http://regional.kompas.com/read/2010/01/30/12422597/Pemerintah.Suka.
Pemerintah Suka Emas Papua, Bukan Mas Papua Sabtu, 30 Januari 2010 | 12:42 WIB KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTO JAKARTA, KOMPAS.com - Perhatian pemerintah dinilai hanya terfokus pada kekayaan alam luar biasa di tanah Papua serta lebih memberi jaminan keamanan bagi kegiatan eksploitasi perusahaan asing. Selain itu, pemerintah dinilai lebih melindungi kekayaan alam Papua daripada masyarakat asli Papua. "Orang Papua katakan 'pemerintah suka emas Papua, bukan mas Papua'. Itulah pendapat di masyarakat Papua," ucap Neles Tebay, dosen misiologi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur, Abepura, Papua, saat diskusi "Pulihkan Hak Hidup Masyarakat Adat" di Jakarta, Sabtu (30/1/2010). Neles menjelaskan, persoalan mendasar masyarakat Pupua bukan isu separatisme, melainkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan hak hidup. "Persoalan bukan separatisme. Orang Papua sedang khawatir suatu saat orang Papua yang hidup di Republik ini akan punah di tanah Papua," tegas dia. Masyarakat asli Papua, ucap Neles, menganggap anggota komunitasnya tidak hanya orang-orang hidup, tetapi juga komunitas yang sudah meninggal seperti para leluhur. Bahkan, anggota komunitas mereka mencakup tanah, gunung, batu, sungai, binatang, dan roh. "PT Freeport ambil emas dan tembaga di puncak Gunung di Papua yang dianggap sebagai bagian dari komunitas mereka. Tanah, gunung, laut mereka sebut mama. Pengerukan puncak gunung berarti pengerukan otak mama. Kalau otak mama dieruk, maka akan berdampak pada anak-anaknya (masyarakat)," jelas dia. http://regional.kompas.com/read/2010/01/30/14091910/Eksploitasi.Alam.Tak.Sejahterakan.Masyarakat.Lokal Eksploitasi Alam Tak Sejahterakan Masyarakat Lokal Sabtu, 30 Januari 2010 | 14:09 WIB KOMPAS/ ICHWAN SUSANTO ilustrasi JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat eksploitasi kekayaan alam di tanah Kalimantan dan Papua dianggap tidak memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Eksploitasi SDA itu dinilai lebih melayani kepentingan perusahaan-perusahaan transnasional. "Semakin tinggi tingkat eksploitasi, semakin kecil kemungkinan masyarakat lokal menikmati pembangunan di daerahnya masing-masing," ucap Don K Marut, Direktur INFID, saat diskusi "Pulihkan Hak Hidup Masyarakat Adat" di Gedung Konferensi Wali Gereja (KWI) di Jakarta, Sabtu (30/1/2010). Don menjelaskan, ada beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat lokal meskipun kaya SDA. Menurut dia, pembangunan di dua daerah itu merupakan refleksi dari model pembangunan di pemerintah pusat. Model itu diterjemahkan pemerintah daerah dengan peningkatan investasi. Namun, kata dia, berdasarkan data UGM, investasi besar-besaran perusahaan besar tidak langsung meningkatkan kesejahteraan warga. "Setiap kepala daerah setelah dilantik, langkah pertama mereka adalah cari investasi. Hampir 70 persen anggaran perjalanan dinas kepala daerah untuk cari investor," jelas dia. "Di Papua, eksploitasi tidak berhubungan dengan perbaikan ekonomi. Perbaikan terjadi setelah ada otonomi daerah. Tapi, perbaikan itu karena bupati membagi-bagikan uang tunai secara langsung. Dia bisa bawa uang Rp 100 juta jika ke daerah," ungkap Don. Faktor lain, tambah Don, adanya penerjemahan pengertian pemerintah secara radikal di daerah. Kepala daerah menganggap bahwa ia-lah pemilik tunggal kekayaan alam di daerahnya. "Wali kota, bupati menganggap pemilik kekayaan alam. Bayangkan saja, sekretaris daerah bisa punya sertifikat tanah seluas 50 hektar. Dia lalu sewakan ke perusahaan untuk diekspolitasi kekayaannya," lontarnya. "Faktor lain, APBD dimanipulasi sedemikian rupa sehingga ada anggaran untuk TNI/Polri. Audit BPK terhadap APBD ditemukan adanya anggaran untuk TNI/Polri mencapai 10 persen. Alasannya apa? Ya untuk melindungi koruptor," tegas Don. ++++ http://regional.kompas.com/read/2010/01/17/1525206/Rakyat.Papua.Minta.Keadilan Rakyat Papua Minta Keadilan Minggu, 17 Januari 2010 | 15:25 WIB R.A. KHAIRUN NISA Kontras dan Komnas HAM Papua menilai terjadi penurunan drastis terhadap situasi HAM di Papua pada 2009. JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional HAM Papua dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai bahwa telah terjadi penurunan drastis terhadap situasi hak asasi manusia di Papua pada tahun 2009. Negara dianggap masih mengabaikan perlindungan kesetaraan warga, penghormatan martabat manusia, dan supremasi hukum di Papua. "Sepanjang 2009, kriminalisasi terhadap warga sipil Papua meningkat. Aparat keamanan dengan mudah mendiskreditkan orang-orang yang dituduh sebagai separatis," kata Wakil Ketua Komnas HAM Papua Matius Murib dalam jumpa pers di Sekretariat Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta, Minggu (17/1/2010). Indikator-indikator ketidakadilan di Papua dilihat dari adanya kriminalisasi atas warga yang mengibarkan bendera, pembubaran