Aryanto Akui Manipulasi LHKPN TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN Calon pimpinan KPK, Irjen (Purn) Aryanto Sutadi, menjawab pertanyaan anggota Komisi III saat menjalani tes uji kelayakan dan kepatutan di ruang rapat komisi III DPR Jakarta Pusat, Senin (28/11/2011). Uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK kembali dilanjutkan setelah tertunda minggu lalu akibat belum lengkapnya syarat administrasi.
JAKARTA, KOMPAS.com — Irjen (Purn) Aryanto Sutadi, calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengaku merekayasa hartanya dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikan kepada KPK, baik ketika masih bekerja di Polri maupun setelahnya. Menurut Aryanto, pengisian daftar harta kekayaan yang tidak benar juga dilakukan oleh para anggota Polri yang lain. Hal itu dikatakan Aryanto ketika fit and proper test Capim KPK di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (28/11/2011). Pernyataan itu disampaikan Aryanto menanggapi pertanyaan Indra, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bahwa ada perbedaan total harta dalam LHKPN dengan hasil penelusuran KPK. Selain itu, Aryanto juga tidak mengisi LHKPN dalam rentang waktu 2001-2009. Dalam LHKPN yang dibuat ketika di Panitia Seleksi Capim KPK, Aryanto mengaku memiliki harta hanya sekitar Rp 5 miliar. Namun, hasil penelusuran, total hartanya mencapai Rp 8,5 miliar. Aryanto sadar bahwa tindakan memanipulasi data adalah pelanggaran hukum. "Tapi kalau kejahatan yang kaya gitu ditindak, yang menindak pun kewalahan karena semua (melakukan). Waktu itu belum jelas, apabila salah (mengisi), apakah dituduh pemalsuan data?" kata dia. "Sampai sekarang juga tidak ada satu pun kasus (pemalsuan LHKPN) yang diangkat sampai pengadilan. Secara hukum memang iya (salah). Jadi hukum begitulah, ada yang bisa ditegakkan, ada yang tidak karena kondisi," tambah pria yang pernah menjabat direktur di Bareskrim Polri itu. Indra menilai, sebagai aparat penegak hukum, tidak sepatutnya Aryanto tidak melaporkan hartanya secara berkala, bahkan sampai memanipulasi data. "Ini persoalan mendasar. Terlepas ada atau tidak ada aturan, dia harus memberi contoh. Dia itu penegak hukum, bagaimana pejabat lain?" kata dia. Capim KPK Aryanto Akui Terima Uang dan Barang Sandro Gatra | Latief | Senin, 28 November 2011 | 19:39 WIB HERUDIN/KOMPAS IMAGES Calon pimpinan KPK, Irjen Pol.Aryanto Sutadi, menjawab pertanyaan anggota Komisi III saat menjalani tes uji kelayakan dan kepatutan di ruang rapat komisi III DPR, Senin (28/11/2011). JAKARTA, KOMPAS.com - Irjen (Purn) Aryanto Sutadi, calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kerap menerima pemberian dalam bentuk barang atau uang dari berbagai pihak ketika masih menjadi pejabat tinggi Polri. Pengakuan tersebut dia sampaikan ketika fit and proper test Capim KPK di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (28/11/2011). Saya dikirim setiap bulan. Apa salah? Di mana undang-undangnya kalau saya dikirim uang karena jasa saya yang baik di luar tugas saya? Apakah itu gratifikasi? Kalau itu dianggap pelanggaran. -- Aryanto Sutadi Saat di Polri, Aryanto mengaku kerap memberi konsultasi hukum beberapa perusahaan. Menurut dia, tidak ada perjanjian khusus dengan perusahaan. Dia memberi bantuan itu lantaran kedekatan dengan internal perusahaan. "Terima honor?," tanya Indra, anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Saya dikirim setiap bulan. Apa salah? Di mana undang-undangnya kalau saya dikirim uang karena jasa saya yang baik di luar tugas saya? Apakah itu gratifikasi? Kalau itu dianggap pelanggaran, silahkan," jawab Aryanto. Ketika menduduki staf ahli (sahli) Kepala Polri, Aryanto mengaku kerap mendapat kiriman parsel ketika hari raya. "Sahli kan tidak punya jabatan apa-apa. Kami masih tetap saja terima parsel, dikirimi oleh orang yang tidak tahu dari mana. Lalu, apakah setelah menjabat (pimpinan KPK) mau terima? Ya, jelas tidak. Kan ada di undang-undang, itu masuk pasal gratifikasi," kata dia. Aryanto mengatakan, ia dahulu menerima pemberian yang tidak terkait pekerjaan lantaran belum diatur dalam undang-undang. Dahulu, tambah dia, tanda terimakasih merupakan budaya bangsa Indonesia. "Itu kami anggap bagian dari budaya. Setelah diatur dalam undang-undang, ya, kita harus patuh. Itu tidak boleh, masuk gratifikasi," pungkas mantan pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu. Hari Pertama Test Capim KPK: Abraham-Aryanto Berebut Tiket Oleh R Ferdian Andi R | Inilah – 10 jam yang lalu Perbesar Foto INILAH.COM, Jakarta - Hari pertama uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Komisi