http://hidayatullah.com/read/20209/14/12/2011/%27%27separatisme-di-papua-haram!%27%27.html
''Separatisme di Papua Haram!''
Rabu, 14 Desember 2011
Hidayatullah.com— Salah satu sumber gejolak yang selalu terjadi di Papua hingga
saat ini adalah terkait upaya memerdekakan Papua dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Upaya separatisme itu dilakukan melalui tiga elemen yakni
gerakan bersenjata, diplomatik dan politik. Elemen-elemen tersebut saling bahu
membahu. Demikian siaran pers Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diterima
hidayatullah.com.
Ketiga unsur di atas, menurut HTI, masing-masing digerakkan oleh sejumlah
organisasi. Untuk elemen pertama melalui Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi
Papua Merdeka (TPN/OPM) yang dituding melakukan berbagai aksi penyerangan dan
kontak senjata di Papua.
Elemen kedua melalui diplomatik di luar negeri terutama organisasi ILWP
(International Lawyer of West Papua) dan IPWP (International Parliament of West
Papua). Keduanya diberi mandat TPN/OPM dan didukung oleh KNPB untuk
memperjuangkan kemerdekaan Papua di dunia internasional.
Yang terakhir, elemen politik dalam negeri melalui LSM-LSM yang kerap melakukan
aksi-aksi penuntutan referendum. Termasuk demonstrasi pada 1 Agustus 2011 yang
dimotori KNPB (Komite Nasional Papua Barat) di Jayapura, Nabire, Timika dan
Manokwari.
Dalam siaran pers yang dibacakan Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI Farid Wadjdi
pada aksi damai “Selamatkan Papua, Tolak Intervensi Asing” itu, disebutkan 4
akar masalah gejolak Papua. Mengutip hasil studi dari LIPI (Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia), HTI menyebut keempat akar masalahnya ialah sejarah
integrasi Papua ke Indonesia, traumatik masyarakat Papua akan operasi militer,
dikriminasi oleh pemerintah dan kegagalan pembangunan Papua.
Satu hal lagi yang tidak bisa dilepaskan yaitu adanya intervensi asing
khususnya Amerika Serikat (AS) yang dinilai sangat berkepentingan dengan Bumi
Cenderawasih.
“Sedemikian penting posisi Papua sehingga dalam waktu yang relatif singkat soal
ini (gejolak Papua) disinggung oleh tiga pejabat tinggi AS,” ujar Farid di
hadapan ratusan massa HTI yang melakukan aksi di Bundaran HI, Selasa (13/12).
Tiga pejabat yang dimaksud ialah Menteri Pertahanan AS Leon Panetta, Menteri
Luar Negeri AS Hillary Clinton dan Presiden AS Barack Obama. Semuanya
menyinggung Papua saat kunjungan ke Indonesia beberapa waktu lalu.
Pernyataan Sikap
Terkait hal di atas, HTI juga menyampaikan pernyataan sikapnya. Pertama, harus
ditolak dan dihentikan segala bentuk gerakan separatisme dan intervensi asing
yang akan memisahkan Papua dari NKRI. HTI bahkan dengan tegas menyatakan bahwa
secara syar’i, pemisahan Papua dari negeri muslim Indonesia hukumnya haram.
Kedua, penyelesaian tuntas masalah Papua hanya bisa dilakukan dengan
pembangunan yang adil dan merata. Solusinya dengan menerapkan ekonomi Islam,
bukan dengan sistem ekonomi kapitalis.
Ketiga, menyerukan kepada umat Islam untuk lebih giat dalam perjuangan
mewujudkan kehidupan bersyariat di bawah naungan khilafah. Sebab, menurut HTI,
hanya dengan cara itu kerahmatan Islam akan terwujud, termasuk bagi warga
Papua.*
Rep: Muh. Abdus Syakur
Red: Cholis Akbar
[Non-text portions of this message have been removed]
