia. Disana kita tidak akan mungkin
menutup-nutupi segala sesuatu karena Allah pasti melihat dan
mencatat segala perilaku kita semasa hidup. Inilah yang saya
tanamkan juga kepada anak-anak serta prajurit saya di lapangan,"
terang Prijanto.

Beberapa teman satu SMA menuturkan, sosok Prijanto merupakan
pribadi yang sederhana, namun juga sangat dermawan. "Pandai
bergaul dan tidak pilih-pilih teman. Dia bergaul dengan semua
kalangan," ujar Dr Ir Kardono, sahabat dekat Prijanto semasa di
bangku SMA Negeri I Ngawi, Jawa Timur.

Dikisahkannya, Prijanto di mata para sahabat adalah sosok yang
sempurna. "Dia agamis, bisa bergaul pintar, jujur dan polos. Kita
dulu lima sekawan seringkali jalan-jalan. Tapi dulu kalau kita
jalan-jalan selalu naik sepeda, bahkan dari Ngawi sampai ke
Surabaya kita pernah tempuh bareng," kenang Kardono yang kini
bekerja di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Soal nilai pelajaran di sekolah, Prijanto cukup pintar dan
berprestasi walaupun bukan menjadi peringkat pertama. Prijanto
muda, menurut sahabat karibnya itu, dikenal sangat menguasai mata
pelajaran ilmu ukur. ruang. "Menjelang kelulusan, Prijanto sempat
bercerita dirinya ingin masuk sekolah militer, namun orangtuanya
berharap agar dirinya tidak jadi tentara. Karena itu ia masuk
kampus IKIP," cerita Kardono.

Walau demikian, Prijanto diam-diam tetap berusaha untuk bisa
kuliah di Akademi Militer. Menurutnya, menjadi seorang prajurit
merupakan sebuah kebanggaan setiap anak muda saat itu. "Apalagi
saya lihat kakak-kakak saya banyak yang jadi tentara, ada di
Angkatan Darat dan Angkatan Laut," beber mantan Asisten
Teritorial Mabes TNI Angkatan Darat itu.

Namun demi menghormati harapan sang ayah yang ingin tidak semua
anaknya 'lari' ke militer, maka selepas SMA, Prijanto melanjutkan
kuliah di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang
Fakultas Keguruan Eksakta pada tahun 1970.

Belum tuntas menyelesaikan pendidikan di kampus calon guru itu,
angan-angan Prijanto untuk menjadi seorang tentara justru makin
menggebu. Akhirnya tahun 1972 Prijanto pindah ke AKABRI dan
selesai pada tahun 1975.

Biasa hidup bebas dalam lingkungan perkuliahan di IKIP, pertama
kali menjalani pendidikan kemiliteran Prijanto mengaku kaget.
Ketatnya aturan dan disiplin yang tinggi menjadi alasan
kekagetannya. "Untung sejak kecil orangtua telah menanamkan
kedisiplinan sehingga saya cepat bisa beradaptasi," imbuh suami
Widyastuti itu.

Nama               : Prijanto
Pangkat            : Mayjen TNI
Temat/Tgl lahir  : Ngawi, 26-05-1951
Lulus ABRI      : 01-12-1975
Suku                 : Jawa
Agama              : Islam
Gol. Darah        : A
Jabatan             : ASTER KASAD
Kesatuan          : MABES TNI AD

Pendidikan:
1. SD    : 1963
2. SMP : 1966
3. SMA : 969


Pendidikan Militer

1. SUSSARGAB  : 1976
2. SUSSARPUR  : 1985
3. SESKOAD      : 1990
4. SESKO ABRI  : 1997
5. LEMHANAS   : 2006

Pendidikan khusus

1. SUS PA TURBAK ARHANUD : 1980
2. SUSJURPAL.70 : 1981

Tanda Jasa

1. SL. Kesetiaan VIII
2. SL. Kesetiaan XVI
3. SL. Kesetiaan XXII
4. BY. Kepnarya
5. BY. Yudha Dharma Nararya
6. SL. Dwijasista

Penugasan Operasi

Ops. Seroja Tim-Tim : 1978

Penugasan Luar Negeri

1. KKLN : 1978 China
2. KKLN : 2006 Jerman

Kepangkatan

1. Letda    : 1975
2. Lettu     : 1978
3. Kapten : 1981
4. Mayor  : 1988
5. Letkol   : 1991
6. Kolonel : 1998
7. Brigjen  : 2003
8. Mayjen : 2006