III DPR dilakukan Abraham Samad dan Aryanto Sutadi. Dua nama tersebut termasuk yang tak banyak diunggulkan. Kini, keduanya berebut tiket satu di antara empat tiket yang tersedia. Perjuangan Abraham Samad dan Aryanto Sutadi tidaklah ringan. Namanya termasuk tak sepopuler bila disandingkan dengan capim KPK lainnya yang telah 'menasional'. Sebut saja seperti Bambang Widjojanto, Yunus Husein, dan Abdullah Hehamahua. Abraham hanya tokoh lokal di Makassar, Sulawesi Selatan. Di Makassar, Abraham tergolong advokat yang kondang. Namun jelas tidak apple to apple bila disandingkan dengan pengacara seperti Bambang Widjojanto. Karakter sebagai anak muda, figur ayah dua anak ini cukup menonjol. Begitu pula dengan Aryanto Sutadi. Meski pernah menjabat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah (Sulteng), pos pucuk tertinggi di institusi Polri belum pernah disandang. Justru, belakangan namanya tergolong minor. Selain hanya duduk di rangking buncit, jejak rekam Aryanto dipandang negatif oleh lembaga swadaya masyarakat antikorupsi khususnya Indonesia Corruption Wacth (ICW). Namun boleh saja ICW menyinyir capim KPK Aryanto Sutadi atau publik memandang sebelah mata terhadap Abraham Samad, namun penampilan keduanya di hari pertama uji kelayakan dan kepatutan mendapat respons positif oleh beberapa anggota Komisi III DPR. Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin mengatakan peluang dua capim KPK yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada hari pertama masih besar. "Dua-duanya sama punya kesempatan, fifty-fifty," ujar Aziz usai uji kelayakan dan kepatutan di gedung DPR, Jakarta, Senin (28/11/2011). Terkait capim KPK Aryanto Sutadi, Aziz menyebutkan secara pengalaman yang bersangkutan memiliki keunggulan seperti reserse Polri di lapangan. "Namun ada juga catatan soal integritas yang bersangkutan," tambah Aziz. Sumber INILAH.COM di Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan Aryanto Sutadi masuk daftar kandidat yang bakal masuk kandidat yang dipilih oleh Fraksi Partai Demokrat. "Pak Aryanto akan menjadi capim KPK yang dipilih Fraksi Partai Demokrat," katanya di sela-sela uji kelayakan dan kepatutan capim KPK, di gedung DPR, Jakarta. Sementara anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan dua kandidat yang tampil di hari pertama masih mengunggulkan Abraham Samad. "Kalau saya kasih nilai, Abraham mendapat 8,5 sedangkan Aryanto Sutadi mendapat 6,5," ujarnya. Nama Aryanto yang dalam perangkingan Pansel KPK berada di posisi buncit di luar DPR termasuk yang tidak diunggulkan. Citranya cenderung negatif. Mulai soal pemahaman tentang gratifikasi hingga soal keluarganya yang juga berkiprah di Polri. Ketika dikonfirmasi ihwal isu negatif yang mengarah kepadanya, Aryanto mengatakan agar Komisi III DPR tidak terpengaruh dengan isu di luar tentang dirinya. "Saya berharap Komisi III tidak terpengaruh dengan isu di luar. Saya senang telah melakukan klarifikasi ini," ungkapnya. Ketika ditanya apakah dirinya melakukan manuver dengan melakukan lobi ke pimpinan fraksi DPR, Aryanto mengaku tidak melakukan lobi-lobi dengan pimpinan fraksi di DPR. "Saya tidak ada manuver kesana-kesini. Saya tidak tahu diangkat atau tidak," ujarnya. Sumber INILAH.COM di Komisi III mengungkapkan nama Aryanto Sutadi bakal dipilih menjadi pimpinan KPK bersama tiga nama lainnya. Selain nama Aryanto, nama Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, serta Zulkarnaen juga mencuat. "Apalagi dua fraksi besar yakni Partai Demorat dan PDI Perjuangan akan memasukkan unsur polri dan kejaksaan. Nama Aryanto kemungkinan akan masuk," ungkap sumber tersebut. Ibarat berebut tiket yang hanya tersedia empat, antara Aryanto Sutadi dan Abraham Samad saling berebut tiket. Di atas kertas sejatinya Abraham jauh lebih populis dibanding Aryanto. Dalam uji kelayakan dan kepatutan, Abraham cenderung menjawab dan menyampaikan isu-isu populis seperti kasus Century, Papua dan lainnya. Namun, secara politis, Aryanto yang pensiunan polisi jauh di atas Abraham. Representasi unsur kepolisian menjadi nilai plus. Isu soal representasi kepolisian di KPK jelas akan menguntungkan posisi Aryanto. Diprediksikan Aryanto bakal menyodok di detik-detik terakhir pemilihan. Tak mustahil, Aryanto bakal mengikuti jejak bekas Ketua KPK Antasari Azhar. Kita lihat saja. [mdr] Milis Inti-net : Indonesia Tionghoa Networks http://groups.yahoo.com/group/inti-net Blog Tionghoanet http://tionghoanet.blogspot.com Blog Indonesia Updates http://indonesiaupdates.blogspot.com Blog JakartaPost http://jakartapost.blogspot.com Feeds : http://feeds.feedburner.com/JakartaPost-OnlineReviews
