STRATEGI
Cara China Jemput Pasar Indonesia
Josephus Primus

KOMPAS.com  Kerja sama erat antara China dan Indonesia sejatinya memang membuka 
peluang bagi kedua belah pihak untuk melakukan hubungan saling menguntungkan. 
Setahun silam, peringatan 60 tahun hubungan kedua negara menjadi momentum 
tersendiri untuk penguatan berbagai sektor kerja sama.
Sementara itu, Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China yang diteken awal tahun 
ini juga menjadi proses melajunya hubungan kerja sama dengan China, baik untuk 
Indonesia maupun semua anggota ASEAN. Hal serupa terjadi pada bidang 
pendidikan. Dalam berbagai kesempatan, Indonesia masih terus memenuhi benak 
banyak pihak di China sebagai pasar potensial.

Penduduk Indonesia, menurut Sensus 2010, jumlahnya mencapai angka 225 juta 
jiwa. Jumlah penduduk usia produktif di Tanah Air berada di kisaran 150 juta 
jiwa. Itu berarti, penduduk kategori ini adalah mayoritas di antara total 
penduduk.

Menariknya, penduduk usia produktif, sebagaimana data Badan Pusat Statistik 
(BPS), memerlukan pendidikan. Segmen inilah yang rupanya menjadi bidikan China 
yang secara tersirat ada dalam  12th China & International Education Fair 2011. 
Pameran gelaran Beijing Language Culture Institute (BLCI) Mangga Dua Square, 
Jakarta, ini berlangsung pada Sabtu (7/5/2011) dan Minggu (8/5/2011).

Layaknya hukum pasar, konsumen Indonesia lazimnya getol mencari pendidikan 
bermutu dengan biaya terjangkau. Kesempatan ini juga yang menjadi bagian dari 
penawaran peserta pameran. "Tema pameran ialah mendapatkan biaya pendidikan 
luar negeri bermutu, tetapi tetap terjangkau,” ujar Ir Samuel Wiyono, MBA, 
Ketua Pertukaran Mahasiswa dan Pengajar Asing BLCI Mangga Dua Square.

Beberapa penawaran keringanan biaya adalah beasiswa langsung tempat tinggal, 
beasiswa langsung universitas hingga berkisar Rp 13,5 jutaan, kesempatan 
beasiswa provinsi hingga Rp 27 jutaan, serta pembebasan biaya pendaftaran 
ataupun registrasi bagi calon mahasiswa, baik untuk belajar bahasa Mandarin 
maupun mengikuti perkuliah  program gelar sarjana S-1 (bachelor) dan 
pascasarjana S-2 (master) di perguruan tinggi tertentu. Tak cuma itu, perguruan 
tinggi juga menawarkan gratis biaya belajar bahasa Mandarin di kota Shanghai 
dan kota besar lainnya.

Beberapa perguruan tinggi yang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini adalah 
Harbin Institute Technology, Shenyang Aerospace University, Beijing Jiaotong 
University, Dongbei University Finance Economis-Dalian, Ocean University 
China-Qingdao, Shaanxi Normal University-Xian, Nanjing University Information 
Science Technology, Nanjing University Aeronautics Astronautics, Nanjing Audit 
University, Blue Mountains Hotel School-Suzhou/Tianjin, University Shanghai for 
Science Technology-Sino British College-Shanghai, Shanghai Maritime University, 
Raffless Design Institute-Shanghai, Zhejiang University Science 
Technology-Hangzhou, Ningbo University, University Nottingham Ningbo, Jiangxi 
Normal University-Nanchang, Guangxi Teachers Education University-Nanning, dan 
South China University Technology.

Sementara itu, selain di Jakarta, tahun ini pameran juga akan berlangsung di 
Hotel Horison Semarang pada 10-11 Mei, di Hotel Tunjungan Surabaya pada 14 Mei, 
dan di Trans Studio Mall Makassar pada 15 Mei.



http://www.sinarharapan.co.id/content/read/menyiasati-perdagangan-bebas-belajar-dari-china-1/

06.05.2011 07:59

Menyiasati Perdagangan Bebas, Belajar dari China (1)
Penulis : Dr Ir Fadel Muhammad*

Mencermati setahun perdagangan bebas China–ASEAN (CAFTA), kita terperangah 
betapa China dan negara-negara ASEAN begitu agresif membidik pasar dalam negeri 
Indonesia. Sementara itu, kita tidak seagresif mereka.
Neraca perdagangan internasional Indonesia 2006–2010 untuk sektor nonmigas, 
meskipun masih menunjukkan surplus, trennya cenderung menurun. Surplus nonmigas 
pada tahun 2006 masih sebesar US$ 37,496 miliar, kemudian pada 2007 naik 
menjadi US$ 39,47 miliar.

