Marzuki: Ibas Tak Terlibat Permainan Nazaruddin Ary Wibowo | Laksono Hari W
JAKARTA, KOMPAS.com Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mengintervensi kasus M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011. Ia juga yakin Sekjen Partai Demokrat Eddy Baskoro tak terlibat dalam kasus tersebut. Marzuki menegaskan, selama ini Presiden justru mendukung langkah penegak hukum untuk membuktikan kebenaran pernyataan Nazaruddin, yang menuding beberapa rekan di partainya terlibat dalam permainan anggaran di DPR. "Saya sebagai orang partai tentu wajib menerima dia (Nazaruddin), dan saya menjelaskan itu di depan ketua umum dan beberapa elite Partai Demokrat. Jadi, itu clear, tidak usah ragu bahwa SBY tidak akan mengintervensi apa pun dan itu boleh dicatat, siapa pun, lembaga apa pun, lembaga penegak hukum. Begitu pun saya tahu persis Mas Ibas tidak pernah berurusan bisnis seperti ini," ujar Marzuki di Jakarta, Rabu (24/8/2011). Salah satu tuduhan mengenai aliran dana ke Demokrat diungkapkan melalui pernyataan Yulianis saat menjadi saksi dalam sidang Mindo Rosalina Manulang, salah satu terdakwa dalam kasus suap wisma atlet. Menurut Yulianis, dana ilegal Nazaruddin sempat mengalir ke Partai Demokrat sebesar 400.000 dollar AS dan Rp 1 miliar. Namun, Yulianis mengatakan, uang yang ditujukan ke Partai Demokrat tersebut telah dikembalikan ke kas Grup Permai. Sebelumnya, Yulianis juga mengungkapkan bahwa Grup Permai mengeluarkan Rp 16 miliar untuk mendapatkan proyek wisma atlet SEA Games. Menurut dia, uang tersebut mengalir ke DPR, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, serta panitia wisma atlet di daerah. Uang untuk DPR sebesar 5 persen dari uang muka proyek Rp 33 miliar dialirkan demi "mengawal" penganggaran proyek. Marzuki mengatakan, persoalan permainan anggaran, yang diungkapkan Yulianis tersebut, memang telah menjadi persoalan partainya. Menurut dia, sepanjang partai tidak memiliki pendanaan yang jelas, perjalanan demokrasi di republik ini akan tetap tidak berjalan dengan baik "Kita sudah sepakat bahwa demokrasi ini pilihan kita, partai ini tiangnya demokrasi. Kalau partai ini tidak kita benahi, perjalanan demokrasi kita akan bahaya. Kalau saya jujur saja, kalau untuk kebaikan, kita harus berani ngomong kesalahan kita. Kalau kita tidak berani mengemukakan kesalahan kita, kapan kita mau baik," kata Marzuki. Marzuki mengaku, dirinya di beberapa kesempatan selalu menyampaikan bagaimana persoalan-persoalan di DPR, termasuk kasus-kasus korupsi yang menjerat anggota DPR. Untuk itu, Marzuki ingin menyusun rencana strategis memperbaiki DPR dari permainan-permainan mafia anggaran. "Saya berceramah di berbagai kampung bagaimana kalau fungsinya DPR itu kita perbaiki, dari sisi saya sebagai Ketua DPR. Tapi, ada sisi lain di mana partai politik harus mengambil tanggung jawabnya, seperti dalam kasus-kasus Nazaruddin ini," kata Marzuki. Kunjungi juga Konsorsium Blog Nasional Tulisan ini juga ditayangkan serentak di Jaringan Blog Nasional berikut ini Blog INTI-net online http://tionghoanet.blogspot.com Feeds : http://feeds.feedburner.com/tionghoanet Blog JAKARTA POST Online http://jakartapost.blogspot.com Feeds : http://feeds.feedburner.com/jakartapost Blog INDONESIA UPDATES http://indonesiaupdates.blogspot.com/ Feeds : http://feeds.feedburner.com/indonesiaupdates Online News Blog : http://jakartaonlinenews.blogspot.com/ http://indofinancialnews.blogspot.com/ http://chinese-clubs.blogspot.com/ http://batavia-news-networks.blogspot.com/ http://indoexchanges.blogspot.com/ http://jaktvnewsonline.blogspot.com/ Online Travel Reviews and Updates : http://adsensetravel.blogspot.com http://adsensetravelreviews.blogspot.com Blog Iklan Baris Bisnis http://iklanbarisbisnis.blogspot.com/ http://iklanbarisbizniz.blogspot.com/ Keterlibatan Politikus Demokrat SBY Minta Jangan Ditutupi Khaerudin | Agus Mulyadi | Kamis, 25 Agustus 2011 | 00:12 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat kembali membantah ada intervensi dari pemerintah, dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Menurut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Marzuki Alie, di Jakarta, Rabu (24/8/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono malah meminta agar kasus Nazaruddin dikorek sedalam-dalamnya. Bahkan jika ada keterlibatan politikus Partai Demokrat, Presiden Yudhoyono meminta agar jangan ditutup-tutupi. "Itu clear, bahwa SBY tidak akan melakukan intervensi apapun. Itu boleh dicatat, siapa pun lembaga penegak hukum apa pun tidak ada intervensi apa-apa. Komitmen beliau sangat jelas, waktu itu di Mabes Polri, Pak SBY menyampaikan, tolong dibuka dan dikorek sedalam-dalamnya, siapa saja yang terlibat dalam Partai Demokrat jangan ditutup-tutupi," kata Marzuki. Marzuki mengatakan, ia selaku Ketua