Kamis, 22 Mei 2008              
                               Sutrisno Hafidz, Kesandung Masalah setelah Gagal 
Jadi Bupati 
              
                             Batal Didanai Rp 60 M, Ditagih Ongkos Kaus Rp 1 M
Macung jadi kepala daerah sangat mahal harganya. Bila tak terpilih, siap-siap 
saja menanggung beban besar. Bila salah perhitungan, bisa-bisa terancam pasal 
pidana. Seperti yang menimpa Sutrisno Hafidz, mantan calon bupati Nganjuk. 

PUSPITORINI DIAN H., Nganjuk
------------------------------

Pesta demokrasi pemilihan bupati (pilbup) Nganjuk sudah usai dua bulan silam. 
Tapi, bagi Sutrisno Hafidz, persoalan belum selesai. Mantan cabup yang diusung 
Partai Kebangkitan Bangsa ini harus berkutat dengan masalah. 

Beberapa hari terakhir Sutrisno harus bolak-balik Jakarta, Bandung, dan 
Surabaya. "Cari dana dulu," terang Sutrisno ketika dihubungi melalui ponselnya 
Sabtu (17/5) lalu.

Di kota-kota itu, Sutrisno mengaku tengah berupaya menjual aset miliknya. 
Hasilnya untuk bayar utang. Sebab, peraih suara terkecil saat pilbup ini masih 
memiliki beberapa kewajiban yang harus dibayar. "Ya kaus, percetakan, dan 
lainnya," terangnya. 

Kini, harta Sutrisno bisa disebut sudah modol-modol (keluar banyak). 
Permasalahannya berawal dari upayanya macung bupati. Saat itu dia dijanjikan 
satu lembaga menjadi founding (penyandang dana). Tapi, ternyata, janji itu 
palsu. Justru Sutrisno dicurangi.

Memang, saat pilbup itu berbagai masalah datang bertubi-tubi menghampiri 
Sutrisno yang berpasangan dengan Suyanto sebagai wabupnya itu. Misalnya, ketika 
pendaftaran calon, pasangan tersebut melakukan setelah waktu pendaftaran 
ditutup. Pasangan yang dikenal dengan sebutan Noto ini muncul untuk 
menggantikan pasangan PKB sebelumnya.

Munculnya nama Sutrisno pun dengan jalan berliku. Menurut sumber, awalnya PKB 
Nganjuk mencoba menggaet seorang pengurus PBNU sebagai cabupnya. Tapi, kemudian 
diarahkan ke Sutrisno, kerabat dari pengurus PBNU tersebut. 

Sutrisno sendiri sebelumnya dikenal sebagai pengusaha. Dia adalah Komisaris 
Utama PT Bina Agrindo Makmur. Perusahaan berlokasi di Riau tersebut bergerak di 
bidang pupuk organik untuk kelapa sawit. Selain itu, Sutrisno juga tercatat 
sebagai Direktur Utama PT Mandiri Pandu Karya, yang bergerak di bidang bisnis 
sapi. Aktivitas Sutrisno yang lain adalah sebagai Ketua Umum Klub Peternakan 
Sapi Potong Peternakan Mandiri Jatim.

Saat kampanye, pasangan bernomor empat ini juga ketiban masalah. Sutrisno 
dilaporkan polisi karena diduga menggelapkan dana sapi bergulir hingga puluhan 
juta. Bahkan, malam menjelang pilbup, Sutrisno masih didemo oleh calon saksi 
karena honornya belum cair. 

Ketika pilbup berlalu, masalah ternyata belum pergi dari peraih suara 6,28 
persen ini. Dia kembali dilaporkan polisi. Kali ini oleh seorang pengusaha asal 
Bangkalan, Madura. Sutrisno dituding ngemplang (tak membayar) biaya pembuatan 
kaos kampanye. Nilainya tak tanggung-tanggung, mencapai Rp 1 miliar. 

Soal masa-masa penuh masalah itu diakui oleh Mochamad Fathoni, seorang anggota 
tim sukses Sutrisno. Saat kampanye dilalui dengan penuh kesulitan. Rencana 
melakukan ’serangan fajar’ urung dilakukan karena cupetnya dana. Mereka juga 
tak bisa membayar saksi untuk coblosan. 

"Akhirnya kami (tim sukses, Red) harus iuran," tutur lelaki yang mengaku hanya 
ingin menyelesaikan seluruh tanggungan dengan baik ini.

Dari lelaki yang biasa dipanggil Toni ini terkuak cerita bahwa Sutrisno 
terkecoh dengan janji akan ada penyandang dana besar untuk kampanyenya. 
Nilainya tidak tanggung-tanggung. Hingga Rp 60 miliar. 


"Janjinya H-1 akan cair," terangnya.

Dana itu, terang Toni yang mendampingi Sutrisno sejak awal pencalonan, bisa 
cair asalkan Sutrisno menyelesaikan biaya administrasi. Nilai biaya 
administrasi itu hingga Rp 300 juta. Tetapi, setelah dibayarkan, ternyata dana 
untuk pilkada itu tidak juga cair. "Makanya benar kalau Pak Tris (Sutrisno) itu 
juga korban penipuan," terang lelaki yang juga menjadi saksi dalam kasus yang 
menimpa Sutrisno ini.

Hingga akhirnya, tim sukses dan orang-orang dekat Sutrisno harus turun tangan. 
Mereka pun iuran untuk menutup tanggungan dana tersebut. Toni mengakui selama 
pilbup kemarin dana yang dihabiskan mencapai Rp 5 miliar. 

"Paling banyak untuk sosialisasi. Dananya besar sekali," tuturnya.

Kebanyakan bantuan bersifat pinjaman, bukan sumbangan. Cepat atau lambat harus 
dikembalikan. "Sekarang kami sedang mengusahakan (mengembalikan pinjaman, 
Red)," terangnya.

Kemarin, saat Radar Kediri mencoba menelusuri beberapa rumah yang sebelumnya 
digunakan base camp pasangan Noto, hampir semuanya sepi. Tak ada atribut 
pilkada dan jauh dari kesan baru digunakan sebagai markas tim sukses.

Rumah di Jalan Patimura 83 di Dusun Wates, Desa/Kecamatan Baron, misalnya. 
Sebelumnya, rumah itu digunakan sebagai pusat koordinasi Noto Center. Kini 
rumah itu ditinggali oleh Ratnah Mufidah Achda, kakak dari istri Sutrisno.

Menurut seorang tetangga, Sutrisno baru datang ke rumah tersebut dua bulan 
sebelum pilbup. Ketika Sutrisno gencar-gencarnya bersosialisasi. Selama ini 
Sutrisno menetap di rumahnya yang ada di Bandung. Meski begitu, saat coblosan, 
Sutrisno berhasil memenangkan suara di TPS tempatnya mencoblos.

Kesulitan pendanaan selama pilkada juga dibenarkan tetangga yang menyebut 
dirinya Nur ini. "Banyak orang yang mencari (Sutrisno)," terangnya. 

Mereka berasal dari berbagai kalangan. Ada pengusaha kaus, sablon spanduk, 
hingga percetakan majalah (untuk sosialisasi Sutrisno mengeluarkan majalah 
tentang dirinya). 

"Waktu saya tanya mengakunya ingin menagih," bebernya. Tapi, karena sehari 
setelah coblosan, Sutrisno dan keluarga telah pulang ke Bandung, para penagih 
itu hanya gigit jari. (fud)

sumber 
berita:http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_radar&id=215460&c=61  

Best Regarts

www.dausmedia.cjb.net

       

Kirim email ke