Jabatan

1. DANTON : 1976
2. DANRAI : 1979
3. KASI-2/ops YONARHANUDRI : 1983
4. GUMIL AKMIL : 1987
5. WADANYON DEMON AKMIL : 1989
6. PS. Kabagbinsat ARH PUSENART : 1990
7. Kabagbinsat ARH PUSSENART : 1991
8. DANYON ARHANUDSE-6 DAM JAYA : 1992
9. PADYALAT SOPSDAM JAYA : 1993
10. KASPRI PANGDAM JAYA : 1995
11. KASMEN ARHANUDSEDAM JAYA : 1995
12. PAMEN DAM JAYA : 1997
13. DANMEN DAM JAYA : 1997
14. KOORSPRI : 1998
15. DANREM JAYAKARYA DAM JAYA : 1999
16. PAMEN AHLI KASAD BID SOSBUD : 2000
17. DANDENMA MABESAD : 2002
18. KASGARTAP JAKARTA : 2003
19. KASDAM JAYA : 2005
20. ASTER KASAD : 2006

Keluarga

Status Kawin  : Kawin
Jumlah Anak   : 2 orang
Istri         : Widyastuti Endang S
Anak          : 1. Whisnu Putro 2. Putri


-------------

Bang Adang, Polisi Reformis

Biografi Bang Adang

Drs. Adang Daradjatun, profil ini pernah dikenal masyarakat luas, sebagai Wakil 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (16 Juli
2004). Sebagai mantan sosok orang nomor dua di jajaran Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, akan cukup menarik menyimak bagaimana
perjalanan karir yang ia lalui sampai kemudian bisa mencapai pada posisinya 
tersebut. Berikut adalah riwayat perjalanan karir Bang
Adang yang kini merentas jalan menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta.

Cita-cita awal yang akhirnya tercapai

Pangkatnya adalah Komisaris Jenderal Polisi, jabatan terakhir yang beliau emban 
adalah Wakapolri. Drs. H. Adang Daradjatun, yang
dilahirkan di Bogor 13 Mei 1949 ini sudah akrab dengan dunia hukum sejak dini. 
Karena Ayah beliau adalah seorang yang juga berkecimpung
di dalam dunia hukum, yaitu sebagai Jaksa. Meski semula, cerita Drs. Adang, 
Ayahnya menginginkan dirinya untuk menjadi dokter, insinyur
dan cita-cita kebanyakan orang tua jaman dulu pada umumnya. Namun, Adang tetap 
bersikukuh pada keyakinannya, kalau ia ingin jadi polisi
yang baik dan benar.

Alhasil, Ayahnya pun tidak memaksa lagi, setamat SMA di Bandung, rencana sang 
Ayah yang semula meminta Adang untuk masuk ITB atau
UNPAD, urung, karena Adang masuk ke Akademi Kepolisian. Ini terjadi tahun 1968 
sampai tiga tahun kemudian Adang berhasil menyelesaikan
pendidikan AKABRI dan tahun 1971 pangkat Letda Polisi pun disandangnya. 
Sebelumnya, Adang menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar sampai
Sekolah Menengah Pertama di Jakarta. Ia sempat masuk ke SMA 1 Budi Utomo 
Jakarta, namun tidak selesai karena penugasan sang Ayah ke
Bandung, kemudian Adang menyelesaikan pendidikannya di SMA 3 Bandung. 
Perjalanan karir

Tahun 1971, jabatan yang pertama kali ada di pundaknya adalah sebagai Inspektur 
Dinas Komando Sektor Kota 711 Jakarta Pusat. Setahun
berselang, Drs. Adang diberi tanggung jawab untuk menjabat sebagai KASI 
Pengawasan Keselamatan Negara (PKN) Komando Sektor Kota 711
Jakpus.

Dari Jakarta Pusat, berpindah ke Jakarta Utara, yaitu pada tahun 1975, Drs. 
Adang kembali diberi kepercayaan dan amanah untuk menjabat
sebagai Kasi Sabhara Komando Sektor Kota 722 Jakarta Utara. Tahun 1976, adalah 
untuk pertama kalinya, Adang berada di balik Menhankam
Pangab, jabatannya adalah sebagai Ajudan.

