Refleksi : Bukankah SBY  juga adalah jago pelaku adu domba? Salah satu contoh 
ialah disetujui pengiriman Laskar Jihad ke Indonesia Timur, diadu Islam  baku 
hantam dengan kristen dan sebaliknya. 

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=13208


2010-01-21 
Cari Pelaku Politik Adu Domba




[JAKARTA] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebaiknya tidak perlu 
mewacanakan ada politik adu domba terkait isu pergantian Menteri Keuangan 
(Menkeu) Sri Mulyani. Presiden SBY, ujarnya, harus mencari pelaku jika memang 
situasi seperti itu yang sudah dirasakan.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai 
Golongan Karya (Golkar) Idrus Marham kepada SP di Jakarta, Rabu (20/1). "Kalau 
itu sudah dirasakan, tinggal satu langkah lagi. Silakan dicari pelaku atau 
siapa yang mengadu domba itu," kata Idrus.

Menurutnya, presiden sebaiknya tidak menuduh, melainkan mewaspadai dari mana 
politik adu domba itu berasal. Pasalnya, politik adu domba bisa saja 
dilontarkan orang dekat dalam lingkaran presiden sendiri. "Dalam politik, yang 
mengadu domba bisa saja orang dekat presiden. Ya, yang ada dalam lingkaran 
permainan juga," ujarnya. 

Namun, dia menegaskan, Partai Golkar bukan partai pengkhianat koalisi dan tidak 
memiliki kepentingan terkait isu pergantian menteri keuangan. Dia menegaskan, 
soal pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden.

Sebelumnya, Presiden SBY mengatakan, belakangan muncul isu politik yang 
tujuannya mengadu domba dirinya dengan berbagai pihak. "Akhir-akhir ini, saya 
prihatin, karena tiba-tiba muncul suasana politik yang agak aneh dan cenderung 
tidak sehat. Muncul politik intrik, pecah belah, adu domba, fitnah, dan fiksi," 
katanya.


Tidak Kondusif

Sekretaris Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F Hanura) Sarifuddin Sudding 
mengatakan, pernyataan Presiden SBY mengenai adanya politik adu domba justru 
membuat kondisi politik dan demokrasi semakin tidak kondusif. 

Dia menilai, Presiden sering menunjukkan sikap reaktif dalam menanggapi 
dinamika demokrasi dan politik di Tanah Air, sehingga tidak memosisikan dirinya 
sebagai pemimpin yang seharusnya memberikan suasana yang kondusif bagi 
kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Ketika ditanya, apakah tudingan presiden mengenai politik adu domba ditujukan 
kepada partai yang tidak berkoalisi dalam pemerintahannya, Sarifuddin 
mengatakan, hal itu tidak berdasar. Partai Hanura, ujarnya, bersikap kritis 
terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah dan tidak mengurusi persoalan 
pergantian menteri.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, kepada SP, Kamis 
(21/1) di Jakarta mengatakan, gaya politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
yang menciptakan kesan bahwa pihaknya orang yang teraniaya, sebaiknya 
dihentikan dan ditinggalkan. Sebab implikasinya, publik tidak dapat lagi 
menjadi kasihan kepada Presiden, bahkan jengkel dengan sikap presiden yang 
selalu memosisikan diri sebagai orang teraniaya.

Apalagi saat ini, perolehan suara SBY di Pemilu 2009 diatas 60 persen dengan 
dukungan koalisi sebanyak 70 persen, menunjukkan SBY bukan lagi presiden dengan 
dukungan politik minim.

"Presiden ini masih berpikir sebagai pemimpin di periode 2004-2009, memang pada 
tahun itu penuh tantangan karena suaranya kecil dan tidak memiliki kekuatan 
politik jadi terlihat dizalimi. Sekarang setelah mendapat 62 persen, koalisi 75 
persen, tetapi masih bersikap seperti dulu, kan lucu itu," jelasnya. 

Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di kantor 
Presiden, mengakui informasi yang berkembang belakangan ini, yang menyebutkan 
adanya pencopotan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II, membuat Presiden 
tidak nyaman. Dalam pidato Presiden di Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh 
Indonesia menyebutkan, ada pihak tertentu yang dengan sengaja ingin mengadu 
domba Presiden dengan pihak lain."Ya kalau terus-menerus seperti ini, ya tidak 
nyaman juga akhirnya. Penuh intrik kan," ujarnya. 

Menurut Yulian, Presiden menilai, ada pihak tertentu yang dengan sengaja 
mengadu domba Presiden dengan pihak lain dan melontarkan isu yang sama sekali 
tidak dapat dipertanggung jawabkan. [J-9/L-10]


--------------------------------------------------------------------------------


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke