Harian Komentar
26 Aug. 2011
Jika tidak dilakukan moratorium
Indonesia Terancam Jadi Negara Pegawai Negeri
WAKIL Ketua DPR, Priyo Budi Santoso sepakat dengan ide dan kebijakan yang
dilon-tarkan pemerintah lewat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Biro-krasi, EE Mangindaan. Namun ia menyebut gagasan peng-hentian
penerimaan PNS ini datang terlambat.
“Harus diakui ide ini terlambat karena sekarang jumlah PNS yang di daerah sudah
mem-bengkak. Jika tak ada mora-torium akan terjadi proses menjadi negara
birokratis dan
negara pegawai negeri,” ka-tanya.
Dikatakannya juga, peme-rintah melakukan morato-rium penerimaan PNS untuk
mengurangi beban anggaran. Sementara sebelumnya, Priyo Budi Santoso mencurigai
penerimaan PNS melibatkan ada kepentingan politik. “Akan kita cek apakah
meng-gunungnya (penerimaan PNS semakin banyak) itu menje-lang pemilu. Akan kita
cek mengenai sinyalemen apakah itu memang ada pola men-jelang Pemilu seperti
itu. Akan kita pertanyakan siapa pun penguasanya untuk minta
pertanggungjawaban,” ung-kap Priyo di Gedung DPR, Ka-mis (25/08) kemarin.
Seperti diketahui, tiga men-teri telah menandatangani SK penghentian sementara
pene-rimaan PNS. Ketiga menteri yang menandatangani SKB itu adalah Menteri
Dalam Ne-geri, Menteri Keuangan, serta Menteri Pendayagunaan Apa-ratur Negara
dan Reformasi Birokrasi. Moratorium ini akan berlangsung selama 16 bulan dan
akan dimulai per 1 September.
Moratoriun penerimaan PNS itu tidak bersifat kaku. Pene-rimaan PNS tetap
dilakukan terutama untuk tenaga pen-didik dan tenaga kesehatan. Pemerintah
tetap membuka peluang di kedua bidang tersebut, namun harus jelas
penempatannya.(dtc/zal)
[Non-text portions of this message have been removed]
