Refleksi : Apa kata Bu Mega tentang kemesraan ini? http://us.detiknews.com/read/2011/03/14/121427/1591029/159/tabir-kemesraan-sby-tk-tersingkap?9911032
Senin, 14/03/2011 12:14 WIB Menguak Hubungan SBY-TK (1) Tabir Kemesraan SBY-TK Tersingkap Didik Supriyanto - detikNews Jakarta - Wikileaks menggemparkan dunia setelah merilis surat-surat kawat rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di banyak negara. Namun sejauh menyangkut Indonesia, surat-surat kawat itu baru mengungkap isu lama, seperti keterlibatan AS dalam peralihan kekuasaan Soekarno-Soeharto, atau pelanggaran HAM di Papua. Nyaris tidak ada sesuatu yang baru yang dibawa Wikileaks. Baru Jumat (11/03/2011) lalu, Wikileaks bikin gempar bumi Indonesia, setelah kawat-kawat rahasia Kedutaan Besar AS di Jakarta dipublikasikan oleh The Age, salah satu koran besar di Australia. Koran itu merilis berita utama dengan judul "Yudhoyono Abused power" dan artikel mendalam berjudul "Bambang Thank You Ma'am". The Age menuding Presiden SBY menyalahgunakan kekuasaan: mengintervensi pengadilan, memerintah kejaksaan mengusut lawan politik, menggunakan intelijen mematai-matai politisi, menggandengan pengusaha besar mengumpulkan dana, dll. The Age juga mengungkap peran Ani Yudhoyono yang sangat besar dalam pengambilan keputusan dan pengumpulan kekayaan keluarga. Dari sekian banyak bentuk penyalahgunaan kekuasaan, The Age mengungkap perlindungan Presiden SBY terhadap Taufiq Kiemas, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP yang tidak lain adalah suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Taufiq, yang biasa dipanggil TK oleh kalangan internal PDIP, adalah orang kuat kedua PDIP. Kini dia menjabat sebagai Ketua MPR. Mengutip keterangan TB Silalahi, salah satu anggota Dewan Penasihat Presiden, Presiden SBY telah mengintervensi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Hendarman Supandji agar tidak melanjutkan penyelidikan terhadap TK yang terindikasi tersangkut kasus 'korupsi legendaris selama istrinya menjabat'. TB Silalahi memberitahu Kedubes AS bahwa Presiden "secara personal telah menginstruksikan Hendarman untuk tidak mengejar kasus TK." Sejauh ini, TB Silalahi telah membantah bahwa dirinya telah berbagi informasi soal kasus TK yang ditangani Kejaksaan Agung. "Berita itu sesat," katanya. Presiden SBY belum memberikan pernyataan. Namun sejumlah pejabat Istana, mulai dari juru bicara, staf khusus, Edhie Baskoro (Ibas), anak SBY, sampai menteri sekretaris negara dan meteri perekonomian, menolak kebenaran berita tersebut. Meskipun demikian, informasi Wikileaks yang dibeberkan oleh The Age itu, seakan memecahkan kebingungan internal PDIP, tentang sikap TK terhadap Presiden, yang selalu berbeda dari Mega. Di satu pihak, Mega bersikeras bahwa PDIP mengambil jalan oposisi, di pihak lain TK selalu mengarahkan elit PDIP agar berkoalisi. Dalam usaha untuk merombak kabinet yang baru lalu misalnya, tampak TK berusaha agar PDIP menerima tawaran SBY untuk mengambil dua kursi kabinet. Puan Maharani, yang tidak lain adalah anak kandung Mega dan TK, akan dapat jatah menteri sosial. Sedang Effendi Simbolon, salah satu pengusaha kepercayaan TK di PDIP, akan mendapat jabatan menteri BUMN. Namun tawaran itu ternyata tidak mengubah pendirian Mega. Sang Suami dan Sang Anak gagal mengubah pandangan Sang Ibu, sehingga SBY akhirnya gagal mengubah kabinet. Padahal jika PDIP masuk koalisi, konfigurasi politik nasional berubah, karena Partai Golkar dan PKS bisa dipastikan akan ditendang dari koalisi oleh Presiden SBY. Selama ini, orang menilai, kengototan TK dalam menyatukan PDIP dengan pemerintahan SBY-Boediono semata-mata pertimbangan pragmatisme: ikut berkuasa berarti akan lebih mudah mengakses dana untuk membiayai aktivitas politik partai. Namun surat kawat yang dirilis Wikileaks, bisa mengubah penilaian itu: TK