Selepas tugas sebagai ajudan terselesaikan dengan baik, pada tahun 1980, 
pangkat di pundak Adang sudah bertambah lagi, kini namanya
dilengkapi gelar atau pangkat Kapten Polisi. Drs. Adang ditugaskan untuk 
menjadi Kapolsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Kemudian
Adang bertutur-turut menjadi:

  * KASUBBAG ANEV SRENA POLDA METRO JAYA TAHUN 1983.

  * KAROOPS POLRES JAKSEL POLDA METRO JAYA TAHUN 1983.

  * WAKAPOLRES JAKSEL POLDA METRO JAYA TAHUN 1984.

  * KABAG SOSBUD DIT INTELIJEN DAN PENGAMANAN POLDA METRO JAYA TAHUN 1986.

  * KABAG SOSPOL DIT INTELIJEN DAN PENGAMANAN POLRI TAHUN 1987.

  * KABAG PENGAWASAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK DIT INTELPAM POLRI TAHUN 
1989.

  * KADIT INTELIJEN DAN PENGAMAN POLDA MALUKU TAHUN 1990.

  * WAKASUBDIT PENGAWASAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK DIT INTELPAM POLRI 
TAHUN 1992.

  * INSTRUKTUR UTAMA / GADIK PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN TAHUN 1993.

  * PERWIRA PEMBANTU III / PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN SRENA POLRI TAHUN 
1994.

Boleh dikatakan sejak permulaan tahun 1997 adalah catatan sejarah yang 
membingkai tubuh Polri, di tahun inilah Polri resmi memisahkan
diri dari TNI. Saat itu, tahun 1997, Adang sudah menjadi Brigadir Jenderal 
Polisi. Dan tugas serta tanggung jawab yang dipercayakan
kepadanya tidak mudah, karena dirinya diberi amanah untuk menjadi Wakil Asisten 
Perencanaan dan Anggaran Kapolri, tepatnya tanggal 1
April 1997 dan tiga bulan kemudian menjadi Asisten Perencanaan dan Anggaran 
Kapolri, tepatnya 5 Juli 1997.

Kemandirian POLRI dengan memisahkan diri dari TNI mendapatkan reaksi yang 
sangat positif dari masyarakat. Masyarakat menganggap, selama
ini POLRI ada di bawah bayang-bayang TNI. Namun pada perjalannya kemudian tahun 
2002, saat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disahkan,
kemandirian POLRI dan kesejahteraan institusi sangat terlihat jelas 
perbedaannya. Drs. Adang menguraikan, misalnya saja untuk anggaran
yang dikucurkan dari Pemerintah melalui APBN teralokasikan untuk menunjang 
operasional Polri. "Mobil-mobil patroli tidak tampil jelek
lagi, bukan?" cetus Jenderal Adang, pria dengan logat Sunda kental ini ketika 
menuturkan.

Jenderal yang berpembawaan ramah dan bersahaja ini menegaskan, bahwa visi dan 
misi Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat
bukan sekedar slogan semata, tetapi jelas pengaplikasiannya dalam kehidupan 
sehari-hari oleh anggota polisi itu sendiri dan masyarakat.

Contohnya cerita Adang, dulu, ketika ia masih menjabat Kapten Polisi dan 
menjadi Kapolsek di Kebayoran Lama, kedekatannya dengan
masyarakat cukup terpelihara dan intens berinteraksi. Ia tidak memposisikan 
dirinya terlalu tinggi dan enggan menyapa masyarakat
sekitar wilayah yang dikepalainya. Bukan sekali dua kali, H. Adang, begitu ia 
biasa dipanggil oleh masyarakat yang dulu mengenalnya
dengan dekat, terutama warga Kebayoran Baru Jaksel - duduk bareng dan ngopi 
bersama warga, menyapa bapak pedagang dan ibu-ibu di pasar.
Semua keakraban itu menjadi kenangan dan kesan tersendiri bagi Adang, bahwa 
Polisi seharusnya memang menjadi sosok yang disegani, bukan
ditakuti.

Lantas, mengapa tertarik menjadi polisi? Pertanyaan yang umum diajukan seperti 
itu, pasti beliau jawab dengan tegas, "Karena saya
pribadi yang konsisten terhadap ucapan, konsekuen terhadap langkah, disiplin," 
jawaban demikian ia berikan, jelas berkorelasi dengan
karakter polisi yang menuntut untuk konsisten, disiplin dan konsekuen.

