Kontras Heran, Penembakan Kembali Terjadi di Freeport Maria Natalia | I Made Asdhiana | Rabu, 11 Januari 2012
JAKARTA, KOMPAS.com Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menyesalkan atas masih adanya penembakan misterius di kawasan PT Freeport, Papua. Menurutnya, polisi lengah dalam pengawasan di area tersebut. Padahal, pihaknya telah memberikan rekomendasi terkait pengamanan di wilayah Papua tersebut. Kontras sudah melaporkan rangkaian penembakan di PT Freeport kepada kepolisian. -- Haris Azhar "Kontras sudah melaporkan rangkaian penembakan di PT Freeport kepada kepolisian. Salah satunya rangkaian penembakan di Freeport. Kami sudah memberikan catatan mile mana saja yang berpotensi terjadi penembakan. Kami sudah kasih bagaimana kemungkinan soal waktu dan soal tipologi kekerasan. Jadi, saya agak heran kenapa masih saja terjadi seperti ini," ujar Haris di Jakarta, Selasa (10/1/2012) malam. Menurut Haris, ini jadi tantangan besar bagi Polri karena setelah masalah Freeport dengan karyawannya usai, peristiwa penembakan tetap saja terjadi. Polri, kata dia, perlu mengetahui latar belakang terjadinya penembakan itu. "Menurut saya, ini memang satu tantangan besar untuk polisi membongkar penyebabnya. Saya sesalkan polisi kita sudah kasih tahu dulu akhir November, tapi belum ada tindakan-tindakan yang konkret," katanya. Seperti diketahui, sebuah mobil pengawas trailer milik PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) yang juga milik Freeport bernomor LWB 01-3608 ditembak dan dibakar oleh orang tak dikenal di sekitar Mile 52 jalan poros tambang PT Freeport Indonesia, Senin (9/1/2012) sekitar pukul 08.15 WIT. Informasi yang dihimpun di Timika menunjukkan, insiden itu mengakibatkan dua karyawan PT KPI tewas, yaitu Nasyun Naboth Simopiaref dan Thomas Bagiarsa. http://www.suarapembaruan.com/home/kisruh-pilkada-aceh-dibonceng-pelaku-teror/15837 Kisruh Pilkada Aceh Dibonceng Pelaku Teror Rabu, 11 Januari 2012 Logo Pilkada langsung [google] [BANDA ACEH] Kisruh antara eksekutif dengan legislatif soal pelaksanaan Pilkada Aceh, guna memilih 17 bupati/walikota dan wakil serta gubernur dan wakil secara serentak pada 16 Februari 2012, telah dibonceng oleh pelaku aksi teror guna membangun kultur ketakutan di tingkat masyarakat. Ironis justru para elite menganggap persoalan tersebut sebagai hal biasa. Mereka pun tidak mengambil langkah-langkah antisipasi. Masyarakat pun bingung. Hal itu disampaikan sosiolog Aceh Dr Otto Syasuddin Ishak MSI, yang juga dosen Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, dan pengamat politik dari Universitas Malikussaleh Lhokseumawe T Kemal Fasya kepada SP di Banda Aceh, Rabu (11/1). Otto Syamsuddin Ishak mengatakan, aksi kekerasan di Aceh dalam sebulan terakhir sama sekali tidak ada kaitan dengan pilkada, tetapi pelaku teror memanfaatkan situasi pilkada yang karut-marut untuk membuat kekacauan. Dan serangkaian kejadian di Aceh sebenarnya sama seperti yang terjadi di daerah lain di Indonesia, seperti di Papua, Bima, Lampung, dan beberapa lainnya. Karena itu, tugas pemerintah sekarang adalah bagaimana membuat situasi tidak dimanfaatkan oleh pembuat kekacauan, dengan membuat kebijakan berpihak kepada rakyat, termasuk melaksanakan pilkada yang baik. Elite pun harus melakukan rekonsiliasi. Sementara itu, T Kemal Fasya menyebutkan, krisis pilkada Aceh telah diboncengi oleh aksi-aksi teror. Semua ini bukan kasus kriminal, karena sudah terbangun kultur ketakutan di masyarakat. Situasi yang terjadi saat ini bukanlah hal yang normal, apalagi kasus semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. “Mengapa tidak ada perampokan, tidak ada hubungan antara korban dan pelaku, lalu mengapa target teror justru para pekerja luar Aceh. Ini aneh kalau bukan karena maksud tertentu” katanya. Ia menambahkan, rentetan kekerasan itu tidak bisa dianggap sebagai kriminal biasa, karena dari fakta-fakta sudah bisa disimpulkan bahwa kekerasan itu sama sekali tidak alamiah. Tetapi terlalu dini juga mengambil kesimpulan bahwa kelompok elite yang bertikai di pilkada saat ini bagian dari yang bermain di lapangan. Untuk membuat demokrasi di Aceh bisa berjalan normal, dan Aceh tidak masuk ke jurang perpecahan, langkah strategis yang harus dilakukan KIP, KPU, dan pemerintah pusat adalah mengakomodasi kembali keinginan parpol di Aceh dan legislatif dengan membuka kembali masa pendaftaran calon gubernur untuk semua kontestan. Opsi penundaan pilkada juga menjadi pilihan yang terbaik dibanding dipercepat di tengah meningkatnya eskalasi kekerasan. “Kemudian, siapa di balik kasus-kasus teror ini harus benar-benar terungkap. Bukan hanya menangkap pelaku lapangan, tapi juga harus diketahui siapa master main-nya, dan siapa yang membiayai,� katanya. [147]
