Uang Panas di Tambang Emas http://www.tempo.co/hg/opiniKT/2011/11/08/krn.20111108.254031.id.html
Senin, 07 November 2011 | 05:51 WIB Sudah semestinya polisi turun tangan mengamankan aset PT Freeport yang sedang terancam amuk massa. Perusahaan yang mengeruk emas dan tembaga di perut Pegunungan Jayawijaya di Timika, Papua, ini dalam sebulan terakhir diguncang pemogokan massal. Ribuan pekerja di sana mendesak agar perusahaan yang berpusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat, ini menaikkan upah. Tugas polisi mengamankan obyek vital diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 64/2004. Tapi itu bukan berarti mereka boleh menerima uang saku dari pihak swasta. Alat negara--baik polisi maupun tentara--tak boleh menerima dana di luar bujet negara. Tindakan itu mencederai tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan. Undang-Undang Kepolisian Nomor 2/2002 bahkan jelas menyatakan setiap personel kepolisian tak boleh menerima hadiah--baik langsung maupun tidak langsung--yang berkaitan dengan tugasnya sebagai pelindung masyarakat. Namun fakta di lapangan berbeda. Polisi di Papua ternyata sudah bertahun-tahun menerima "uang panas" itu. Menurut Kepala Biro Operasi Kepolisian Papua Komisaris Besar Rudolf A. Rodja, setiap personel memperoleh Rp 1,2 juta per bulan, yang dibayarkan langsung kepada polisi yang bertugas. Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo berpendapat uang sangu itu bisa ditoleransi mengingat sulitnya bertugas di wilayah pegunungan Papua. Pantas laporan keuangan Freeport menunjukkan dana buat kepolisian membengkak tiap tahun. Tiga tahun lalu, Freeport menyediakan US$ 8 juta buat para personel untuk menjaga keamanan di lokasi tambang. Tahun lalu, angka itu melonjak menjadi US$ 14 juta. Dana itu disalurkan untuk pengamanan, makan, tempat tinggal, bahan bakar, uang saku, dan perbaikan kendaraan. Indonesia Corruption Watch melaporkan, total yang dicurahkan Freeport buat kepolisian pada 2001-2010 mencapai US$ 79,1 juta. Pemberian dana ini mengacu pada nota kesepahaman yang ditandatangani Presiden Direktur Armando Mahler dan Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Bekto Suprapto pada 8 Maret tahun lalu. Panglima Kodam Cenderawasih Mayor Jenderal Hotma Marbun turut menyaksikan acara ini. Keputusan ini harus dibatalkan karena berdampak buruk bagi aparat, juga buat rakyat. Polisi susah bersikap netral dalam melindungi rakyat bila kebutuhan mereka ditanggung pemilik modal. Hamba wet seperti membisniskan jasa keamanan buat swasta--bahkan, maaf, menjadi centeng perusahaan. Freeport bukan satu-satunya perusahaan yang gemar menyuntikkan dana buat polisi. Tak sedikit pebisnis yang terpaksa menyetor uang keamanan agar usahanya tak diganggu. Minimnya gaji, terbatasnya anggaran, serta sulitnya medan operasi membuat polisi tidak sungkan-sungkan menerima gaji tambahan yang sesungguhnya terlarang ini. Repotnya, dana pengamanan obyek vital yang sudah dialokasikan di anggaran pendapatan dan belanja negara jauh dari cukup. Total anggaran polisi setiap tahun hampir 80 persen tersedot buat gaji personel. Karena itu, kepolisian harus mampu memprioritaskan penggunaan anggaran hanya untuk kebutuhan yang sangat urgen. Dalam pengaturan bujet di kemudian hari, skema tak sehat ini harus diubah. Kalkulasi biaya pengamanan obyek strategis ini kudu cermat. Penerimaan pajak setoran Freeport dan perusahaan strategis lain seharusnya dimaksimalkan untuk membiayai obyek vital. Langkah ini penting segera dilakukan, agar kepolisian tak tergoda mencari pendapatan tambahan sehingga susah bersikap netral ketika bertugas menjaga keamanan. [Non-text portions of this message have been removed]