Namun, pada 2008  merosot tinggal  US$ 9,25 miliar. Kemudian naik lagi pada 
2009 menjadi US$ 19,64 miliar dan US$ 21,49 miliar pada 2010. Kenaikan ini 
tidak bisa melampaui nilai surplus 2007.

Neraca perdagangan adalah salah satu indikator kinerja perdagangan 
internasional yang menggambarkan agresivitas kita dalam memasuki pasar 
internasional.
Dalam perdagangan intra ASEAN, Indonesia mengalami defisit.

Indonesia pada tahun 2010 mengalami defisit sebesar US$ 3,37 miliar. 
Perdagangan Indonesia–Singapura untuk sektor nonmigas yang sebelumnya selalu 
surplus mulai tahun 2008 mengalami defisit sebesar US$ 991, 016 juta. Defisit 
itu akan menjadi lebih besar bila sektor migas digabungkan.

Puncak defisit perdagangan dengan Singapura adalah tahun 2010, yang mencapai 
US$ 6,517 miliar. Perdagangan dengan Malaysia untuk sektor nonmigas sejak tahun 
2006 sudah defisit, lalu pada tahun tersebut defisitnya masih kecil, hanya US$ 
35,37, juta, tetapi pada tahun 2010 defisitnya sudah melejit hingga US$ 5,6 
miliar.

Perdagangan Indonesia-China pada awalnya menunjukkan surplus yang cukup besar 
untuk sektor migas dan nonmigas. Namun, jika dipilah lagi sebenarnya untuk 
perdagangan sektor nonmigas sejak tahun 2006 Indonesia sudah mengalami defisit.

Puncak defisit perdagangan sektor nonmigas dengan China pada tahun 2007 
mencapai US$ 7,15 miliar, sedangkan untuk tahun 2010 defisitnya relatif lebih 
kecil dibandingkan tahun 2007, yaitu sebesar US$ 5,607 miliar.


Banjir Produk Impor

Kita sangat prihatin dengan membanjirnya barang-barang impor, baik yang berupa 
produk industri maupun produk pertanian di pasar dalam negeri. Apalagi setelah 
pemberlakuan CAFTA kita tidak lagi bisa menahan impor karena ketentuan WTO kita 
tidak boleh menghambat arus perdagangan. Yang bisa kita lakukan adalah 
mengelola impor dengan alasan tertentu yang sesuai dengan kerangka aturan WTO 
dan protokol perdagangan internasional.

Kita masih ingat pada tahun 2007 ketika Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan 
melarang permen dari China setelah terbukti mengandung formalin dan 
memberitakan dengan gencar di media massa.

Kemudian, hal itu mendapat balasan yang lebih telak dari pemerintah China. 
Pemerintah China merasa dipermalukan dan membalas dengan melarang impor produk 
perikanan kita dengan alasan membahayakan kesehatan.

Pakta perdagangan bebas telah kita ratifikasi dan kita juga meratifikasi 
perdagangan bebas regional. Tentu saja perdagangan bebas harus dimanfaatkan 
sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejak pemberlakuan perdagangan bebas melalui WTO, ternyata organisasi ini lebih 
banyak dimanfaatkan oleh negara-negara besar, terutama Amerika dan Uni Eropa, 
untuk melindungi kepentingan domestik.

Amerika berhasil menggunakan WTO untuk memasukkan pisang dan daging sapi ke 
pasar Uni Eropa. Uni Eropa dan Amerika bersikukuh dengan subsidi pertanian, dan 
Amerika berusaha memasukkan hak-hak dasar buruh sebagai prasyarat sistem 
perdagangan internasional.

Kita perlu melihat bagaimana China dengan jeli memanfaatkan WTO untuk melakukan 
penetrasi pasar internasional dan menjaga pasar domestiknya.
Awalnya China adalah penganut sistem ekonomi sosialis. Selanjutnya, mereka 
menambahkan bahwa market economy adalah komplementer terhadap ekonomi sosialis. 
Pada akhirnya, dalam konstitusi dinyatakan bahwa sistem ekonominya adalah 
ekonomi pasar sosialis.

China adalah negara yang menganut prinsip “Socialist Market Economy” yang 
bersifat otoriter. Tidak murni ekonomi pasar. Sistem ekonomi dan politik 
dikontrol secara ketat oleh negara (Penganut Kebijakan Intervensi Negara).

