Pembangunan RI Hadapi Darurat Infrastruktur | Erlangga Djumena http://www.tionghoa.co.cc
JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur di Indonesia praktis jalan di tempat. Kondisi ini acap kali dikeluhkan para investor dan pengusaha dalam dan luar negeri. Kondisi ini juga membuat Indonesia diprediksi akan mengalami kondisi ”darurat” infrastruktur dalam 2-3 tahun mendatang. ”Proyek infrastruktur yang dicanangkan pada akhir tahun 2011 lalu hanyalah proyek lama yang tidak terealisasi,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Nusyirwan Soejono, Selasa (3/1/2012) di Jakarta, menanggapi kondisi dan keluhan soal kondisi infrastruktur. Pada akhir 2011 dimulai beberapa proyek, seperti Tol Cikampek-Palimanan, Tol Ulujami- Puri Indah, dan Tol Ciawi-Sukabumi. ”Pertama, itu proyek yang ditender sejak akhir tahun 1990- an. Kedua, hanya jalan tol. Mana proyek besar, seperti pelabuhan dan kereta api?” ujar Nusyirwan dari PDI Perjuangan itu. Nusyirwan juga menyoroti infrastruktur di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. ”Coba turun ke daerah, jalan provinsi memprihatinkan. Bagaimana angkutan desa pembawa sayur dapat efisien?” ujarnya. Nusyirwan menambahkan, pemerintah pusat dapat saja membantu pemda dengan pendekatan kawasan strategi nasional. ”Dana pusat dapat diperbantukan di kawasan itu, lalu infrastruktur terbangun sehingga menyerap banyak tenaga kerja,” katanya. Dorong BUMN Nusyirwan berpendapat, inisiatif pembangunan infrastruktur baru harus terus dimunculkan. ”Saya juga berpendapat, badan usaha milik negara layak didorong untuk mengerjakan infrastruktur,” katanya. PT Pelabuhan Indonesia, kata Nusyirwan, terbukti mampu mengurusi pelabuhan, PT Kereta Api Indonesia mampu mengoperasikan kereta api. ”Jadi serah hak kepada BUMN. Terbitkan perpres, maka langsung terbangun karena tak butuh tender yang lama,” ujarnya. Salah satu kunci, untuk mencegah ”darurat infrastruktur”, kata Nusyirwan, dengan mengevaluasi alokasi anggaran. ”Harus ada keseimbangan. Pembangunan kereta api seharusnya mengimbangi jalan raya,” ujarnya. ”Kalau tarif kereta harus naik mencapai batas daya beli, juga saya dukung. Yang terpenting, perkeretaapian maju sebab transportasi massal mengurangi ongkos transportasi,” katanya. Pengamat transportasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Taufik Hidayat, mengatakan, membantu perkeretaapian harus dengan mendukung penuh PT Kereta Api Indonesia. ”Sejak UU Perkeretaapian disahkan tahun 2007, toh hanya PT KAI yang berperan,” katanya. (RYO) Dana Pembangunan Penggunaan APBN Rp 1,8 Trilun Tak Terawasi Kris R Mada | Marcus Suprihadi | Rabu, 4 Januari 2012 | 09:38 WIB 1 Ilustrasi: Penyerapan anggaran sangat lamban. PANGKAL PINANG, KOMPAS.com- Pengawasan sedikitnya Rp 1,8 triliun dana pusat di Kepulauan Bangka Belitung tidak jelas. Daerah tidak bewenang mengontrol, sementara tim pusat tidak jelas kapan memeriksa penggunaan dana itu. Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Zulkomar mengatakan, seluruh program pusat diawasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian terkait. Irwasda hanya berwenang mengawasi proyek yang didanai APBD. "Kami tidak bewenang mengawasi program di daerah yang didanai APBN," kata Zulkomar. Padahal, proyek di Babel yang didanai APBN bernilai sedikitnya Rp 1,8 triliun. Itu belum mencakup dana-dana dekonsentrasi yang dikucurkan kementerian terkait ke daerah. Zulkomar mengatakan, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga tidak bisa memeriksa. BPKP hanya bisa memeriksa atas permintaan atau ada instruksi khusus. "Sederhananya, walau tahu ada pelanggaran, secara hukum kami tidak bisa berbuat apa-apa," tuturnya. Pusat tidak mendelegasikan kewenangan pengawasan ke daerah. Padahal, kemampuan pusat mengawasi tidak sampai ke daerah. "Jangankan pusat, kami saja masih kekurangan sumber daya untuk mengawasi sampai tingkat kelurahan. Padahal, dana-dana itu dikucurkan sampai ke desa-desa," ujarnya. Iklim Investasi Pekerjaan Rumah Pemerintah Harus Diatasi Serius Hamzirwan | Agus Mulyadi | Selasa, 3 Januari 2012 | 22:10 WIB Sofjan Wanandi JAKARTA, KOMPAS.com - Kalangan pengusaha meminta pemerintah lebih serius dan bekerja lebih giat, mengatasi berbagai pekerjaan rumah selama ini. Meski berbagai indikator perekonomian menunjukkan perbaikan, kalangan pengusaha mengeluhkan tumpang tindih regulasi pusat dan daerah, masalah tata ruang, kepastian hukum, sampai masalah infrastruktur. