Refleksi: Maksud SBY agar dwi fungsi diberlakukan?
Jawa Pos [ Selasa, 26 Januari 2010 ] SBY Minta Pimpinan TNI Amankan Pemerintahan hingga Lima Tahun Mendatang PRESIDEN SBY meminta seluruh pimpinan TNI mengamankan pemerintahan hingga lima tahun mendatang. Dalam sistem kabinet presidensial, kata SBY, tidak dimungkinkan ada pemakzulan di tengah jalan tanpa sebab. Apalagi, dimakzulkan oleh mosi tidak percaya parlemen. "Kita bukan sistem parlementer yang bisa setiap saat mengeluarkan mosi tidak percaya di mana kabinet bubar jatuh bangun dalam tiga bulan," ujar presiden saat memberikan pengarahan kepada 158 perwira tinggi TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin (25/1). SBY didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menristek Suharna Surapranata, dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar. Semua pimpinan TNI, mulai panglima TNI, kepala staf, panglima kodam, kepala satuan, dan komandan-komandan korps hadir. Mereka tampak takzim menyimak pidato presiden. Beberapa di antaranya sibuk mencatat di buku agenda masing-masing. SBY menambahkan, perwira TNI harus paham dinamika politik terkini. "Salah satu tugas pokok TNI adalah menciptakan lingkungan dalam negeri yang kondusif, stabil, dan aman," katanya. Selama 75 menit memberi pengarahan, tercatat SBY menyebut kata stabil hingga 13 kali. Purnawirawan jenderal asal Pacitan itu menjelaskan, parlemen sekarang tidak bisa seenaknya menjatuhkan pemeritahan. "Tidak boleh ber-mindset menjatuhkan, semacam mosi no confident,'' kata SBY. Jika presiden dianggap tidak layak menjabat, ada aturan impeachment. "Tidak dalam konteks tiap saat bisa memberi mosi. Ada undang-undangnya. Jelas aturannya," kata suami Kristiani Herawati itu. Menurut SBY, dalam undang-undang diatur jika RI 1 melakukan pelanggaran berat, pengkhianatan negara, korupsi, suap, atau melakukan tindakan tercela baru bisa diajukan mekanisme impeachment. "Atau, tidak bisa mengemban tugas karena faktor jasmani rohani. Jadi, jelas sekali aturannya. Bukan pasal karet yang bisa dibawa ke sana-kemari," katanya. Kata SBY, pimpinan TNI harus benar-benar clear dengan isu itu. "Di luar ada yang bicara ke sana-kemari. Mari kita luruskan, agar pembangunan bisa berjalan dengan aman dan stabil," katanya. Presiden juga bicara tentang perkembangan kasus Bank Century. Untuk memberikan jeda, presiden batuk. Lalu, SBY meminta air putih untuk minum. "Jenderal aktif saja batuk, masak yang sudah pensiun tidak boleh," katanya disambut tawa lirih peserta rapat. Agar paham kasus Century, SBY meminta mereka membuka file lama 2008. "Baca lagi koran lama, simak talk show atau rekaman televisi tanggal-tanggal itu," katanya. Jika perwira paham kondisinya, kebijakan untuk menyelamatkan Bank Century wajar. SBY kembali mengulangi pidato yang disampaikan dalam pertemuan bupati se-Indonesia beberapa hari lalu. "Kebijakan tidak bisa dipidana. Tujuannya mencegah krisis global dan krisis ekonomi seperti 1998. Jadi, bukan iseng. Bukan main-main," katanya. Selama SBY memberikan pengarahan, isu kesejahteraan TNI juga disinggung, namun tidak lama. "Yang jelas, TNI harus mengamankan pembangunan. Agar rakyat tenang, bisa bekerja dengan baik, dan target-target pembangunan kita bisa berhasil dengan baik," katanya. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. mengatakan, pengambil kebijakan publik tidak bisa dijatuhi hukuman atas keputusan berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Meski demikian, bila kebijakan tersebut mengandung unsur kriminal, pejabat publik dapat dipidana. ''Kebijakan yang mengandung kriminal, yang dibuat untuk korupsi, kolusi, menguntungkan suatu pihak dengan menggunakan kewenangan, dan menghilangkan kekayaan negara, itu bisa (dipidana)," tegas Mahfud seusai menerima penghargaan pengadilan paling transparan dari Universitas Brawijaya di gedung Mahkamah Konstitusi kemarin (25/1). Dia mencontohkan, Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto dituduh menyalahgunakan wewenang dengan menerapkan status pencegahan dan mencabut status pencegahan terhadap tersangka koruptor. Karena keputusan tersebut murni kebijakan, tidak ada keuntungan material dan nonmaterial yang diperoleh keduanya, Bibit dan Chandra tidak bisa dipidana karena penyalahgunaan wewenang. ''Contoh lain, kalau Anda harus memutuskan membangun jalan tol di sebelah barat atau sebelah timur, semua boleh bergantung pendapat Anda saat itu mana yang lebih baik. Kalau seperti itu tidak boleh dihukum," katanya. Namun, banyak kebijakan yang bersifat kriminal karena memberikan keuntungan material dan nonmaterial kepada pengambil kebijakan atau orang lain. Penyelewengan kewenangan itu tersebut ditegaskannya bisa dipidanakan. ''Kalau murni kebijakan tidak bisa (dipidana), tetapi kalau penyalahgunaan kewenangan, termasuk soal Century dan sebagainya, kalau benar ada kriminalnya, tentu bisa dipidana," tegasnya. Pendapat hukum Mahfud ini berbeda dengan pendapat politik Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas yang menilai sebaiknya tidak ada pemakzulan. "Itu pendapat politik, terserah. Kalau dalam hukum, apabila memang harus ada pemakzulan berdasar keputusan DPR, MK akan memprosesnya," tegasnya. Sebelumnya, Presiden SBY dalam pengarahan di Markas Besar TNI menyatakan bahwa kebijakan tidak bisa dipidanakan. Proses hukum hanya dapat dilaksanakan bila dalam implementasi kebijakan ada rambu hukum yang dilanggar. ''Kalau kebijakan dipidanakan, tak ada ada yang berani mengambil keputusan, yang menjalankan sesuatu, karena bisa dipidanakan," ujar SBY. (rdl/noe/iro/oki) [Non-text portions of this message have been removed]
