Kerukunan Beragama Sengketa GKI Yasmin, Presiden Harus Bertindak Riana Afifah | Glori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com - Sengketa pembangunan GKI Yasmin semakin berlarut-larut sejak Walikota Bogor, Diani Budiarto, tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung dan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia. Untuk itu, dipandang perlu ada tindakan tegas dari pusat agar kasus ini segera selesai. "Saya kira perintah dari Presiden melalui Kepres kepada Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan putusan MA itu yang paling cepat harus dilakukan," kata Advokat Senior, Adnan Buyung Nasution, di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Rabu (16/11/2011). Menurutnya, hal ini perlu diambil mengingat kasus ini menemui kebuntuan karena proses hukum yang tadinya disepakati untuk menyelesaikan masalah justru tidak dipatuhi oleh Walikota Bogor sendiri. Padahal menurut aturan yang berlaku, keputusan hukum tertinggi harus dipatuhi oleh semua orang termasuk pemerintah. "Jika keputusan hukum tertinggi diacuhkan pemerintah dalam hal ini Walikota maka berarti pemerintah tidak menghormati hukum," jelas Adnan. Ia juga meminta kepada pemerintah pusat agar mendukung keputusan hukum tertinggi ini untuk segera dijalankan oleh pemerintah daerah terkait dalam hal ini adalah Walikota Bogor. Pemerintah pusat juga dituntut untuk bereaksi dan tidak diam saja menanggapi masalah yang menimpa GKI Yasmin ini. "Harus diinstruksikan ke bawah kalau perlu dengan paksa. Pemerintah jangan cuci tangan menunggu MA, akhirnya malah dilempar-lempar yang ujungnya bisa buat mentah suatu keputusan," tegas Adnan. Ia menegaskan, keputusan MA ini harus dilaksanakan. Semestinya Walikota Bogor tersebut memberi pengertian pada masyarakat dan aparatnya untuk bersama-sama menjalankan keputusan tersebut. Ia menyayangkan alasan-alasan lain yang kemudian muncul setelah putusam MA tersebut keluar. "Jangan malah cari-cari masalah lain. Kemudian dipakai untuk membengkokkan dan mengingkari hukum," tegasnya. Kerukunan Beragama Pemindahan GKI Yasmin Bukan Solusi Riana Afifah | Glori K. Wadrianto | Rabu, 16 November 2011 | 18:41 WIB KOMPAS/ANTONY LEE Jemaat GKI Yasmin sempat bersitegang dengan Satpol PP JAKARTA, KOMPAS.com — Advokat senior Adnan Buyung Nasution menilai, usulan pemindahan GKI Yasmin tak akan menjadi solusi dari persoalan sengketa rumah ibadah tersebut. "Tidak ada pindah-pindah itu. Karena kalau kita punya hak, hak itu harus kita pertahankan dong," kata Adnan saat jumpa pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Rabu (16/11/2011). Ia menjelaskan, pihak GKI Yasmin sudah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) yang sah. Namun, masalahnya sekarang IMB tersebut dianggap tidak berlaku karena pihak gereja dituduh telah memalsukan tanda tangan warga sekitar. "Mereka kan sudah dapat izin untuk membangun kenapa harus pindah, lain kalau mereka liar. PKL yang di jalanan saja kita bela. Masalah lain itu kan hanya dicari-cari saja," ujar Adnan. Tidak hanya tuduhan tanda tangan palsu, alasan lain juga dimunculkan untuk menghalangi rumah ibadah ini dibangun yakni pelarangan adanya gereja di jalan yang namanya merupakan tokoh agama Islam. Salah satunya adalah Jalan Kyai Abdullah bin Nuh yang ditempati GKI Yasmin. "Alasan yang punya jalan tidak rela, padahal pas ditanya ternyata anaknya Abdullah Nuh boleh. Langkah ini akal-akal busuk sajalah," ujarnya. Sebelumnya memang Pemerintah Kota Bogor menganggarkan dana Rp 3,5 miliar untuk memindahkan gedung GKI Yasmin ke tempat lain di wilayah Kota Bogor. Namun, tawaran ini ditolak pihak GKI Yasmin karena menurutnya gereja tersebut sudah mendapatkan izin yang sah untuk berdiri di situ.