China melalui state leadership telah melakukan persiapan jauh hari secara 
matang. Mereka menjalankan prinsip unik kombinasi antara kapitalisme-komunisme. 
Hal itu dipimpin secara ketat oleh negara dan bersifat otoriter untuk memasuki 
dan menghegemoni perdagangan dunia dalam kawasan yang kurang diperhatikan 
negara-negara G-7.

Dengan kualitas dan kuantitas SDM-nya, China sadar betul dan memanfaatkan 
keunggulannya untuk menjadi world manufacture based, yang sekaligus digunakan 
sebagai wahana untuk mentransformasi  SDM-nya melalui learning process.
Ketika sektor pertanian, industri, dan jasa sudah cukup kuat, China bergabung 
dengan WTO untuk memanfaatkan kemudahan perdagangan internasionalnya.

Kemajuan ekonomi China terakhir ini adalah hasil dari kecerdasannya 
memanfaatkan globalisasi dengan melakukan reformasi ekonomi dan menyusun 
kebijakan pasar terbuka yang disesuaikan dengan kepentingan nasionalnya sejak 
era Hua Guofeng. Investasi asing mengalir ke China karena melihat besarnya 
potensi pasar China dan tenaga kerjanya yang terlatih

Menyiasati Perdagangan Bebas, Belajar dari China (2)

Penulis : Dr Ir Fadel Muhammad*

Ada satu hal yang luput dari perhatian kita, yaitu China berhasil membangun 
watak bangsa (nation character building) yang berkelanjutan mulai dari Mao 
Zedong, Deng Xiaoping, hinga Hu Jintao. Pembangunan ekonomi dan pembangunan 
watak bangsa berjalan seiring.

Keberhasilan pemeritah China dalam membangun ekonomi dan meningkatkan 
kesejahteraan rakyatnya telah menarik perhatian para China perantauan yang 
tersebar di seluruh dunia. Jika pada era revolusi kebudayaan China mengalami 
brain drain, maka semenjak era Hua Guofeng perlahan-lahan para cerdik pandai 
dan pengusaha China perantauan kembali ke China membangun negerinya. China 
mendapatkan tambahan social capital yang memiliki jejaring internasional yang 
luar biasa besar.

China adalah negara yang paling siap melaksanakan kapitalisme generasi keempat 
yang dipicu kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial (Kaletsky, 
2010). Kebijakan publik China menaruh perhatian besar pada leadership, 
kreativitas, dan melaksanakan eksperimen di ranah politik dan bisnis untuk 
membangkitkan kesejahteraan rakyat melalui penguatan peran negara, agar  mampu 
memanfaatkan globalisasi.

Hasilnya terbukti sekarang ini. GDP China berdasarkan purchasing power parity 
pada 2010 telah mencapai US$ 9.854 triliun. Komposisi mesin ekonominya relatif 
sehat, sektor industri 46 persen,  jasa 43,6 persen, dan pertanian  9,6 persen.

Meski kontribusi sektor pertanian hanya 9,6 persen, tetapi penetrasi ke pasar 
dunia sangat luar biasa. Hebatnya lagi, China mampu menekan angka pengangguran  
yang hanya  4,3 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran di Indonesia 
mencapai 7,1 persen. Prestasi dalam mengurangi kemiskinan juga luar biasa.

enduduk miskin China hanya 3,5 persen, sedangkan Indonesia masih 13,3 persen.
Dalam menapaki kapitalisme generasi keempat, pemerintah Cina membangun spirit 
China yang berintikan empat poin penting. Pertama, belajar dari sejarah untuk 
merencanakan masa depan.

Kedua, menghimpun semua kekuatan untuk menghadapi masa-masa sulit. Ketiga, 
heroisme untuk menempa dan menghadapi kehidupan yang sulit dan keras. Lalu 
keempat, secara terus-menerus melindungi diri dan mengamankan masa depan.

Demokrasi Prosedural

Indonesia berkebalikan dengan China dalam menyikapi globalisasi yang 
nyata-nyata telah memberikan pukulan telak bagi kita. Berdasarkan konstitusi, 
Indonesia menganut prinsip kehidupan demokrasi secara ekonomi maupun politik. 
Demokrasi adalah keharusan dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

Untuk Indonesia, perlu kebebasan, sekaligus keadilan dan solidaritas. Kenyataan 
yang ada sekarang, kita lebih asyik masyuk dengan demokrasi prosedural dan 
kurang memperhatikan aspek substansial. Energi nasional yang sangat terbatas 
dihabiskan untuk berhiruk-pikuk di lapangan politik, sementara agenda upaya 
penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan kurang mendapat 
dukungan dari berbagai kalangan.