Diajak berbicara tentang visi dan misi, penerima penghargaan - Satya Lencana 
Kesetiaan 24 Tahun, Satya Lencana Dwidya Sistha, Satya
Lencana Karya Bhakti, Satya Lencana Ksatria Tamtama dan Satya Lencana Jana 
Utama - ini bertutur, ia berkiblat pada visi dan misi Polri
yang dituangkan dalam buku Reformasi POLRI.

Ada tiga point atau tiga hal penting yang menjadi titik tolak perubahan di 
tubuh POLRI yaitu Instrumental, Struktural dan Kultur. Tiga
pilar ini harus ditegakkan demi terwujudnya misi POLRI untuk melakukan 
reformasi, perubahan menuju masa depan POLRI yang lebih baik.
Tiga pilar ini dirumuskan setelah POLRI melakukan jajak pendapat, tukar 
informasi, menampung aspirasi dari publik melalui DPR, LSM dan
mahasiswa, kemudian dilakukan analisa mendalam dan diformulasikan ke dalam buku 
Reformasi POLRI.

Berbicara mengenai perubahan Instrumen, TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 adalah 
jawabannya, di dalam TAP itu dijelaskan tentang peran dan
kedudukan POLRI, kemudian menyusul Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang 
dasarnya adalah kemadirian POLRI dan upaya POLRI untuk
membangun citra diri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat dan 
pengayom rakyat.

Sedangkan perubahan mengenai Struktural, yang dimaksud disini adalah POLRI 
diberikan struktur kewenangan yang begitu luas, dimana dalam
hal ini seluruh kinerja POLRI dipertanggungjawabkan oleh Kapolri langsung 
kepada Presiden. Yang paling penting adalah pilar ke tiga,
yaitu tentang perubahan pada kultur POLRI. Menurut Adang, inilah yang terbilang 
agak sulit. Karena perubahan kultur adalah menghapuskan
paradigma dan pola berpikir lama yang sekian lama diyakini oleh para anggota 
POLRI yang lebih memperlihatkan pada sikap "berkuasa" dan
"arogan". Paradigma atau cara pandang POLRI yang baru diharapkan dapat menjadi 
modal untuk masa depan POLRI yang lebih menempatkan
anggota POLRI sebagai mitra-nya rakyat.

Kesan angkuh dan tidak tersentuh hukum sebetulnya tidak benar sama sekali. 
Karena polisi, menurut Adang juga manusia biasa yang tidak
luput dari khilaf. Seyogyanya untuk hal ini peran masyarakat juga diperlukan. 
Jika ingin menghindari adanya oknum polisi yang melakukan
korupsi, kolusi dan menerima suap dalam kehidupan sehari-hari, jangan serta 
merta menyalahkan polisi, karena masyarakat juga lah yang
terkadang membuka jalan dan memberikan peluang bagi para oknum untuk berbuat 
curang. Bukan pola berpikir atau aturannya yang tidak
ketat dan tidak mengikat, tapi yang melenceng adalah segelintir oknum yang 
menyelewengkan otoritas. Sesungguhnya, masih banyak anggota
POLRI yang benar-benar menjadi sahabat masyarakat dan berada di jalur yang 
benar.

Mengatasi tindakan yang tidak terpuji oleh oknum POLRI di lapangan, Drs. Adang 
menjelaskan, ada upaya perbaikan citra diri di tubuh
POLRI yang telah dan akan terus dilakukan dengan melakukan upaya pengawasan 
yang terus menerus dan menerapkan sanksi terhadap
pelanggaran hukum disiplin, kode etik dan hukum pidana.

Adang memberi contoh, jika seorang anggota polisi diharuskan hadir untuk apel 
jam 8 pagi, kemudian ia datang terlambat, maka
diberlakukan hukum disiplin, selanjutnya jika masyarakat yang merasa 
diperlakukan sewenang-wenang oleh polisi, katakanlah ketika
menjalani pemeriksaan atas kejahatan yang dituduhkan tetapi masih berstatus 
tersangka, tetapi sudah dicaci maki, atau diperlakukan
kasar dan tidak menyenangkan, maka oknum polisi tersebut sudah terkena 
pelanggaran kode etik. Yang terakhir adalah pidana, yaitu
tindakan kepada anggota polisi yang diduga menerima praktik suap, 
penyalahgunaan senjata api dan sebagainya.

