http://www.majalah-historia.com/majalah/historia/berita-437-mulai-gilchrist-sampai-wikileaks.html
      Mulai Gilchrist Sampai WikiLeaks
      Kamis, 17 Maret 2011 - 01:09:02 WIB

      Kebocoran dokumen rahasia selalu membuat gusar penguasa. Baik dulu maupun 
sekarang.

      ETHAN Hunt menerima pesan yang dibungkus dalam sebuah mortir tanpa hulu 
ledak yang ditembakkan beberapa meter di depannya. Sebuah kacamata hitam yang 
tersimpan dalam selongsong mortir dipakainya untuk membaca instruksi misi 
rahasia yang harus dilakukan Hunt. Di akhir pesan, Hunt diminta untuk menjaga 
kerahasiaan misinya. Kalau bocor, Kementerian Luar Negeri akan menyangkal semua 
aksinya.



      Cuplikan adegan itu diambil dari film Mission Impossible I (1996) di mana 
aktor Tom Cruise memerankan jadi Ethan Hunt, agen rahasia andalan dinas 
intelijen Amerika Serikat (AS). Sebagaimana judul filmnya, misi Ethan Hunt 
selalu berakhir sukses dan tak pernah mendapatkan penyangkalan dari Kementerian 
Luar Negeri AS.



      Hal yang dipertontonkan dalam film itu sebetulnya tak jauh berbeda dengan 
apa yang terjadi belakangan ini, terutama soal penyangkalan informasi yang 
termuat di dalam data intelijen yang dibocorkan oleh WikiLeaks. Seperti 
diberitakan oleh koran The Age dan Sydney Morning Herald, WikiLeaks menguak 
penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Para 
petinggi Indonesia ramai-ramai membantahnya. Bahkan Presiden SBY pun pada 14 
Maret 2011 secara resmi meminta agar media dan masyarakat menghentikan semua 
polemik tentang WikiLeaks. “Tidak perlu kita terus menerus ikut dalam kegaduhan 
ini. Banyak yang lebih penting soalnya,” kata SBY seperti dikutip dari laman 
berita Vivanews.com.



      Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS sendiri tak pernah secara resmi 
menyampaikan penyangkalan atas informasi yang termuat di dalam data yang 
dibocorkan oleh WikiLeaks kepada dua koran besar di Australia itu. Alih-alih 
menyangkal isi dokumen, Duta Besar AS Scot Marciel malah memberikan keterangan 
bagaimana mereka mendapatkan informasi. “Tak hanya pejabat pemerintah setempat, 
tapi juga cendekiawan, jurnalis, politisi, masyarakat awam dan lain-lain. Kami 
berbicara dan bertukar pikiran atas segala hal yang menjadi perhatian 
masing-masing pihak,” kata Marciel, beberapa waktu lalu seperti dikutip dari 
Vivanews.com.



      Kontroversi kebocoran informasi intelijen ini bukanlah yang pertama dalam 
sejarah di Indonesia. Pada 16 September 1963 sejumlah massa yang mendemo 
dukungan Inggris terhadap Federasi Malaysia (Malaya, Brunei, Sabah dan Sarawak) 
menyerbu Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Mereka mengobrak-abrik dan menjarah 
kedutaan Inggris yang terletak tak jauh dari Bundaran Hotel Indonesia itu. Pada 
saat itulah ditemukan dokumen yang memuat informasi strategis hasil kajian 
Kedubes Inggris di Jakarta tentang friksi internal Angkatan Darat.



      “Tetapi, paling mengejutkan, Kartono Kadri dan Rubijono menemukan 
analisis pribadi dari Dubes Sir Andrew Gilchrist, “...posisi Presiden Soekarno 
sekarang bagaikan tikus terpojok,” tulis Julius Pour dalam bukunya, Gerakan 30 
September: Pelaku, Pahlawan dan Petualang.



      Kartono Kadri adalah petinggi di Badan Pusat Intelijen (BPI) sedangkan 
Rubijono yang disebut oleh Julius Pour adalah Rubijono Kertapati, dokter 
pribadi Presiden Sukarno. Temuan itu mereka laporkan kepada Perdana Menteri I 
Djuanda Kartawidjaja, namun dia tak melaporkannya pada Presiden Sukarno karena 
khawatir presiden marah.



      Pada Mei 1965 sejumlah anggota Pemuda Rakyat yang menyerbu vila milik 
Bill Palmer, distributor film Amerika di Puncak, Bogor, Jawa Barat yang diduga 
jadi mata-mata CIA.  Saat itu para pemuda juga menemukan dokumen yang  memuat 
telegram rahasia Sir Andrew Gilchrist kepada atasannya di Kementerian Luar 
Negeri Inggris tentang kemungkinan kerjasama antara Inggris dengan Angkatan 
Darat Indonesia (Our local Army friends) serta rencana gabungan Inggris-AS 
untuk mengintervensi Indonesia. Dokumen itu kemudian dikenal sebagai “Dokumen 
Gilchrist”.



      Dokumen terakhir menyingkapkan keterlibatan segelintir perwira Angkatan 
Darat yang dianggap tak loyal kepada Presiden Sukarno dalam soal konfrontasi 
dengan Malaysia. Dokumen yang sempat diragukan keasliannya itu dilaporkan oleh 
Kepala BPI Soebandrio kepada Presiden Sukarno. Presiden Sukarno panik dan 
memanggil seluruh panglima angkatan. Dalam pertemuan itu seluruh pimpinan 
angkatan menyangkal tuduhan yang disebutkan dalam dokumen Gilchrist.



