Dana Bansos Rp 300 Triliun Dana Bansos Disalahkan untuk Politik FX. Laksana Agung S | Marcus Suprihadi | Senin, 28 November 2011 | 11:37 WIB Ilustrasi
JAKARTA, KOMPAS.com- Dana bantuan sosial selama 2007-2010 hampir mencapai Rp 300 triliun. Laporan penggunaannya yang tidak jelas ternyata lebih banyak digunakan untuk kepentingan politik kepala daerah petahana dan partai politik penguasa dalam ambisi memenangi pemilihan umum. Demikian disampaikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Rizal Djalil dalam seminar nasional bertema "Akuntabilitas Dana Politik di Indonesia : Kini dan Besok" di Jakarta, Senin (28/11/2011). Berdasarkan audit BPK pada anggaran 2007-2010, Rizal menjelaskan, ada kecenderungan dana bantuan sosial menggelembung menjelang pemilihan umum. Hal itu ternyata digunakan untuk kepentingan politik petahana dan partai politik penguasa untuk memenangi pemilihan umum. Rizal mencontohkan, ada satu provinsi yang biasanya mengalokasikan anggaran bantuan sebesar Rp 5 miliar. Namun menjelang pemilihan umum, alokasi anggarannya menjadi lebih dari 100 miliar. "Penggunaannya tidak jelas," kata Rizal. Selama 3 Tahun Pengeluaran Parpol Rp 300 Triliun http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/5376-selama-3-tahun-pengeluaran-parpol-rp-300-triliun Senin, 28 November 2011 16:32 Jakarta – Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil, menilai ketimpangan jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran partai politik (parpol). Berdasarkan laporan BPK, selama 2007-2010 pengeluaran biaya parpol mencapai Rp 300 triliun. "Rp 300 triliun itu berdasrkan laporan per 31 Desember 2010. Ini irrasional," ungkapnya, dalam "Seminar Nasional Akuntabilitas Dana Politik di Indonesia: Kini dan Esok" di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (28/11). Menurutnya, jumlah biaya pengeluaran itu tidak sepadan dengan jumlah pemasukan parpol yang hanya Rp 9,1 miliar, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Undang-Undang Parpol No 2 tahun 2011 pun membatasi sumbangan. Yakni dari perseorangan maksimal Rp 1 miliar dan badan usaha maksimal Rp 7,5 miliar per satu tahun anggaran. “Setiap tahun, parpol hanya mendapat kurang dari Rp 10 miliar dari APBN melalui formulasi subsidi negara sebesar Rp 108 per suara,” terangnya. Dana tersebut secaraanya proporsional didistribusikan kepada sembilan parpol yang memiliki wakil di DPR RI. Distribusinya hanya lebih dari Rp 1 miliar diterima oleh tiga parpol dan Partai Demokrat yang memeperoleh subsidi terbesar, yakni Rp 2,5 miliar. Ia menambahkan, meski di daerah juga parpol menerima subsidi dari APBD, namun jumlahnya lebih kecil dibanding jumlah yang diberikan pemerintah pusat dan tidak akan cukup untuk membiayai kegiatan atau operasional parpol. Dikatakannya, untuk menutupi kekurangan tesebut, salah satunya diperoleh parpol dari “bocoran” pos dana Bantuan Sosial (Bansos) kepala daerah incumbent yang ingin maju dalam Pilkada. Tidak dimungkiri, pihak berkuasa cenderung memanfaatkan APBN untuk kepentingan politiknya. "Orang yang sedang berkuasa bisa leluasa mendesain dana APBN untuk kepentingan politiknya," tegasnya. [IS] Berpolitik Seharusnya Tak Hanya Berwacana Khaerudin | Marcus Suprihadi | Selasa, 29 November 2011 | 07:13 WIB KOMPAS.com/INGGRIED DWI WEDHASWARY Ketua Dewan Pengarah Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Golkar Rizal Mallarangeng JAKARTA, KOMPAS.com- Berpolitik saat ini seharusnya tak hanya menjadi ajang perdebatan wacana, pribadi seseorang maupun kekuatannya. Politik harus menjadi perdebatan kongkret tentang jalan mencapai kesejahteraan. Menurut Ketua Dewan Pengarah Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Golkar Rizal Mallarangeng, peningkatan kesejahteraan rakyat yang harus jadi ukuran pertarungan partai politik saat ini. Rakyat sudah terlalu letih menghadapi perdebatan elit politik yang tak berujung pada peningkatan kesejahteraan mereka. "Politik ini bukan hanya perdebatan wacana, pribadi dan kekuatan. Tetapi perdebatan yang kongkret jalan mencapai kesejahteraan yang lebih besar," kata Rizal usai pelantikan Balitbang Partai Golkar di Jakarta, kemarin, Rizal mengatakan sejarah kelahiran Golkar mengajarkan agar ada cara baru ketika politik terlalu sumpek dengan perdebatan ideologis. "Partai Golkar kan lahirnya begitu. Dulu berdebat ideologis melulu, kiri, kanan, sosialis, nasionalis. Waktu itu kita bilang, kerja dong, pembangunan ekonomi yang kongkret. Stabilitas ekonomi yang nyata. Sekarang Golkar harus menemukan cara baru dalam sistem demokrasi untuk mengatakan hal yang sama, esensinya sama. Eh politik kita kayaknya ramai. Tetapi jangan lupa, kita harus bangun jembatan, power plant, sekolah, rumah sakit, dan program kesejahteraan. Itu kan riil. Kita kan enggak bisa berdebat terus mmenerus, nah ini yang kira-kira akan lakukan," kata Rizal. Sejumlah nama akademisi masuk dalam kepenegurusan Balitbang Partai Golkar seperti Prof Hasyim Jalal, hingga Prof Sofyan Effendi selain kader lama. Golkar seperti Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusumaatmadja dan Marzuki Darusman. Balitbang Partai Golkar dipimpin oleh mantan peneliti CSIS Indra Jaya Piliang sebagai Ketua Dewan Pelaksana. [Non-text portions of this message have been removed]