--------

Bang Adang, Polisi Reformis

Biografi Bang Adang

Drs. Adang Daradjatun, profil ini pernah dikenal masyarakat luas,
sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (16
Juli 2004). Sebagai mantan sosok orang nomor dua di jajaran
Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan cukup menarik menyimak
bagaimana perjalanan karir yang ia lalui sampai kemudian bisa
mencapai pada posisinya tersebut. Berikut adalah riwayat
perjalanan karir Bang Adang yang kini merentas jalan menjadi
Calon Gubernur DKI Jakarta.

Cita-cita awal yang akhirnya tercapai

Pangkatnya adalah Komisaris Jenderal Polisi, jabatan terakhir
yang beliau emban adalah Wakapolri. Drs. H. Adang Daradjatun,
yang dilahirkan di Bogor 13 Mei 1949 ini sudah akrab dengan dunia
hukum sejak dini. Karena Ayah beliau adalah seorang yang juga
berkecimpung di dalam dunia hukum, yaitu sebagai Jaksa. Meski
semula, cerita Drs. Adang, Ayahnya menginginkan dirinya untuk
menjadi dokter, insinyur dan cita-cita kebanyakan orang tua jaman
dulu pada umumnya. Namun, Adang tetap bersikukuh pada
keyakinannya, kalau ia ingin jadi polisi yang baik dan benar.

Alhasil, Ayahnya pun tidak memaksa lagi, setamat SMA di Bandung,
rencana sang Ayah yang semula meminta Adang untuk masuk ITB atau
UNPAD, urung, karena Adang masuk ke Akademi Kepolisian. Ini
terjadi tahun 1968 sampai tiga tahun kemudian Adang berhasil
menyelesaikan pendidikan AKABRI dan tahun 1971 pangkat Letda
Polisi pun disandangnya. Sebelumnya, Adang menyelesaikan
pendidikan Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama di
Jakarta. Ia sempat masuk ke SMA 1 Budi Utomo Jakarta, namun tidak
selesai karena penugasan sang Ayah ke Bandung, kemudian Adang
menyelesaikan pendidikannya di SMA 3 Bandung. Perjalanan karir

Tahun 1971, jabatan yang pertama kali ada di pundaknya adalah
sebagai Inspektur Dinas Komando Sektor Kota 711 Jakarta Pusat.
Setahun berselang, Drs. Adang diberi tanggung jawab untuk
menjabat sebagai KASI Pengawasan Keselamatan Negara (PKN) Komando
Sektor Kota 711 Jakpus.

Dari Jakarta Pusat, berpindah ke Jakarta Utara, yaitu pada tahun
1975, Drs. Adang kembali diberi kepercayaan dan amanah untuk
menjabat sebagai Kasi Sabhara Komando Sektor Kota 722 Jakarta
Utara. Tahun 1976, adalah untuk pertama kalinya, Adang berada di
balik Menhankam Pangab, jabatannya adalah sebagai Ajudan.

Selepas tugas sebagai ajudan terselesaikan dengan baik, pada
tahun 1980, pangkat di pundak Adang sudah bertambah lagi, kini
namanya dilengkapi gelar atau pangkat Kapten Polisi. Drs. Adang
ditugaskan untuk menjadi Kapolsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
Kemudian Adang bertutur-turut menjadi:

* KASUBBAG ANEV SRENA POLDA METRO JAYA TAHUN 1983.

* KAROOPS POLRES JAKSEL POLDA METRO JAYA TAHUN 1983.

* WAKAPOLRES JAKSEL POLDA METRO JAYA TAHUN 1984.

* KABAG SOSBUD DIT INTELIJEN DAN PENGAMANAN POLDA METRO JAYA
TAHUN 1986.

* KABAG SOSPOL DIT INTELIJEN DAN PENGAMANAN POLRI TAHUN 1987.

* KABAG PENGAWASAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK DIT INTELPAM
POLRI TAHUN 1989.

* KADIT INTELIJEN DAN PENGAMAN POLDA MALUKU TAHUN 1990.