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi di Jakarta, Selasa (3/1/2012), menegaskan, pemerintah harus serius membangun infrastruktur demi menciptakan efek ber ganda yang lebih besar bagi ekonomi. Inflasi yang rendah di tengah kenaikan beban subsidi dalam anggaran, tidak berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi riil nasional. "Pemanfaatan hasil pengurangan subsidi bahan bakar minyak, harus dipakai untuk membangun infrastruktur. Kalau ternyata digunakan untuk menaikkan gaji pegawai negeri sipil, tidak akan ada gunanya," ujar Sofjan. Badan Pusat Statistik mengumumkan, inflasi tahun 2011 adalah 3,79 persen atau jauh di bawah prediksi pemerintah 5,7 persen dan Bank Indonesia 5 persen plus-minus 1 persen. Inflasi ini sangat rendah dari tahun 2010 yang mencapai 6,9 persen. Namun perekonomian Indonesia yang prospektif tahun 2012, terutama dengan peringkat utang layak investasi bakal sia-sia jika pemerintah tidak menyelesaikan pekerjaan rumah. Infrastruktur yang buruk membuat arus distribusi barang menjadi mahal. Pertemuan Infrastructure yang pertama diadakan Januari 2005 yang diharapkan membangun jalan tol 1.500 kilometer, sampai sekarang belum tercapai. Demikian juga revitalisasi pelabuhan yang sangat dibutuhkan untuk menggenjot ekspor. Pelabuhan dengan peralatan bongkar-muat terbatas dan berusia tua membuat pengusaha harus menanggung biaya sandar kapal yang mahal. Sementara itu, pemerintah terus menggelar rapat-rapat yang menghasilkan rantai birokrasi baru, yang tidak memiliki terobosan di lapangan. Sofjan mengungkapkan, pemerintah belum juga membuat terobosan berarti, untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Pemerintah masih bekerja seperti biasa, dan belum juga mengatasi kendala regulasi yang terkenal dengan istilah debottlenecking yang semakin meresahkan saat ini. Rencana perluasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yang semestinya bisa berjalan cepat tetapi pemerintah maunya harus ada tender. "Semua proses ini butuh masa berapa lama, padahal kawasan tersebut sudah macet tahun 2014," ujar Sofjan. Apindo juga mengeluhkan ketiadaan pejabat resmi, yang bertanggung jawab atas prioritas terhadap rencana investasi dan persoalan yang harus diatasi. Sofjan mengatakan, pemerintah selama ini lebih fokus terhadap koridor, sehingga membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu membuat persoalan baru dalam program. Sofjan mengungkapkan, proyek pengembangan kawasan industri kelapa sawit terpadu di Sumatera Utara akan sulit mengundang swasta karena pemilik lahan menetapkan aturan yang member atkan calon investor. Hal-hal seperti ini harus segera diatasi. Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik, Hariyadi B Sukamdani, mengungkapkan, peraturan daerah yang cenderung menegasikan regulasi ya ng lebih tinggi semakin banyak. Para kepala daerah berdalihkan otonomi daerah, membuat berbagai aturan yang membebani dunia usaha karena janji-janji politik saat pemilihan kepala daerah. Hariyadi mencontohkan ada kabupaten di daerah padat industri membuat peraturan daerah, yang mewajibkan 60 persen dari pekerja perusahaan merupakan warga lokal. Persoalan lain yang mengemuka belakangan ini adalah meningkatnya ketidakpastian hukum. Pengusaha kerap berada di pihak yang disalahkan saat ada masalah sosial akibat konflik tanah, konflik tata ruang, atau sengketa hukum. Hariyadi mengungkapkan, satu stasiun radio terpaksa memasang iklan di surat kabar mengenai masalah frekuensi, karena pemerintah tak kunjung memberi solusi atas pengaduan resmi mereka. Ada juga kasus perusahaan berorientasi ekspor di kawasan berikat yang dipaksa pindah ke kawasan industri, karena dituduh membocorkan bahan baku atau produk bebas bea. "Bukan hanya masyarakat umum yang sebenarnya tidak terlindungi, tetapi dunia usaha juga. Seperti orang yang sudah investasi di Kalimantan Tengah, kini menghadapi masalah tata ruang yang meresahkan," ujarnya. http://www.tionghoa.co.cc http://tionghoanet.blogspot.com http://biznetter.blogspot.com http://indonesiaupdates.blogspot.com http://jakartapost.blogspot.com
