Refleksi : Tentara bisa profesional tetapi tidak akan bisa neutral dalam politik. Istilah netral politik adalah pengertian untuk mengelabui pendapat umum, karena tentara adalah alat untuk menjamin keselamatan kekuasaan yang berkuasa. Tidak diberikan hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum bukan berarti netral, lihat saja selama kekuasaan Soeharto, selain itu sekarang mantan-mantan perwira menduduki berbagai adminstrasi sipil dari pusat kekuasaan sampai ke tingkat desa. Bedanya dengan zaman Soeharto ialah dulu mereka berpakaian militer sekarang berpakaian sipil dan "mantan", tetapi intinya sama saja. Kalau kacang menurut pepatah melayu kuno ada dibilang "kacang lupa kulitnya", tetapi dalam hal kekuasaan di NKRI kacang melekat pada kulitnya! Atau bagaimana komentar Anda?
http://www.mediaindonesia.com/read/2009/10/10/98499/70/13/TNI-yang-Profesional-dan-Netral Minggu, 4 Oktober 2009 | TNI yang Profesional dan Netral Senin, 05 Oktober 2009 00:00 WIB SEDIKITNYA ada dua tantangan besar yang dihadapi Tentara Nasional Indonesia dewasa ini. Yang pertama adalah profesionalitas yang terkendala buruknya persenjataan dan yang kedua netralitas politik yang peka tergoda kekuasaan. Buruknya persenjataan terutama karena dimakan usia. Alutsista TNI umumnya tua renta, lebih pantas masuk museum, tetapi kenyataannya terus digunakan sekalipun tak laik pakai. Akibatnya, prajurit gugur bukan dalam pertempuran, melainkan dalam latihan, bahkan dalam kegiatan yang normal seperti penerbangan yang normal dengan akibat yang tidak normal. Ke luar, tanpa alutsista yang kuat, rasa segan dan rasa hormat tetangga pun merosot. Sebenarnya itulah yang ditunjukkan angkatan perang Malaysia di Ambalat karena tahu bahwa angkatan perang Republik Indonesia tidak memiliki kapal perang yang andal. Ke dalam, tanpa alutsista yang andal, cepat atau lambat akan mengikis profesionalitas TNI. Perang modern bukan hanya memerlukan semangat juang, melainkan juga kompetensi kelas dunia dalam menggunakan alutsista yang canggih dan modern. Doktrin TNI ialah selalu siaga menghadapi berbagai ancaman terhadap keselamatan negara. Ancaman dari luar tidak bisa dihadapi hanya dengan diplomasi. Mesin perang adalah bagian dari diplomasi. Karena itu, TNI harus menyiapkan diri berperang justru di saat damai. Untuk kesekian kalinya melalui forum ini kita ingatkan bahwa TNI memerlukan alutsista yang kuat. Alutsista yang kuat memerlukan dana yang besar. Negara harus berani mengeluarkan dana yang besar itu. Apalagi TNI juga sering berfungsi sosial terutama di kala negeri ini menghadapi bencana alam seperti yang terjadi di Sumatra Barat saat ini. Memperkuat TNI melalui profesionalitas sebenarnya sekaligus juga harus disertai dengan memperkuat netralitas TNI dalam politik, yaitu mensterilkan dan memproteksi TNI dari godaan kekuasaan politik praktis. TNI harus lebih bangga pada profesionalitasnya sebagai militer, bukan kepiawaiannya di ranah politik, apalagi menjadi alat politik praktis yang berkuasa. Tentara yang profesional tidak hanya karena mahir menggunakan senjata, tetapi juga mengambil posisi yang matang bahwa politik tentara adalah politik negara. Adalah mengerikan membayangkan tentara yang profesional dengan senjata yang canggih memihak kepada orang atau partai yang sedang berkuasa. Yang berkuasa dapat diganti melalui pemilu, sedangkan TNI abadi. [Non-text portions of this message have been removed]