* WAKASUBDIT PENGAWASAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK DIT
INTELPAM POLRI TAHUN 1992.

* INSTRUKTUR UTAMA / GADIK PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
TAHUN 1993.

* PERWIRA PEMBANTU III / PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN SRENA
POLRI TAHUN 1994.

Boleh dikatakan sejak permulaan tahun 1997 adalah catatan sejarah
yang membingkai tubuh Polri, di tahun inilah Polri resmi
memisahkan diri dari TNI. Saat itu, tahun 1997, Adang sudah
menjadi Brigadir Jenderal Polisi. Dan tugas serta tanggung jawab
yang dipercayakan kepadanya tidak mudah, karena dirinya diberi
amanah untuk menjadi Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran
Kapolri, tepatnya tanggal 1 April 1997 dan tiga bulan kemudian
menjadi Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri, tepatnya 5 Juli
1997.

Kemandirian POLRI dengan memisahkan diri dari TNI mendapatkan
reaksi yang sangat positif dari masyarakat. Masyarakat
menganggap, selama ini POLRI ada di bawah bayang-bayang TNI.
Namun pada perjalannya kemudian tahun 2002, saat Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 disahkan, kemandirian POLRI dan kesejahteraan
institusi sangat terlihat jelas perbedaannya. Drs. Adang
menguraikan, misalnya saja untuk anggaran yang dikucurkan dari
Pemerintah melalui APBN teralokasikan untuk menunjang operasional
Polri. "Mobil-mobil patroli tidak tampil jelek lagi, bukan?"
cetus Jenderal Adang, pria dengan logat Sunda kental ini ketika
menuturkan.

Jenderal yang berpembawaan ramah dan bersahaja ini menegaskan,
bahwa visi dan misi Polri sebagai pengayom dan pelindung
masyarakat bukan sekedar slogan semata, tetapi jelas
pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari oleh anggota polisi
itu sendiri dan masyarakat.

Contohnya cerita Adang, dulu, ketika ia masih menjabat Kapten
Polisi dan menjadi Kapolsek di Kebayoran Lama, kedekatannya
dengan masyarakat cukup terpelihara dan intens berinteraksi. Ia
tidak memposisikan dirinya terlalu tinggi dan enggan menyapa
masyarakat sekitar wilayah yang dikepalainya. Bukan sekali dua
kali, H. Adang, begitu ia biasa dipanggil oleh masyarakat yang
dulu mengenalnya dengan dekat, terutama warga Kebayoran Baru
Jaksel - duduk bareng dan ngopi bersama warga, menyapa bapak
pedagang dan ibu-ibu di pasar.  Semua keakraban itu menjadi
kenangan dan kesan tersendiri bagi Adang, bahwa Polisi seharusnya
memang menjadi sosok yang disegani, bukan ditakuti.

Lantas, mengapa tertarik menjadi polisi? Pertanyaan yang umum
diajukan seperti itu, pasti beliau jawab dengan tegas, "Karena
saya pribadi yang konsisten terhadap ucapan, konsekuen terhadap
langkah, disiplin," jawaban demikian ia berikan, jelas
berkorelasi dengan karakter polisi yang menuntut untuk konsisten,
disiplin dan konsekuen.

Diajak berbicara tentang visi dan misi, penerima penghargaan -
Satya Lencana Kesetiaan 24 Tahun, Satya Lencana Dwidya Sistha,
Satya Lencana Karya Bhakti, Satya Lencana Ksatria Tamtama dan
Satya Lencana Jana Utama - ini bertutur, ia berkiblat pada visi
dan misi Polri yang dituangkan dalam buku Reformasi POLRI.

Ada tiga point atau tiga hal penting yang menjadi titik tolak
perubahan di tubuh POLRI yaitu Instrumental, Struktural dan
Kultur. Tiga pilar ini harus ditegakkan demi terwujudnya misi
POLRI untuk melakukan reformasi, perubahan menuju masa depan
POLRI yang lebih baik.  Tiga pilar ini dirumuskan setelah POLRI
melakukan jajak pendapat, tukar informasi, menampung aspirasi
dari publik melalui DPR, LSM dan mahasiswa, kemudian dilakukan
analisa mendalam dan diformulasikan ke dalam buku Reformasi
POLRI.

