21 Menteri Datang, Pemprop Tambah Anggaran untuk Sewa Mobil TRIBUNnews.com Laporan Wartawan Tribun Jambi, Duanto A Sudrajat
TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat Pemprov Jambi musti mengeluarkan anggaran lebih. Selain menyiapkan keamanan, pemprov harus mengeluarkan anggaran uang sewa mobil untuk menteri yang datang. Dalam catatan sementara, Gubernur Hasan Basri Agus, menurut rencana akan datang bersama 21 menteri untuk menghadiri ua even besar itu. Mereka ada yang hadir bersama SBY, ada pula yang hadir dalam even Musyawarah Lembaga Adat se-Sumatera dan Munas Tarbiyah Islamiyah. Mobil milik Pemprov Jambi jumlahnya tidak cukup untuk alat transportasi para pejabat ini. Mau tidak mau pemprov harus menyewa kendaraan untuk para menteri yang datang itu. "Mobil kita pinjam. Mobil yang ada tidak mencukupi, kita pinjam-pinjam dululah," kata Hasan Basri Agus, Minggu (10/9/2011) siang. Anggaran untuk sewa mobil tersebut berasal dari pemerintah provinsi, bukan bantuan dari pusat. HBA mengharapkan bahwa itu disetujui oleh DPRD Provinsi Jambi. Jadi, ketika kunjungan presiden, mobil tersebut sudah tersedia. Belum diketahui secara pasti berapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk sewa mobil tersebut. Saat ini belum ada perkirakan besaran dan berapa tamu hadir yang membutuhkan mobil. Kendaraan dinas baru yang beberapa waktu lalu disetujui DPRD Provinsi antara lain, mobil tamu, bus VVIP, kemudian sedan Camry untuk keperluan tamu juga. "Itu tidak mencukupi untuk kunjungan menteri, apalagi untuk Hari Pers Nasional (2012) juga. Tamu-tamu dari luar negeri juga akan hadir dalam acara 23 September nanti. Disebutkan HBA, ketua menteri negara Malaka, Ali Rustam, juga hadir. Presiden dunia Melayu dan Islam ini akan datang mengingat adanya hubungan budaya dan pemerintahan yang telah terbangun selama ini. Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri belum dapat dipastikan waktunya. Masih ada dua versi kunjungan, yaitu 21-23 September atau 22-24 September. Kepastian tanggalnya nanti masih menunggu kepastian dari protokol istana negara.
