Salam Saya kira terlalu berlebihan menuduh- nuduh pemerintah sekarang dibalik ini semua Rizal ramli ato tifatul bukan lawan SBy, gak ada apa2nya mereka itu jadi ada yang mencoba memanfaatkan kejadian ini untuk menaikan pamor mereka dan sekaligus menjelekan pemerintah skarang, ada tren setiap menjelang pemilu untuk mencari simpati dari rakyat seolah2 mereka pihak2 yang tertindas, yang begini sudah gak mempan lagi.. rakyat sudah banyak yg pintar. kalo soal Palestina saya mendukung tifatul tapi kalo sudah bawa2 partai itu tidak adil untuk partai yang lain karena blum saatnya kampanye massa. thx
--- On Fri, 1/16/09, Candra Ridou Ginting <[email protected]> wrote: From: Candra Ridou Ginting <[email protected]> Subject: Bls: [infokaro] Pengamat: Yang Melanggar Bukan Tifatul, Tapi PKS To: [email protected] Date: Friday, January 16, 2009, 7:30 PM Kita perlu benar2 mencermati isi UU Pemilu yg menurut Bawaslu dilanggar oleh Tifatul selaku Presiden PKS. Ada yg bisa share dimana isi ayat UU Pemilu yg dilanggar ?? Sepertinya tidak ada. Saya coba berpikir terbalik, beberapa orang rekan justru menganggap bahwa ini adalah strategi pemenangan pemilu dari PKS utk sedikit menaikkan pamor mereka. Perhatikan para artis yg sering masuk infotainment krna kasus negatif, tak pelak masyarakat gampang mengingat namanya hingga semakin sering ditampilkan di acara2 di televisi. HAJAR !! (bersaHAbat dan seJAhteRa) thanks & best regards, - Candra Ridou Ginting - = WELFARE STATE = Dari: MU Ginting <gintin...@yahoo. se> Kepada: infok...@yahoogroup s.com Terkirim: Sabtu, 17 Januari, 2009 04:50:16 Topik: Re: [infokaro] Pengamat: Yang Melanggar Bukan Tifatul, Tapi PKS Mejuah-juah permilis sirulo BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) sesuai dengan namanya ya jadi pengawas pemilihan, apa saja yang berhubungan dengan pemilihan. Mengawasi dari sudut keadilan, dpl menjaga supaya pemilihan bisa berjalan seadil mungkin. Dari mana ketidakadilan? Filosofis, hanya bisa dilihat dari semua pertentangan alias kontradiksi. Pemerintah disatu pihak + semua aparatnya dengan pihak lain yang tidak punya aparat atau kekuasaan selain suaranya. Tifatul atau Rizal bisa ditangkap polisi atau disuruh tangkap sama polisi. Tetapi Tifatul atau Rizal tidak bisa menangkap SBY atau JK atau memerintahkan polisi menangkap mereka. Ke 4 orang ini adalah lawan-lawan politik yang menurut JK tidak jegal-jegalan (omongan politik kecintaan JK). Kalau dilihat dari sini tentu BAWASLU tidak akan begitu gegabah menyuruh polisi menangkap seseorang sebelum jelas persoalannya atas penyelidikan mereka sendiri. Apa kerjaan mereka sebagai pengawas? Apakah begitu gampang tinggal suruh polisi menangkap? Siapakah dibelakang polisi? Pemerintah juga punya partai dan punya capres/cawapres tidak bedanya dengan partai-partai lain. Bedanya mereka ini tak punya aparat seperti partai pemerintah, itu saja. Mengawasi keadilan dalam pemilihan harus dilihat dari segi ini sebagai segi terpenting dan dominasi bagi tiap negara yang bakal bikin pemilihan. Banyak sekali terjadi perang setelah pemilihan karena soal ini, Kenya, Zimbabwe, Indonesia masa Orba dll. "Ini ada agenda tertentu. Ada kesinambungan dengan masalah Rizal Ramli, keluarnya Sri Sultan dari forum raja, pemerintahan SBY-JK sudah seperti mendaur ulang produk Orde Baru yang main tangkap," kata Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, pasti benarnya. BAWASLU terdiri dari 5 orang, 3 wanita dan 2 pria. Kelemahan badan ini saya kira bukanlah karena lemah lunglainya wanita hehehe . . . Tapi persis seperti Boni menilai, sikap Bawaslu mencerminkan agenda politik pihak-pihak tertentu yang mengarah kepada pembunuhan karakter dan black campaign. Salam black campaign MUG --- In infok...@yahoogroup s.com, Alexander Firdaust <daustco...@. ..> wrote: Keputusan Mabes Polri menetapkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring sebagai tersangka dalam aksi solidaritas Palestina dinilai keliru, karena yang melakukan pelanggaran adalah PKS. Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang juga pengamat politik Universitas Indonesia Boni Hargens menyayangkan keputusan Badan Pengawas Pemilu yang sudah menyalahkan Tifatul. "Saya setuju dengan aksi tersebut. Ini memang murni gerakan kemanusiaan, kita harus hargai. Namun yang jadi masalah saat Tifatul membacakan janji politik internasional, seharusnya yang dihukum partainya, bukan orangnya," kata Boni kepada wartawan, Jumat (16/1/2009). Boni menilai, sikap Bawaslu mencerminkan agenda politik pihak-pihak tertentu yang mengarah kepada pembunuhan karakter dan black campaign. "Ini ada agenda tertentu. Ada kesinambungan dengan masalah Rizal Ramli, keluarnya Sri Sultan dari forum raja, pemerintahan SBY-JK sudah seperti mendaur ulang produk Orde Baru yang main tangkap," terkanya. Menurut dia, seharusnya Bawaslu memberi sanksi kepada PKS berupa sanksi tegas. "Coret PKS misalnya, itu sanksi terberat, hukum partainya, bukan Tifatul dipidanakan, " tuturnya. Padahal, lanjut Boni, banyak hal yang seharusnya menjadi tugas Bawaslu. Boni juga menyayangkan iklan-iklan kampanye di media massa yang diduga menggunakan dana dari sumber yang tidak jelas. "Harusnya Bawaslu juga mengurusi hal tersebut, karena sumber dana belum diaudit tapi sudah banyak iklan di media massa, dana siluman, Bawaslu di sini gagal," tegasnya. Sumber: http://pemilu. okezone.com/ read/2009/ 01/16/267/ 183494/pengamat- yang-melanggar- bukan-tifatul- tapi-pks Salam Mejuah Juah Karo Cyber Community Sök efter kärleken! Hitta din tvillingsjäl på Yahoo! Dejting: http://se.meetic. yahoo.net Menambah banyak teman sangatlah mudah dan cepat. Undang teman dari Hotmail, Gmail ke Yahoo! Messenger sekarang!