Berbicara mengenai perubahan Instrumen, TAP MPR Nomor VI/MPR/2000
adalah jawabannya, di dalam TAP itu dijelaskan tentang peran dan
kedudukan POLRI, kemudian menyusul Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 yang dasarnya adalah kemadirian POLRI dan upaya POLRI untuk
membangun citra diri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di
masyarakat dan pengayom rakyat.

Sedangkan perubahan mengenai Struktural, yang dimaksud disini
adalah POLRI diberikan struktur kewenangan yang begitu luas,
dimana dalam hal ini seluruh kinerja POLRI dipertanggungjawabkan
oleh Kapolri langsung kepada Presiden. Yang paling penting adalah
pilar ke tiga, yaitu tentang perubahan pada kultur POLRI. Menurut
Adang, inilah yang terbilang agak sulit. Karena perubahan kultur
adalah menghapuskan paradigma dan pola berpikir lama yang sekian
lama diyakini oleh para anggota POLRI yang lebih memperlihatkan
pada sikap "berkuasa" dan "arogan". Paradigma atau cara pandang
POLRI yang baru diharapkan dapat menjadi modal untuk masa depan
POLRI yang lebih menempatkan anggota POLRI sebagai mitra-nya
rakyat.

Kesan angkuh dan tidak tersentuh hukum sebetulnya tidak benar
sama sekali. Karena polisi, menurut Adang juga manusia biasa yang
tidak luput dari khilaf. Seyogyanya untuk hal ini peran
masyarakat juga diperlukan. Jika ingin menghindari adanya oknum
polisi yang melakukan korupsi, kolusi dan menerima suap dalam
kehidupan sehari-hari, jangan serta merta menyalahkan polisi,
karena masyarakat juga lah yang terkadang membuka jalan dan
memberikan peluang bagi para oknum untuk berbuat curang. Bukan
pola berpikir atau aturannya yang tidak ketat dan tidak mengikat,
tapi yang melenceng adalah segelintir oknum yang menyelewengkan
otoritas. Sesungguhnya, masih banyak anggota POLRI yang
benar-benar menjadi sahabat masyarakat dan berada di jalur yang
benar.

Mengatasi tindakan yang tidak terpuji oleh oknum POLRI di
lapangan, Drs. Adang menjelaskan, ada upaya perbaikan citra diri
di tubuh POLRI yang telah dan akan terus dilakukan dengan
melakukan upaya pengawasan yang terus menerus dan menerapkan
sanksi terhadap pelanggaran hukum disiplin, kode etik dan hukum
pidana.

Adang memberi contoh, jika seorang anggota polisi diharuskan
hadir untuk apel jam 8 pagi, kemudian ia datang terlambat, maka
diberlakukan hukum disiplin, selanjutnya jika masyarakat yang
merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh polisi, katakanlah
ketika menjalani pemeriksaan atas kejahatan yang dituduhkan
tetapi masih berstatus tersangka, tetapi sudah dicaci maki, atau
diperlakukan kasar dan tidak menyenangkan, maka oknum polisi
tersebut sudah terkena pelanggaran kode etik. Yang terakhir
adalah pidana, yaitu tindakan kepada anggota polisi yang diduga
menerima praktik suap, penyalahgunaan senjata api dan sebagainya.

-------


Biografi Bang Dani

H. Dani Anwar lahir di Jakarta adalah anak dari pasangan Muhammad
Aspali Bin Abduraman (alm) dari Gang Kiapang dan Bani Binti H.
Daud Bin Busama dari Kebon Pala Tanah Abang. Kakek Dani, (alm)
Haji Daud, biasa dipanggil Kong Daud, dikenal masyarakat Kebon
Pala sebagai seorang pengajar agama dan Imam Rawatib di Masjid.
Di rumah Kong Daud itulah ibunda Dani membuka usaha kelontong
sehari-hari untuk mencukupi keperluan anak tercintanya. Karena
semenjak kecil, Dani telah ditinggal oleh sang ayahanda.

Rumah Kong Daud tidak hanya sangat berkesan bagi Dani, tetapi
juga bagi banyak pemuda dan aktifis. Selain tempat bertemunya
aktifis Pelajar Islam Indonesia (PII), tabloid Salam, pimpinan
Bang Zaenal Muttaqien yang pernah menjadikan rumah tersebut
sebagai pusat sirkulasinya, juga menjadi pertemuan politik,
tempat diskusi, Taman Pendidikan Al-Qura-aan dan tempat pengajian
bulanan Majlis Ta'lim kaum wanita. Ibunda Dani, Hj. Bani seolah
menjadi ibu kedua bagi banyak kalangan.