Indonesia yang dalam konstitusinya menganut ekonomi pasar yang terkontrol dan 
ditujukan untuk kesejahteraan rakyat ini disebut sebagai ekonomi pasar sosial. 
Dalam konteks ini, ekonomi pasar sosial  memerlukan intervensi negara secara 
khusus dan terukur yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kenyataannya ini terdistorsi oleh kepentingan jangka pendek dan pragmatis yang 
ditunjukkan dalam perselingkuhan dengan ekonomi neoliberal. Akibatnya, 
Indonesia saat ini Indonesia tidak cukup siap untuk bersaing di pasar bebas 
CAFTA.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Erman Rajagukguk dari FH UI (2010) menunjukkan 
bahwa telah terjadi potensi kerugian yang dialami industri manufaktur nasional 
mencapai Rp 35 triliun per tahun. Ini merupakan dampak implementasi perjanjian 
CAFTA.

Tujuh sektor yang akan merugi: industri petrokimia, pertekstilan, alas kaki dan 
barang dari kulit, elektronik, keramik, makanan dan minuman, besi dan  baja. 
Kerugian ini merupakan akibat dari penghapusan 2.528 pos tarif dari 17 sektor 
industri yang dihapuskan pada 1 Januari 2010.

Sementara itu, menurut kajian ISEI, potensi kerugian tersebut merupakan akibat 
ketidakjelian pemerintah dalam menganalisis dampak penghapusan pos tarif 
terhadap kinerja industri. CAFTA telah menimbulkan dampak negatif berupa 
kekalahan produk sektor tertentu.

Berdasarkan hasil survei Ditjen Kerja Sama Industri Internasional Kementerian 
Perindustrian di 11 kota besar, sektor yang terpukul oleh produk China adalah 
tekstil dan produk tekstil, elektronik, furnitur, logam, dan permesinan.

Hasil penelitian dari Institure for Global Justrice tentang  penerapan CAFTA, 
selama periode 2005–2010, total impor Indonesia dari China meningkat 226,32 
persen. Komposisi impor dari China mencapai 20,32 persen dari total impor. 
Sepanjang tahun 2006–2008 tercatat 1.650 industri bangkrut karena tidak mampu 
bersaing dengan produk China. Sebanyak 140.584 tenaga kerja kehilangan 
pekerjaanya.

Kaji Ulang

Untuk mengurangi dampak negatif CAFTA, Pemerintah perlu mempertimbangkan dan 
mengkaji ulang jangka waktu penurunan/penghapusan tarif bea masuk produk-produk 
yang tergabung dalam normal track (NT 1 dan 2) hingga tahun 2012. Adapun 
produk-produk yang tergabung dalam sensitive track (ST) dan high sensitive 
track (HST) tentu jangka waktunya disesuaikan lagi.

Pemerintah juga dituntut lebih aktif memperkuat country of origin (COO). 
Kemudian, menekankan pada perundingan ASEAN selanjutnya tentang pentingnya 
persetujuan secara bersama antaranggota ASEAN sebelum melakukan FTA dengan 
negara lain. Standar Nasional Indonesia (SNI) perlu dioptimalkan.

Yang tidak kalah pentingnya adalah mereformasi sektor infrastruktur, khususnya 
untuk tarif dasar listrik (TDL), biaya-biaya di pelabuhan, dan transportasi 
dari/ke pelabuhan.

Pemerintah juga perlu memantau sejumlah kinerja produk industri yang dinilai 
memiliki daya saing rendah dan sulit bersaing dalam CAFTA  di pasar domestik, 
lalu mengambil langkah perlindungan dengan tarif bea masuk (BM) 2,5-3 persen. 
Perlu juga diusulkan 314 pos tarif produk berdaya saing lemah, dari 2.528 pos 
tarif, untuk diubah dalam perundingan ASEAN-China.

Selain itu, kita harus memanfaatkan kekuatan utama komoditas Indonesia yang 
memiliki indeks kompetisi tinggi seperti produk hortikultura, perikanan, 
hasil-hasil kayu, gas alam, batu bara, karet, dan mineral. Itu semua perlu 
dimanfaatkan dengan baik.

Strategi yang matang juga perlu untuk mentrasformasikan diri dari spesialiasi 
yang berlebihan pada sumber daya alam menuju spesialisasi berbasis manufaktur. 
Ini penting agar Indonesia menjadi bagian dari mata rantai world based 
manufacturing.

*Penulis adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kirim email ke