Kasus GKI Yasmin, PDIP Bogor Diintimidasi Selebaran Gelap Selasa, 15 November 2011 | 11:05
[BOGOR] Pasca pencabutan dukungan dan upaya pengajuan interpelasi kepada Wali Kota Bogor Diani Budiarto, beredar selebaran yang berisi teror dan intimidasi terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bogor. Selebaran ditemukan menumpuk di berbagai tempat dan isinya secara garis besar mengutuk langkah PDIP serta mengajak masyarakat Bogor tidak memilih partai tersebut pada Pemilihan Umum 2014 mendatang. Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PDI-P, Slamet Wijaya, menjelaskan, upaya pemojokan partai berlambang Banteng di Bogor tersebut sudah mulai terasa sejak PDIP secara resmi mencabut dukungan terhadap wali kota. Dukungan dicabut karena PDIP menilai langkah wali kota Bogor yang mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) GKI Taman Yasmin merupakan salah satu bentuk dari pembangkangan hukum. Ada upaya teror dan intimidasi yang dilakukan orang tidak bertanggung jawab terhadap PDIP. Sejak kemarin, kami terus mengumpulkan laporan dari anggota di lapangan mengenai banyaknya selebaran gelap yang beredar,� kata Slamet, Selasa (15/11). Menurutnya, teror dan intimidasi bisa saja dilakukan oleh wali kota Bogor dan pendukungnya. Namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan pula oleh bekas kalangan internal partai yang tidak suka dengan langkah PDIP yang sudah mencabut dukungan. Slamet menegaskan, pihaknya tidak akan gentar menghadapi ancaman dan teror semacam ini. Semua pendukung PDIP Bogor sudah teruji dan yakin ancaman tersebut tidak akan berpengaruh terhadap dukungan suara masyarakat Bogor dalam pemilu 2014 mendatang. Kami akan tetap menggalang kekuatan untuk mengajukan hak interpelasi kepada wali kota Bogor. Negosiasi masih terus dilakukan dan kami hanya membutuhkan satu dukungan suara resmi dari fraksi lain di DPRD,� ucap Slamet. Untuk mengajukan interpelasi, menurut Slamet, anggota DPRD Bogor dari fraksi lain hanya tinggal menunggu instruksi dari pimpinan pusat (DPP dan DPD). Bila sudah terpenuhi, maka dalam waktu dekat interpelasi segera diajukan dan bisa berujung pada impeachment (pemberhentian) Wali Kota Bogor Diani Budiarto. Karena fraksi di daerah harus menunggu instruksi atasannya. Teman-teman pada prinsipnya sudah oke, namun masih gamang karena belum ada intruksi dari pusat,� kata Slamet. [Y-7] Jemaat GKI Yasmin Minta Perlindungan PBNU Selasa, 15 November 2011 | 15:34 WIB Besar Kecil Normal Jemaah GKI Yasmin melakukan ibadah kebaktian Minggu di pinggir jalan dengan dijaga ketat aparat Satpol PP di Jalan Raya Yasmin Bogor, Minggu (2/10). TEMPO/ Arie Basuki TEMPO Interaktif, Jakarta - Jemaat GKI Yasmin Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 15 November 2011, meminta perlindungan ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama karena dilarang beribadah. Apalagi Wali Kota Bogor menyegel tempat ibadahnya. "Kami datang meminta perlindungan PBNU karena kami sudah merasa tidak nyaman beribadah," kata juru bicara GKI Yasmin, Bona Sigalingging, saat bertemu dengan Ketua PBNU Said Aqil Siradj. GKI Yasmin tidak bisa melakukan ibadah seperti biasa. Gereja mereka disegel oleh Wali Kota Bogor karena dinilai melanggar aturan. Bona membeberkan kesulitan mereka dan gangguan yang selalu diterima jemaat GKI Yasmin saat melakukan ibadah pada setiap hari Ahad. "Kami selalu diintimidasi dan diteror saat beribadah setiap hari Ahad oleh kelompok-kelompok tertentu," katanya. Menurut dia, jemaat GKI Yasmin yang melakukan ibadah selalu diusir seperti binatang oleh kelompok tertentu maupun Satuan Polisi Pamong Praja Bogor. Padahal Mahkamah Agung (MA) memenangkan GKI Yasmin mengenai izin mendirikan bangunan gereja itu. Dia menilai penolakan Wali Kota Bogor dalam menjalankan putusan MA merupakan pembangkangan hukum. "Kami minta agar Wali Kota Bogor diproses sesuai hukum yang berlaku karena kami juga sudah adukan Wali Kota ke polisi," katanya. Ketua Umum PBNU Said Aqil menyatakan prihatin, peduli, dan ingin mencari solusi kasus yang menimpa jemaat GKI Yasmin. Ia merasa heran karena penyegelan tempat ibadah itu justru dilakukan oleh seorang Wali Kota, apalagi menolak putusan MA, sebuah lembaga tinggi negara. "Kalau dilakukan ustad atau kelompok tertentu, cukup masuk akal, tapi justru dilakukan wali kota. Saya heran," katanya. Said berjanji akan membicarakan masalah ini dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, tokoh-tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan untuk menyelesaikan masalah ini. "Saya akan bicarakan dengan Kapolri dan Presiden soal ini," katanya. Pada prinsipnya, tambah Said, sikap PBNU, siapa pun harus taat kepada hukum, termasuk pejabat negara. Karena itu, PBNU akan membantu mencari solusinya. "Saya akan lakukan sebisa mungkin untuk selesaikan masalah ini," katanya. YOHANES SEO http://www.suarapembaruan.com/metropolitan/kasus-gki-yasmin-pdip-bogor-diintimidasi-selebaran-gelap/13581