DPR juga selalu berkomunikasi dengan KPK untuk meyakinkan lembaga tersebut bahwa tidak ada intervensi apa pun dalam persoalan Nazaruddin. "Kami juga berkomunikasi untuk meyakinkan KPK tidak ada intervensi apapun, dalam rangka penegakan hukum dalam kaitan persoalan Nazaruddin. Wallahi (demi Tuhan), ini bulan puasa, kalau enggak batal puasa saya. Jadi clear itu," ujar Marzuki. Babak Baru Kasus Nazaruddin Kebohongan-kebohongan Nazaruddin Ary Wibowo | Heru Margianto | Rabu, 24 Agustus 2011 | 15:10 WIB KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, M Nazaruddin (tengah) saat tiba di Kantor KPK, Jakarta, Sabtu (13/8/2011). Tim penjemput menyerahkan Nazaruddin beserta surat penangkapan dan penahanan kepada KPK. JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengimbau agar Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terbawa dalam manuver-manuver yang dilakukan oleh pihak M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011. Nazaruddin, kata Yunarto, saat ini telah menunjukkan sikap yang tidak kooperatif dengan beberapa insitusi penegak hukum terkait dengan kasusnya. "Bahkan sampai detik ini pun pascapenangkapan, dia (Nazaruddin) masih berusaha tidak kooperatif dengan memainkan isu, seakan-akan dia dicuci otak, dia tidak akan mau diperiksa dengan Komite Etik, tidak mau dipindahkan tahanannya, dan kirim surat yang tidak jelas subtansinya. Dan, jika sikap sudah tidak kooperatif, maka biasanya pernyataannya juga tidak kooperatif," ujar Yunarto kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (24/8/2011). Ia mencontohkan, tidak konsistennya pernyataan Nazaruddin tersebut dapat dilihat dari pernyataannnya yang mengaku tidak mengenal Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, Mindo Rosalina, pada 10 Mei 2011 dan pengakuan Nazaruddin yang mengaku pergi ke Singapura untuk berobat saat diwawancarai Metro TV pada 30 Mei 2011. Selain itu, Nazaruddin juga mengaku tidak mengenal, bertemu, dan menelepon Mahfud Suroso, Direktur PT Duta Selaras, dalam kasus suap terhadap Sekjen Mahkamah Konstitusi, Janedri M Gaffar. "Tapi, jika kita lihat saat wawancara via Skype dengan Iwan Piliang yang diputar secara live. Saat itu Nazaruddin mengaku kalau dia kenal dengan Mindo Rosalina karena, menurutnya, Rosa mengetahui pengaturan proyek wisma atlet. Begitu pun, dia katakan kalau kepergiannya ke Singapura itu atas perintah Anas Urbaningrum. Untuk kasus MK, dia mengatakan proyek Hambalang sebesar Rp 50 miliar diserahkan Mahfud ke Yulianis. Ini kan jelas telah menunjukkan ketidakkonsistenan pernyataannya," ungkap Yunarto. Ditambahkan Yunarto, saat ini pernyataan Nazaruddin cenderung mengarah secara sistematis kepada sosok tertentu. Menurutnya, inkonsistensi dan pola yang dimainkan Nazaruddin dalam pernyataannya pada akhirnya cenderung menjadi peluru kosong yang nantinya sulit dijadikan alat bukti oleh KPK untuk dilakukan penyelidikan. "Kita harapkan jangan sampai publik mengawal kasus Nazar ini hanya berdasarkan pernyataan-pernyataan kosong itu. Ini yang paling berbahaya, karena bukan tidak mungkin akhirnya kita cukup senang ketika nama-nama yang disebut Nazaruddin ditahan dan menjadi tersangka, setelah itu KPK dan aparat penegak hukum berhenti mengusut tuntas kasus tersebut," kata Yunarto. Oleh karena itu, Yunarto mengharapkan agar KPK fokus pada kasus-kasus yang menjerat Nazaruddin. Apalagi, kata Yunarto, KPK sebelumnya sudah menyatakan bahwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut terlibat dalam banyak kasus, yakni 31 kasus di lima kementerian yang total proyeknya mencapai Rp 6 triliun. "Ini yang sering saya katakan, jangan sampai kita terjebak dalam sebuah logika yang dimainkan oleh seorang tersangka, yang jelas-jelas adalah orang yang selama ini melakukan perlawanan terhadap penegakan hukum. Ini juga harus kita lawan dan kawal bersama dengan KPK agar kasus ini dapat terbongkar semua," kata dia. Kunjungi juga Konsorsium Blog Nasional Tulisan ini juga ditayangkan serentak di Jaringan Blog Nasional berikut ini Blog INTI-net online http://tionghoanet.blogspot.com Feeds : http://feeds.feedburner.com/tionghoanet Blog JAKARTA POST Online http://jakartapost.blogspot.com Feeds : http://feeds.feedburner.com/jakartapost Blog INDONESIA UPDATES http://indonesiaupdates.blogspot.com/ Feeds : http://feeds.feedburner.com/indonesiaupdates Online News Blog : http://jakartaonlinenews.blogspot.com/ http://indofinancialnews.blogspot.com/ http://chinese-clubs.blogspot.com/ http://batavia-news-networks.blogspot.com/ http://indoexchanges.blogspot.com/ http://jaktvnewsonline.blogspot.com/ Online Travel Reviews and Updates : http://adsensetravel.blogspot.com http://adsensetravelreviews.blogspot.com Blog Iklan Baris Bisnis http://iklanbarisbisnis.blogspot.com/ http://iklanbarisbizniz.blogspot.com/
