Refleksi : Pengertian merata sangat berbahaya! Pengertian merata ini adalah akar ideologi paham komunis dan sosialis yang diharamkan oleh negara. Barang atau paham haram adalah sangat berbahaya bagi rakyat. Pertama, bukankah komunis atau sosialis itu paham kafir? Kedua, kalau merata pembangunan berarti harus juga merata dalam distribusi kekayaan (pendapatan), langkah demikian akan sangat mengurangi porsi pendapatan para penguasa negara kita cintai dan siobat-sobat kental mereka. Apakah kita mau para penguasa tercinta dan ssobat-sobat berkekurangan? Jawabnya: "Tentu tidak, samasekali tidak!" Jadi tidak pantas untuk diterapkan pemerataan.
Gelandangan adalah hasil dari takdiran politik perekonomian, jadi kalau takdir, tak banyak bisa dibuat selain diterima dengan syukur dan senang hati. Dirgahayu NKRI di bulan suci! http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/akar-persoalan-adalah-pembangunan-tak-merata/ Senin, 24 Agustus 2009 13:40 Akar Persoalan adalah Pembangunan Tak Merata Pengantar Redaksi: Kehadiran gelandangan dan pengemis (gepeng) ketika Ramadan telah menjadi persoalan bagi pengelola kota di Jabodetabek. Hingga kini, tidak ada solusi yang tepat untuk mengatasi hal itu. Berikut laporan khusus menyoroti persoalan itu. Laporan terkait tersaji di halaman 10. JAKARTA - Gelandangan dan pengemis (gepeng) hingga kini masih menjadi persoalan serius di kota-kota besar, termasuk di Jakarta dan di daerah penyangga Ibu Kota, seperti Bekasi, Tangerang, dan Bogor.Menjelang Ramadan yang disebut sebagai bulan penuh rahmat, kehadiran gepeng kian menjadi-jadi. Persepsi bahwa memberi sedekah di bulan suci itu menjadi kian afdol menjadi salah satu -jika bisa disebut-sebagai pemicu mengalirnya gepeng ke Ibu Kota, juga di daerah penyangganya. Fenomena kehidupan gepeng, termasuk anak jalanan, memiliki hubungan dengan peningkatan angka kemiskinan. Di wilayah DKI Jakarta, sebelum krisis moneter jumlah anak jalanan berkisar 3.000 orang, pascakrisis moneter tahun 1997-1999 meningkat menjadi 16.000 orang tanpa bisa tertahankan. Mengapa gepeng sulit dihilangkan? Banyak faktor yang menyebabkan itu. Khusus di Jakarta, misalnya, bukan rahasia umum lagi bahwa Ibu Kota ini menjadi sumber uang yang tidak pernah mati. Sebanyak 80 persen uang Indonesia beredar di Jakarta. Hal itu jelas membuat semua orang berusaha mengais rupiah di Jakarta dengan cara apa pun. Semakin hari, semakin banyak orang menumpukan harapan di Ibu Kota. Meski mereka sadar bahwa Ibu Kota lebih kejam dari ibu tiri, laju gepeng terus meningkat setiap tahun. Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial (Bintalkesos) Jakarta mencatat, jumlah gepeng di Ibu Kota tidak menentu, tetapi tidak lebih dari 3.000 orang pada saat kondisi normal. Untuk tahun 2009 ini ternyata jumlah gepeng yang menyerbu Jakarta saat Ramadan ditaksir mencapai 10.000 orang. Gepeng tersebut hampir tersebar di lima wilayah Jakarta, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu. Bintal Kesos Jakarta mencatat pada tahun 2004 lalu saja terdapat sedikitnya 86 titik rawan gepeng dengan jumlah gepeng mencapai 6.884 orang. Terbanyak di wilayah Jakarta Selatan dengan 24 titik rawan gepeng. Jumlah gepeng terbanyak di wilayah Jakarta Pusat. Kehidupan gepeng di Jakarta dapat ditabulasi dalam beberapa jenis. Pertama, ada gepeng yang bekerja di sektor informal, seperti mengamen, sebagai buruh dan asongan (sekitar 35 persen). Kedua, hidup menggelandang sebagai tunasosial (24 persen), menjadi pengemis, joki three in one, dan tunasusila (25 persen). Ketiga, tidak jelas pekerjaannya (16 persen). Melihat hal itu, gepeng menjadi masalah yang harus ditangani secara serius di lapangan. Sayangnya, penanganan gepeng terkesan masih menggunakan cara-cara konvensional, seperti penertiban oleh aparat Tramtib yang terkadang terkesan berlebihan, dalam sejumlah kasus malah dengan tindakan brutal. Apalagi kini hadir Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Perda ini merupakan revisi dari perda sebelumnya, yakni Perda No 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah DKI Jakarta. Dalam Perda No 8 Tahun 2007 itu malah lebih tegas lagi disebutkan bahwa pemberi uang di jalan bagi gepeng bisa dikenakan sanksi denda yang luar biasa mahalnya. Pemda Jakarta mensosialisasikan gerakan tidak memberi uang di jalan bagi gepeng dengan program yang dinamakan Program Gerak Mapan yang telah dicanangkan tahun 2004 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. Tapi, toh, upaya mengatasi gepeng tetap tidak membuahkan hasil. Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Keadilan Sejahtera Nurmansyah Lubis menilai walaupun operasi penertiban yang dilakukan aparat Tramtib Jakarta cukup efektif mengurangi maraknya para gepeng di tempat-tempat umum meski caranya tidak manusiawi. Cara seperti itu menurutnya tidak membuat para gepeng meninggalkan aktivitasnya. Solusi Utama Dalam konteks ini, seyogianya cara-cara represif seperti penggarukan gepeng harus diimbangi dengan kebijakan sosial-ekonomi yang mampu mengentaskan mereka dari kemiskinan. Cara-cara represif hanya mampu mengatasi masalah jangka pendek. Dalam persoalan gepeng, Pemda Jakarta harus juga menyusun program jangka panjang. Program ini misalnya saja dengan membuat kebijakan pemerintah yang mampu menjamin hak-hak sosial-ekonomi masyarakat. Tanpa ada jaminan hak-hak sosial-ekonomi melalui program jaminan sosial, jumlah gepeng akan terus meningkat. Di samping itu, perlu adanya kerja sama dengan pemerintah daerah asal gepeng itu untuk membuat program penciptaan lapangan kerja di lokasi asal gepeng. Sebagian besar gepeng yang mengais rezeki di Jakarta berasal dari daerah Pantai Utara Jawa (Pantura) serta sebagian dari Brebes, Tegal, dan Pemalang. Terkait hal itu sebenarnya Pemda Jakarta telah mempunyai Program Mitra Praja Utama antarprovinsi yang sebenarnya bisa diefektifkan kembali. Karena orang miskin yang ada di jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lain berasal dari sektor pertanian, upaya mengembalikan mereka ke sektor pertanian harus dilakukan. Cara-cara praktis yang sudah banyak diajukan oleh para ahli pertanian, di antaranya adalah dengan mengenalkan kembali para petani dengan teknologi pertanian organik yang ramah lingkungan dan murah. Dengan demikian, semangat untuk kembali menjadi petani benar-benar nyata. Sektor perkebunan juga harus digarap dengan benar agar mampu menyerap tenaga kerja. Singkat kata, kunci untuk mengatasi persoalan gepeng adalah membagi kue pembangunan juga di daerah luar Jakarta sehingga "gula" menyebar ke mana-mana. (norman meoko) [Non-text portions of this message have been removed]
