KPK Harus Jelaskan Peran Anas dan Andi
Khaerudin | Robert Adhi Ksp | Rabu, 30 November 2011 | 23:36 WIB 
 KOMPAS/HERU SRI KUMORO Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum 

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi harus menjelaskan peran 
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olahraga 
Andi Mallarangeng, yang hilang dalam surat dakwaan terhadap mantan Bendahara 
Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. 

Surat dakwaan terhadap Nazaruddin dalam kasus suap wisma atlet hanya menyebut 
peran salah satu politikus Partai Demokrat, Angelina Sondakh. Padahal dalam 
berita acara pemeriksaannya, Nazaruddin menyebut peran Anas dan Andi terutama 
dalam proyek pembangunan kompleks olahraga di Hambalang, Bogor yang juga dugaan 
korupsinya tengah diselidiki KPK. 

"Kenapa peran Andi sebagai atasan Wafid Muharram (Sekretaris Menpora) tidak 
dieksplore lebih dalam. KPK harus jelaskan ini ke publik, kenapa dalam dakwaan 
ini tak terlihat posisi Andi. Padahal ia adalah atasan dari Wafid," kata 
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, 
Febri Diansyah kepada Kompas di Jakarta, Rabu (30/11/2011). 

Febri mengungkapkan, peran Anas yang disebut Nazaruddin juga harus segera 
dijawab KPK. Dalam dokumen berita acara pemeriksaan Nazaruddin, Anas bersama 
politikus Partai Demokrat yang duduk di Badan Anggaran Mirwan Amir dan 
Nazaruddin membicarakan proyek Hambalang. 

Nazaruddin menyatakan, khusus untuk Proyek Hambalang, Mirwan bertugas mengatur 
anggarannya dari Badan Anggaran, sementara Angelina mengondisikannya di Komisi 
X bersama menteri terkait, yakni Menpora. 

Nazaruddin mengakui tugasnya adalah memonitor apa yang dikerjakan amir dan 
Angelina. Menurut Nazaruddin, semua pengaturan perencanaan dilakukan oleh Anas. 
Dalam berita acara pemeriksaan yang sama, Nazaruddin juga menyebut Anas 
mengatakan Proyek Hambalang sudah ada anggarannya di APBN 2010 sebesar Rp 125 
miliar, tetapi tanahnya terkendala. 

Menurut Nazaruddin, Anas meminta dirinya memanggil Kepala BPN. Namun karena 
tidak kenal dengan Kepala BPN, Anas menanyakan siapa di Komisi II yang kuat 
untuk bisa bertemu dengan Kepala BPN. Nazaruddin kemudian menyodorkan nama 
Ignatius Mulyono. 

Belakangan Mulyono mengakui pernah diminta Anas untuk membantu Proyek 
Hambalang. "Pertanyaan banyak pihak soal keterlibatan Anas harus segera dijawab 
KPK dengan menyegerakan penanganan kasus Hambalang yang sekarang sudah masuk 
penyelidikan," kata Febri.  
Our main Sponsors :

Please Visit 
Milis Inti-net : Indonesia Tionghoa Networks
http://groups.yahoo.com/group/inti-net

Blog Tionghoanet 
http://tionghoanet.blogspot.com

Blog Indonesia Updates
http://indonesiaupdates.blogspot.com

Blog JakartaPost
http://jakartapost.blogspot.com
Feeds :
http://feeds.feedburner.com/JakartaPost-

OnlineReviews
-----------------------------------
Want to Place your Ads here ?
Pls contact us at   [email protected]
or SMS / Call +62-0815 1323 4190
and +62-021 - 7008 0101
-------------------------------------
GET YOUR OWN DOMAIN NAMES 
AND CHEAP WEB HOSTING. Please visit  :
http://client.jr-webhost.net/aff.php?aff=053

Kirim email ke