Dani, yang biasa dipanggil Dadang oleh sahabat dan
rekan-rekannya, sejak kecil telah terbiasa terlibat dalam
berbagai perkumpulan dan kegiatan. Klub sepakbola Macan Betawi
Club (MBC) dan pecinta alam menjadi di antara sekian banyak
minatnya.

Dani menamatkan pendidikan dasarnya di SD Islam Miftahudin, Kebon
Kacang Raya Tanah Abang pada tahun 1981 dan SMP Negeri 35 Gambir
Jakarta Pusat pada tahun 1984. Setelah itu melanjutkan ke SMA
Negeri 7 Gambir Jakarta Pusat dan selesai pada tahun 1987. Dalam
keaktifannya mengorganisir kegiatan rohani Islam (Rohis), Dani
pernah menjadi ketua Rohis pada tahun 1987. Di masa itu bahasa
Perancis dan kegiatan beladiri Taekwondo menjadi di antara
hal-hal yang disukai Dani.

Selesai menamatkan SMA, Dani mendaftarkan diri ke Institus Agama
Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta di Fakultas
Syari'ah.  Tahun 1988, Dani pindah ke jurusan Tarbiyah, Fakultas
Ilmu Pendidikan di Institut yang sama. Kesibukannya juga
bertambah karena pada saat yang sama, Dani sudah mulai mengajar
privat dari rumah ke rumah.

Dani yang beristrikan Rohimatussa'diyah ini juga mengorganisir
kegiatan pada segmen remaja masjid dan pendidikan alternatif
keagamaan.  Awal tahun 90-an ia mendirikan Forum Komunikasi
Remaja Masjid Tanah Abang (F-Koremta) dan aktif di LPPTKI-BKPRMI
Jakarta Pusat, sebuah lembaga yang berjuang untuk pemberantasan
buta huruf Al-Qur-aan.

Ayah dari Reza Baihaqi ini juga aktif di Pemuda Muhammadiyah
cabang Tanah Abang Satu Jakarta Pusat dan pernah menjadi ketua
umum selama beberapa tahun. Bersama Ahmadin (juga aktifis PII)
serta Igo Ilham (sekarang anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil
Jakarta Selatan), Dani mendirikan Yayasan Ihsanul Amal yang
bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Pada massa itu pula
Dani pernah berdagang pangsit, menjual kambing dan mengajar TPA
untuk membiayai rumah tangganya.

Semasa era Reformasi tahun 1998, Dani dipilih sebagai Ketua Umum
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Jakarta Pusat pertama
dan diembannya hingga tahun 2002. Tahun 2002-2006 Dani dipercaya
menjadi salah seorang Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS.

Semenjak tahun 2006, Dani terpilih sebagai salah satu anggota
Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta.

Hasil pemilu 1999 mengantarkan Dani menjadi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta. Meskipun
baru berusia 30 tahun dan merupakan anggota termuda kedua, Dani
dipercaya menjadi sekretaris komisi bidang perekonomian (Komisi
B) periode 1999-2004. Pada tahun 2003 Dani terpilih menjadi
anggota dewan oleh forum wartawan karena kevokalannya dalam
berbagai isu.

Pada tahun 2004, Dani kembali dipercaya oleh PKS dan konstituen
pemilih sebagai anggota DPRD daera pemilihan Jakarta Pusat. Dani
ditunjuk menjadi ketua sementara DPRD sampai ketua definitif
terpilih. Tangal 20 Oktober 2004, Dani terpilih sebagai ketua
Komisi E yang membidangi permasalahan pendidikan kesehatan,
tenaga kerja dan pelatihan, pemuda dan olah raga, kebudayaan,
pemberdayaan masyarakat dan sosial-budaya serta pemakaman.

--
Salam
A. Yahya Sjarifuddin

-----------------------------------------------------------------
Milis Info dan Diskusi Warga RW 14, Kelurahan Sukahati, Cibinong.
Official Website: http://www.rw14.web.id atau http://www.rw14.org

Arsip Milis RW 14: http://www.mail-archive.com/[email protected]/

Kirim email ke