memang dalam tekanan SBY karena terlibat kasus 'korupsi legendaris selama istrinya menjabat'. Namun karena surat kawat Kedutaan Besar Amerika tidak gampang diverifikasi, maka informasi itu masih menggantung: benarkah kengototan TK membawa PDIP berkoalisi dengan pemerintahan SBY lebih merupakan bentuk balas budi atas perlindungan SBY atas kasus korupsi yang menjeratnya? (diks/iy) ++++ http://us.detiknews.com/read/2011/03/14/132422/1591085/159/anggap-wikileaks-sampah-sby-tk-susah-membantah Senin, 14/03/2011 13:25 WIB Menguak Hubungan SBY-TK (2) Anggap Wikileaks Sampah, SBY-TK Susah Membantah M. Rizal,Deden Gunawan - detikNews Jakarta - Kemesraan Taufiq Kiemas (TK) dengan SBY sudah lama menjadi gunjingan di kalangan kader PDIP. Mereka curiga kemesraan tersebut ada apa-apanya. Kini Wikileas memberi bocoran teka-teki yang membingungkan kader Moncong Putih itu, orang kedua terkuat di PDIP itu berutang budi pada Sang Presiden. "Perubahan sikap TK yang berupaya menggiring PDIP untuk berkoalisi dengan PD memang sangat mencurigakan sejumlah kader PDIP. Sebab dalam kongres PDIP 2009 pilihan oposisi sudah harga mati," jelas aktivis PDIP Budi Mulyawan, yang juga anggota Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP. Dalam dokumen Wikileaks yang dimuat media Australia, The Age dan Sydney Morning Herald, disebutkan, TK bisa lolos dari jeratan pidana setelah penasihat senior Presiden SBY, TB Silalahi menyarankan Hendarman Supandji (saat itu Jampidsus) menghentikan penyelidikan. Padahal, Hendarman disebut sudah memiliki cukup bukti untuk menahan pria asal Palembang tersebut. Kasus dugaan Korupsi yang dilakukan TK, versi Wikileaks, bisa dibilang sangat serius. Di situ disebutkan TK diduga terlibat korupsi dalam beberapa proyek infrastruktur besar. Di antaranya adalah proyek Jakarta Outer Ring Road, pengadaan rel kereta api ganda Merak-Banyuwangi, proyek Jalan Raya Trans-Kalimantan, dan proyek jalan raya trans-Papua. Nah, dari proyek-proyek tersebut, suami Mega itu diyakini mendapat keuntungan dari proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR)senilai US$ 2,3 miliar. Sementara itu jumlah yang lebih besar juga diperoleh dari proyek pengadaan rel kereta api ganda Merak-Banyuwangi senilai US$ 2,4 miliar. Sedangkan dalam proyek Jalan Raya Trans-Kalimantan, suami Mega itu juga diduga mendapat keuntungan dari nominal proyek yang mencapai US$ 2,3 miliar. Belum lagi dengan proyek serupa, yaitu jalan raya trans-Papua dengan nilai proyek sebesar US$ 1,7 miliar. TK yang diminta tanggapan soal artikel The Age tersebut itu tidak menyangkal atau membenarkan. Ia meminta wartawan agar menanyakannya pada Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo atau anggota tim hukum PDIP Trimedya Pandjaitan. Bagi TK berita tersebut lucu. "Lucu ya," ujar TK. Namun mantan politisi PDIP Permadi meyakini bocoran Wikileaks tersebut benar. Yang diungkap The Age dari bocoran kawat rahasia Kedubes AS tersebut sudah lama menjadi pertanyaan masyarakat. Permadi makin yakin SBY memang mengintervensi kasus korupsi TK karena sikap yang ditunjukkan TK selama ini seperti memberikan pembenaran. "Terkait informasi adanya intervensi SBY dalam kasus Taufiq besar kemungkinan benar. Sebab fakta membuktikan Taufiq selama ini terus berupaya merapat ke SBY. Tapi selama Mega masih ada dendam dengan SBY upaya Taufiq itu akan kandas," kata Permadi yang kini menjadi anggota Dewan Pembina Gerindra. Permadi membeberkan Taufiq membutuhkan banyak biaya untuk mendanai aktivitas PDIP. Sementara di PDIP, hanya segelintir orang saja yang bisa diandalkan untuk dimintai uang. "Untuk PDIP memang Taufiq yang banyak mengelola soal anggaran untuk partai. Sebelumnya ada Murdaya Po, tapi orang itu ternyata pelit sekali. Jadi praktis partai hanya mengandalkan Taufiq untuk pendanaan partai," ungkap Permadi. Sebenarnya, cerita dugaan