Apakah tidak terlalu sedikit yang dingacirkan?
http://www.harianterbit.com/artikel/fokus/artikel.php?aid=136998
40 Koruptor ngacir
Tanggal : 07 Nov 2011
Sumber : Harian Terbit
JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) daerah sudah membebaskan
40 pelaku tindak pidana korupsi. Selain mengecewakan, putusan itu pun telah
mencederai rasa keadilan masyarakat. Kredibilitas pengadilan di daerah mulai
dipertanyakan dan diragukan.
Harapan masyarakat jika para pelaku koruptor bisa mendapat hukuman berat
melalui pengadilan Tipikor ternyata hanya harapan semu. Pengadilan Tipikor
justru menjadi surga bagi pelaku koruptor. "Kami tentu saja kecewa dengan
putusan bebas para koruptor itu. Harapan kita, Pengadilan Tipikor adalah
kuburan para pelaku tindak pidana korupsi. Tapi buktinya, Pengadilan Tipikor
justru bikin 40 koruptor bisa ngacir," cetus anggota Indonesia Coruption Watch
(ICW) Emerson Juntho kepada Harian Terbit, Senin (7/11).
Ke-40 terdakwa korupsi yang divonis bebas atau lepas tersebut terdiri dari 14
orang di Pengadilan Tipikor Samarinda, 1 orang di Pengadilan Tipikor Semarang,
21 orang di Pengadilan Tipikor Surabaya, dan 4 orang di Pengadilan Tipikor
Bandung.
Menurut Emerson, vonis bebas terdakwa korupsi yang dinilai kontroversial dan
mafia peradilan dikhawatirkan menjadi wabah penyakit yang akan menyebar ke
seluruh Pengadilan Tipikor di daerah. Apalagi Mahkamah Agung menargetkan
membentuk Pengadilan Tipikor di 33 Provinsi.
Salah satu upaya antisipasi agar mafia peradilan tidak menjalar ke semua
pengadilan Tipikor, kata Emerson, adalah dengan melakukan evaluasi atau
peninjauan kembali keberadaan hakim Tipikor (karir dan adhoc), di seluruh
Pengadilan Tipikor di daerah. "Tidak dapat dipungkiri akibat maraknya vonis
bebas, banyak pihak yang mulai meragukan integritas dan kualitas hakim yang
menangani kasus korupsi," kata Emerson.
Pengacara senior M Asegaf mengakui, selama ini para hakim Tipikor di sejumlah
daerah memang sangat lemah. Terutama lemah dalam dakwaan dan lain sebagainya.
Mereka harus terus mendapat pembinaan dan harus terus diasah kemampuannya dalam
bidang hukum. "Saya setuju jika pemerintah juga meninjau keberadaan para hakim
Tipikor itu. Sebab mereka seringkali lemah dalam dakwaan. Sehingga kerap
dijadikan celah agar bebas dalam dakwaan," katanya.
Walikota Bekasi
Secara terpisah, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi
menuturkan, sejauh ini baru satu kasus korupsi yang diajukan KPK ke Pengadilan
Tipikor Bandung, yakni kasus korupsi Walikota Bekasi Mochtar Mohammad. Namun
kasus itu ternyata dibebaskan. "Baru satu kasus korupsi dari KPK yang
dibebaskan oleh Tipikor Bandung. Padahal bukti-bukti yang diberikan sangat
meyakinkan," kata Johan.
Putusan bebas itu pun, kata Johan, langsung disi-kapi KPK dengan merampungkan
penyusunan memori kasasi atau melakukan banding ke Pengadilan Negeri Bandung
Jawa Barat pada Rabu (2/11) lalu. Isi memori kasasi antara lain tentang dakwaan
KPK dan bagaimana putusan dari hakim. "Saya berharap atas penyerahan memori
kasasi tersebut, hakim di Mahkamah Agung (MA) bisa lebih jernih dalam melihat
kasus tersebut. Meski demikian, lembaga antikorupsi tersebut akan mengikuti apa
pun keputusan MA," tandasnya.
Maksimal
Johan juga mempertanyakan mengapa pengadilan Tipikor Bandung justru membebaskan
Mochtar Mohammad. "Saya juga mempertanyakan kredibilatas hakim Tipikor Bandung.
Sebab bukti-bukti yang kami sampaikan sudah jelas dan akurat," katanya.
KPK juga mendesak agar tuntutan terhadap para terdakwa korupsi dijatuhi vonis
maksimal guna memberikan efek jera kepada pelaku koruptor. "Kita perlu sikapi
dengan mengajukan tuntutan maksimal atau lebih tinggi dari sebelumnya,"
katanya.
Kasus korupsi
Sementar berdasarkan data yang diperoleh Harian Terbit, jumlah perkara tindak
pidana korupsi di Tanah Air yang ditangani KPK sebanyak 50.000 kasus. Sedangkan
kejaksaan Agung menyidik dari Januari hingga Agustus 2011 mencapai 1.018 kasus.
Perkara tersebut ditangani oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Negeri,
Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se-Indonesia pada tahun ini.
Sedang perkara tindak pidana korupsi yang memasuki tahap penyelidikan, sebanyak
357 kasus. Dari seribuan perkara korupsi tersebut, terdapat 825 perkara tindak
pidana korupsi memasuki tahap penuntutan.
Adapun jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan dari ratusan kasus
tersebut, dalam bentuk rupiah sebesar Rp68,46 miliar dan dalam bentuk dolar
sebanyak 2.920,56 dolar AS. Berdasarkan data rekapitulasi data perkara tindak
pidana korupsi se-Indonesia untuk tahap penyelidikan periode Januari-Agustus
2011 yang berjumlah 357 kasus, sebanyak 80 kasus di antaranya ditangani oleh
Kejaksaan Agung, sedangkan Kejati Jawa Timur dan Sumatera Utara masing-masing
menangani 36 kasus. (dody/junaedi/aw)
[Non-text portions of this message have been removed]