      Seiring waktu, isu itu menggelinding bak bola liar dan memunculkan dugaan 
adanya Dewan Jenderal yang berencana mengudeta Presiden Sukarno. Situasi 
politik pun semakin memanas dan kemudian berujung pada peristiwa G.30.S/1965. 
Sukarno disebut-sebut akan dikudeta pun terjungkal dari kursi kepresidenannya. 
Secara perlahan Soeharto mengambilalih kekuasaan sampai akhirnya diangkat 
sebagai presiden definitif pada 27 Maret 1968.



      Pada saat Dokumen Gilchrist itu ditemukan dan menjadi bahan pemberitaan 
di media massa, tak sedikit orang yang meragukan keaslian informasi di 
dalamnya. Sejumlah keraguan muncul karena susunan tata bahasa Inggris yang 
digunakan dalam dokumen itu tak mencerminkan gaya bahasa seorang diplomat 
Inggris. Bahkan Soebandrio sendiri sempat meragukan validitas dokumen tersebut 
dan meminta Kepala Staff BPI Soetarto untuk membandingkan jenis kertas dokumen 
dengan kertas yang biasa digunakan oleh Kedubes Inggris.



      Tapi sejarah punya cerita lain. Dokumen Gilchrist yang menyebutkan adanya 
kerjasama beberapa perwira Angkatan Darat dengan pihak Inggris dalam urusan 
konfrontasi Malaysia itu kelak terbukti dengan adanya fakta bahwa perwira 
tinggi di Angkatan Darat tak berminat menjalankan instruksi Sukarno secara 
serius. Jamie Mackie dalam bukunya, Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia Dispute 
1963-1966 menulis tentang kekhawatiran Brigjend. Supardjo, komandan pasukan di 
Kalimantan Barat, yang merasa ada upaya sabotase dalam operasi itu untuk tak 
meningkatkan eskalasi konflik dengan pihak Malaysia.



      Dugaan adanya upaya kudeta dari segelintir perwira Angkatan Darat 
terhadap Sukarno, bila merujuk pada apa yang terjadi, pun terbukti di kemudian 
hari. Struktur kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto, sebagaimana digambarkan 
oleh David Jenkins dalam Soeharto dan Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer 
Indonesia 1975-1983, hampir sepenuhnya didominasi oleh para jenderal. Usaha 
untuk mengambilalih kekuasaan lewat penyingkiran kekuatan politik pendukung 
Sukarno, seperti PKI, dengan sendirinya “terkesan” membenarkan apa yang pernah 
disebut-sebut dalam dokumen itu.



      Dugaan keterlibatan asing dalam penggulingan kekuasaan Sukarno semakin 
menguat ketika pada April 2001 pemerintah AS memublikasi dokumen Departemen 
Luar Negeri AS yang selama 30 tahun lebih dirahasiakan. Dokumen itu menguak 
peran AS pada periode transisi kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto. Uniknya 
dokumen yang sempat terpublikasi lewat situs resmi National Security Archieve 
itu tiba-tiba ditarik kembali atas campur tangan CIA begitu Megawati 
Sukarnoputri dilantik menjadi Presiden Indonesia akhir Juli 2001. Kabarnya 
Pemerintah AS tak enak pada Megawati dan khawatir relasi Indonesia-Amerika akan 
terganggu.



      Namun dokumen bertajuk Foreign Relations of the United States (FRUS) 
1964-1968: Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Volume XXVI itu 
terlanjur tersebar luas. Bahkan penerbit Hasta Mitra menerjemahkannya dan 
menerbitkan bundel dokumen itu dengan judul yang provokatif: Dokumen CIA: 
Melacak Penggulingan Soekarno dan Konspirasi G30S 1965 dengan kata pengantar 
dari Joesoef Isak, wartawan yang pernah ditahan Pemerintah Soeharto selama 
sepuluh tahun tanpa pengadilan. Tidak ada penyangkalan dari pihak pemerintah 
Amerika atas informasi yang terdapat di dalam dokumen-dokumen itu, kecuali 
beberapa bagian yang mereka hitamkan, menunjukkan tingkat kerahasiaan informasi.



      Dari dokumen itu juga Tim Weiner menulis buku Legacy of Ashes: A History 
of CIA yang sempat menghebohkan publik di Indonesia pada pengujung 2008 karena 
menyebut-nyebut nama Adam Malik sebagai agen CIA di Indonesia. Banyak tokoh 
membantah tulisan Tim Weiner, termasuk Jusuf Kalla yang saat itu masih menjabat 
wakil presiden.



      Pemerintah AS sendiri memiliki peraturan untuk membolehkan dibukanya 
arsip-arsip penting (dan rahasia) setelah berumur 30 tahun (declassified). 
Arsip-arsip itu dianggap telah bersifat statis karena peristiwanya sudah lama 
berlalu dan sebagian besar orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu sudah 
meninggal dunia. Sementara itu arsip yang masih bersifat dinamis, di mana 
proses dan kontinuitas peristiwanya masih berlanjut, diberi label Top Secret 
dan tak mungkin dibuka untuk umum. Masuk akal bila sekarang, saat WikiLeaks 
membocorkan dokumen-dokumen rahasia milik Pemerintah AS yang masih bersifat 
dinamis, ada upaya untuk menutupinya.



      Seperti sebuah gosip, informasi intelijen yang dibocorkan oleh WikiLeaks 
itu terletak di wilayah abu-abu. “Informasi itu bisa disebut sebagai hoax 
(isapan jempol-red) kalau sudah terbukti bohong. Tapi yang sekarang terjadi 
adalah tak ada pihak yang bisa membuktikan kalau itu bohong atau benar adanya,” 
kata antropolog LIPI Dr. Fadjar Ibnu Thufail. [BONNIE TRIYANA]


      Artikel terkait
      Spionase Paman Sam
      Pesulap Pertama CIA
      CIA Incar Jenggot Castro

Kirim email ke