korupsi yang dilakukan TK bukan hal yang baru. Sebab sejak 2000 beberapa media juga sempat mengulas soal dugaan tersebut. Bahkan George J. Aditjondro dalam bukunya yang berjudul "Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga : Istana, Tangsi, Dan Partai Penguasa", dugaan itu juga sempat ditulis. Dalam buku George yang diterbitkan 2006, tersebut ditulis, selain proyek-proyek infrastruktur, TK juga diduga berperan dalam pengeluaran Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kejaksaan Agung untuk kasus Texmaco yang diduga merugikan negara Rp 9,8 triliun. Intervensi tersebut, tulis buku itu, dilakukan TK saat Mega menjabat sebagai wakil presiden. Disinyalir, diterbitkan SP3 itu berkaitan dengan posisi TK yang duduk sebagai komisaris PT Texmaco saat itu. Sementara dalam masalah pembangunan sejumlah infrastruktur, memang yang sempat menjadi sorotan adalah proyek JORR. Kasus ini menjadi sorotan lantaran paling sensitif secara politik. Soalnya, proyek itu sangat tergantung pada Gubernur Sutiyoso, yang saat itu sedang terus diperiksa perannya dalam peristiwa berdarah penyerangan kantor PDI Megawati pada 27 Juli 1996. Sutiyoso dianggap ikut bertanggungjawab dalam kasus 27 Juli 1996 lantaran posisinya sebagai Pangdam Jaya waktu itu. "Mungkin beberapa buku yang saya tulis, terutama soal korupsi di sekeliling istana senafas dengan yang diungkapkan wikileaks. Hanya mungkin detail-detail kasusnya yang berbeda," ucap George Aditjondro saat dikonfirmasi detikcom. Informasi soal dugaan kasus korupsi Yang melibatkan TK seperti yang dibocorkan wikileaks, mungkin bukanlah hal baru. Tapi yang jadi menarik ketika dalam bocoran kawat diplomatik itu disebutkan ada penyelesaian bawah tangan yang dilakukan orang dekat SBY dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan TK, yang sempat perang dingin dengan SBY. "Saya yakin. materi laporan dalam kawat-kawat diplomat AS yang dikirim dari Jakarta bersumber dari orang-orang dekat presiden. Sebab, materi laporan yang dipublikasikan koran Australia itu terfokus pada presiden dan keluarganya. Hanya orang dekat dan kepercayaan presiden yang tahu tentang itu," ujar Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR. Namun tudingan itu dibantah TB Silalahi, mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menegpan) di era orde baru, yang kini menjabat penasihat presiden SBY. Menurutnya, berita-berita itu bukan berasal dari lingkungan istana. "Duta Besar AS untuk Indonesia sudah menyampaikan bahwa informasi yang disampaikan wikileaks itu adalah berita-berita yang diperoleh, barangkali di pinggir jalan. Saya sendiri menganggapnya sebagai berita sampah," terang Silalahi kepada detikcom. Silalahi menambahkan, dirinya tidak sekadar membantah melainkan berdasarkan data-data. Misalnnya, kata Silalahi, dalam tulisan di The Sidney Morning Herald dan The Age disebutkan intervensi itu dilakukan bulan Desember 2004. Padahal, lanjutnya, Hendarman pada tahun 2004 belum menjabat sebagai Ketua Tipikor atau Jampidsus. Sebab Jampidsus saat itu dijabat Marwan Effendy. Hendarman baru dilantik sebagai Jampidsus pada bulan 21 April 2005. Dan menjabat Ketua Tipikor pada 2 Mei 2005. "Dari situ saja tidak benar data tentang Hendraman. Marwan Effendi dua hari lalu menjelaskan sebagai Jampidsus tidak pernah ada terdaftar perkaranya Taufiq Kiemas, perkara apapun tidak ada," bebernya. Fakta lainnya, Desember 2004 itu SBY baru dua bulan menjabat sebagai Presiden, sesudah Megawati. Silalahi mengatakan, tidak mungkin perkara korupsi yang katanya besar bisa langsung siap ditangkap pelakunya dalam waktu dua bulan. Bantahan senada juga diutarakan Jaksa Agung Basrief Arief. "Saya sudah cek ke Pak Hendarman tentang persoalan itu. Dia (Hendarman) bilang tidak ada itu Pak Basrief," ujar Basrief. (ddg/iy) [Non-text portions of this message have been removed]
