http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/babak-baru-gki-yasmin/13348
Babak Baru GKI Yasmin Rabu, 9 November 2011 | 10:33 Kemelut yang melanda Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat, terkait pembekuan izin mendirikan bangunan (IMB) oleh Wali Kota Bogor, Diani Budiarto, kini memasuki babak baru. Kekuatan politik formal akhirnya turun tangan untuk menyelesaikan kasus tersebut, setelah sejumlah lembaga, termasuk institusi negara, gagal mengatasinya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan parpol pertama yang secara tegas mencabut dukungan politik terhadap Wali Kota Bogor Diani Budiarto karena tidak sejalan dengan perjuangan partai untuk menegakkan empat pilar bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. PDI-P merupakan salah satu parpol yang mengusung Diani menjadi calon wali kota Bogor. Parpol lain yang juga mengusungnya adalah Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Langkah PDI-P juga diikuti Partai Golkar dalam upaya memelihara kemajemukan bangsa. Sayangnya, sejauh ini belum terlihat sikap tegas dari PKS dan juga Partai Demokrat yang memiliki wakil cukup signifikan di DPRD Kota Bogor. Kita berharap apabila parpol nasionalis, seperti PDI-P, Golkar, dan Demokrat, bersatu, Wali Kota Bogor akan menjalankan putusan MA bila tak ingin dilengserkan. Hampir empat tahun sejak 2008, umat GKI Yasmin yang didukung berbagai kalangan pro-pluralisme berjuang untuk mendirikan gereja di wilayah administrasi Kota Bogor. IMB yang telah diperoleh justru secara sepihak dibekukan oleh Pemerintah Kota Bogor. Meski telah memenangi gugatan di PTUN Bandung, bahkan telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA), Wali Kota Bogor, Diani Budiarto, bergeming dengan sikapnya, yakni tetap membekukan IMB GKI Yasmin, bahkan melarang umat beribadah di lokasi tersebut. Sikap Wali Kota Bogor bisa menjadi preseden buruk bila tak segera diatasi. Sebagai kepala daerah, wali kota justru harus mengayomi warganya, bukan malah mendiskriminasi kelompok minoritas, seperti umat GKI Yasmin. Wali Kota Bogor jelas-jelas tak berkeinginan menegakkan empat pilar bangsa serta melanggar UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU itu, antara lain disebutkan kepala daerah mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, serta dilarang membuat keputusan yang meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain. Sayangnya, pembangkangan Wali Kota Bogor terhadap putusan PTUN yang juga dikuatkan MA, sama sekali tak berbuah sanksi. Bahkan, negara yang direpresentasikan oleh aparat pemerintah dan aparat keamanan justru kalah oleh Diani Budiarto dan pendukungnya. Wali Kota Bogor seolah menjadi sosok negara dalam negara yang boleh tak tunduk pada hukum positif Indonesia. Semua itu harus segera dihentikan untuk mengembalikan wibawa negara! Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah aparat keamanan segera diperintahkan mengeksekusi putusan MA. Kalau selama ini terkesan aparat Kepolisian tak acuh, saatnya Presiden SBY memerintahkan Kapolri untuk secepatnya bertindak memulihkan hak-hak umat GKI Yasmin. MA telah mengukuhkan keabsahan izin mendirikan bangunan (IMB) gereja sesuai putusan Nomor 127 PK/TUN/2009 yang dikeluarkan pada 9 Desember 2010, tinggal dieksekusi aparat Kepolisian. Di samping itu, untuk memberikan efek jera, penggalangan hak interpelasi yang dimotori Fraksi PDI-P harus didukung fraksi-fraksi lain, khususnya Golkar dan Demokrat. Kita menunggu ketegasan sikap Partai Demokrat berada dalam satu barisan untuk menghentikan kesewenang-wenangan yang ditunjukkan Diani Budiarto. Hak interpelasi tersebut harus ditindaklanjuti dengan hak menyatakan pendapat bahwa Wali Kota Bogor telah melanggar berbagai peraturan perundangan, sehingga layak diberhentikan di tengah masa jabatannya. Pemecatan Wali Kota Bogor merupakan bukti negara tak kalah dari orang per orang dalam menegakkan empat pilar bangsa. Setelah itu, aparat hukum pun bisa memulai penyelidikan dan penyidikan terkait kemungkinan yang bersangkutan melakukan pelanggaran pidana. Di samping menindak wali kota, kita juga mendesak aparat keamanan menyelidiki para pendukung wali kota yang menolak kehadiran gereja di lokasi tersebut. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan di lapangan, sebagian besar pengunjuk rasa bukan warga di sekitar gereja, tetapi mengatasnamakan warga setempat. Hal itu menunjukkan ada kelompok-kelompok tertentu yang sengaja ingin merusak keharmonisan hidup rakyat Indonesia yang majemuk. Apabila kelompok tersebut dibiarkan tetap berkeliaran, bahkan dilindungi, kita khawatir bibit-bibit peperangan horizontal tengah ditabur di negeri ini. Bibit-bibit itu harus segera dimusnahkan agar kemajemukan bangsa tak terusik. Semua itu bisa diawali dengan mengembalikan hak-hak umat GKI Yasmin untuk beribadah, sekaligus menghukum pihak-pihak yang selama ini telah merampas kebebasan warga negara menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