demonstrasi damai, hingga penembakan terhadap tokoh pembebasan Papua, Kelly Kwalik, pada bulan Desember 2009. "Dalam kasus penembakan tokoh pembebasan Papua, Kelly Kwalik, terlihat negara gagal menyelesaikan konflik di Papua dalam tatanan demokrasi," ucapnya. Lebih lanjut ia menyatakan, identitas Papua kini tak lagi mendapat penghormatan penuh karena ekspresi damai kian dilihat sebagai tindakan melawan hukum. "Padahal itu bagian dari penghormatan kebudayaan dan manifestasi hak sipil politik setiap orang, sebagaimana yang dijamin dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada 2006," ungkapnya. Atas dasar tersebut, Matius Murib menyatakan bahwa rakyat Papua meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan prioritas perhatian untuk rakyat Papua. "Janji kesejahteraan, demokrasi, dan keadilan yang menjadi tiga pilar program pemerintahan SBY harus bisa dirasakan langsung oleh rakyat Papua," ujarnya. Kontras mencatat, dari periode Oktober sampai November 2009, setidaknya terjadi lima penembakan di Papua, dua konflik antarwarga, tiga kasus akibat pengibaran Bintang Kejora, dan satu kasus penganiayaan tahanan di Papua. ++++ http://regional.kompas.com/read/2010/01/17/16153219/Hapuskan.Diskriminasi.di.Papua Hapuskan Diskriminasi di Papua Minggu, 17 Januari 2010 | 16:15 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Data yang dihimpun oleh Fransiskan International menunjukkan, pada tahun 2004 sebanyak 80 persen penduduk pribumi Papua hidup dalam kemiskinan. Selain itu, sebanyak 36,1 persen warga di daerah tersebut tidak memiliki akses fasilitas kesehatan. Kondisi kian diperparah dengan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam di Papua yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komnas HAM Papua Matius Murib, dalam jumpa pers di Sekretariat Kontras, Jl. Borobudur, Jakarta, Minggu (17/1/2010). "Masyarakat adat di sana masih belum bisa merasakan praktik penghormatan terhadap ekspresi budaya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Ekspresi dari perbedaan di sana, dijawab dengan penolakan dan dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang harus dijawab dengan kekuatan eksesif," kata Matius Murib. Lanjutnya, masyarakat Papua sampai sekarang juga belum bisa merasakan langsung eksistensi negara dalam wujud pelayanan publik yang optimal. "Hal ini dikarenakan ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menata kebijakan yang seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat Papua secara luas," tegasnya. Ia juga menambahkan, inkonsistensi sikap dan tindakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua dalam menerapkan undang-undang otonomi khusus telah berakibat ketidakpercayaan rakyat Papua. "Secara ekonomi-sosial, target pembangunan dalam otonomi khusus juga tak dirasakan oleh orang Papua. Kebijakan tersebut justru melahirkan kesenjangan sosial kian tinggi dan menyuburkan korupsi tanpa koreksi yang signifikan," katanya. Menurutnya, sudah sepatutnya pemerintah pusat konsisten dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi tanpa diskriminasi. "Jika Presiden SBY teguh pada retorika demokrasinya, maka orang Papua tidak menjadi sasaran operasi keamanan bertubi-tubi," pungkasnya. Dari periode Oktober sampai November 2009, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat setidaknya terjadi lima penembakan di Papua, salah satunya yang terjadi pada tokoh pembebasan Papua Kelly Kwalik. Peristiwa kekerasan lainnya yaitu dua konflik antar warga, tiga kasus akibat pengibaran Bendera Bintang Kejora, dan satu kasus penganiayaan tahanan. http://regional.kompas.com/read/2010/01/27/08212312/Tuntutan.Kemerdekaan.Papua.Kembali.Diteriakkan Tuntutan Kemerdekaan Papua Kembali Diteriakkan Rabu, 27 Januari 2010 | 08:21 WIB MANOKWARI, KOMPAS.com - Sekitar 200 aktivis dan simpatisan Otorita Nasional Papua Barat (ONPB), Rabu (27/1/2010), berdemonstrasi di Manokwari, Papua Barat. Mereka menuntut pelaksanaan dialog dengan masyarakat internasional karena Indonesia dinilai gagal mengatasi berbagai persoalan mendasar di Papua. "Pelanggaran HAM terus terjadi, seperti dialami almarhum Yawan Wayeni. Ususnya terburai setelah disangkur (oknum/diduga) aparat Polres Kepulauan Yapen beberapa waktu lalu," ujar Markus Yenu, Gubernur Pemerintahan Transisi Papua Barat ONPB, di Manokwari. Ia mengungkapkan, Papua pasti merdeka, lepas dari NKRI. Dia menjelaskan, Pepera yang menjadi dasar Indonesia untuk menginisiasikan Papua memiliki berbagai pelanggaran. Markus Yenu mengatakan, ONPB mendukung pendaftaran Parlemen Internasional Papua Barat (IPWP). Lebih lanjut, ia mendukung pendaftaran Papua dalam Komisi Dekolonisasi PBB. Saat ini massa yang terdiri dari pria-wanita, tua-muda, hingga anak-anak ini bergabung dan berorasi di samping GOR Manokwari. Mereka dikawal puluhan aparat kepolisian. Rencananya, massa akan berarak menuju Lapangan Sanggeng. [Non-text portions of this message have been removed]
