Keputusan Mabes Polri menetapkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring sebagai tersangka dalam aksi solidaritas Palestina dinilai keliru, karena yang melakukan pelanggaran adalah PKS.
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang juga pengamat politik Universitas Indonesia Boni Hargens menyayangkan keputusan Badan Pengawas Pemilu yang sudah menyalahkan Tifatul. "Saya setuju dengan aksi tersebut. Ini memang murni gerakan kemanusiaan, kita harus hargai. Namun yang jadi masalah saat Tifatul membacakan janji politik internasional, seharusnya yang dihukum partainya, bukan orangnya," kata Boni kepada wartawan, Jumat (16/1/2009). Boni menilai, sikap Bawaslu mencerminkan agenda politik pihak-pihak tertentu yang mengarah kepada pembunuhan karakter dan black campaign. "Ini ada agenda tertentu. Ada kesinambungan dengan masalah Rizal Ramli, keluarnya Sri Sultan dari forum raja, pemerintahan SBY-JK sudah seperti mendaur ulang produk Orde Baru yang main tangkap," terkanya. Menurut dia, seharusnya Bawaslu memberi sanksi kepada PKS berupa sanksi tegas. "Coret PKS misalnya, itu sanksi terberat, hukum partainya, bukan Tifatul dipidanakan," tuturnya. Padahal, lanjut Boni, banyak hal yang seharusnya menjadi tugas Bawaslu. Boni juga menyayangkan iklan-iklan kampanye di media massa yang diduga menggunakan dana dari sumber yang tidak jelas. "Harusnya Bawaslu juga mengurusi hal tersebut, karena sumber dana belum diaudit tapi sudah banyak iklan di media massa, dana siluman, Bawaslu di sini gagal," tegasnya. Sumber: http://pemilu.okezone.com/read/2009/01/16/267/183494/pengamat-yang-melanggar-bukan-tifatul-tapi-pks Salam Mejuah Juah Karo Cyber Community
