Pemilukada, Demokrasi Paling Tepat. http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/7718-menko-polhukam-pemilukada-demokrasi-paling-tepat Thursday, 26 January 2012 08:52 Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto mengatakan, Pemilukada merupakan demokrasi pilihan paling tepat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, selain pemerataan ekonomi di segala bidang. Meskipun, pada praktiknya demokrasi sering menghadirkan berbagai tantangan dan permasalahan.
"Demokrasi di negara mana pun di dunia ini, pasti akan mengikuti empat skenario evolusi, yaitu membaik, stagnan, menurun, atau gagal. Kita semua tentu sangat menginginkan bahwa keberhasilan demokrasi harus kita bangun, dengan segala daya dan upaya dalam setiap langkah oleh segenap elemen bangsa ini,” jelasnya, kepada sejumlah wartawan di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (25/1). Menurutnya, pemilihan umum merupakan alat dan saranan domokrasi di tingkat nasional atau daerah. Namun, membangun demokrasi memang tidak cukup pemilu, banyak aspek dan elemen lain yang harus ikut membangun demokrasi. Dijelaskannya, kesempatan demokrasi merupakan kebebasan mengekspresikan aspirasi dan kehendak. Sebagai buah manis, demokrasi sepatutnya tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan tindakan-tindakan provokatif, sehingga menjadi pemicu keresahan dan konflik di masyarakat. “Kita semua, tanpa terkecuali harus senantiasa menjaga keseimbangan dan harmoni antara kebebasan dan kesetaraan dalam berdemokrasi, dengan kepatuhan terhadap pranata sosial dan hukum, dalam bingkai persatuan dan kesatuan” ujarnya. Menurutnya, Pemilukada merupakan salah satu bentuk nyata perwujudan demokrasi dalam pemerintahan daerah yang seyogyanya, semakin mencerminkan proses kematangan berdemokrasi. Walaupun pada implementasinya di lapangan masih menunjukkan adanya fenomena yang merusak citra Pemilukada itu sendiri. “Seperti money politics, ketidaknetralan aparatur dan penyelenggara, kecurangan berupa pelanggaran kampanye dan penggelembungan suara, serta penyampaian pesan-pesan politik yang bernuansa sektarian yang berujung pada retaknya bingkai harmonisasi kehidupan masyarakat” ungkapnya. Pada segi lain, ketidaksiapan dan ketidakdewasaan para kandidat dan pendukungnya untuk mensyukuri kemenangan dan menerima kekalahan, sering diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi yang menghalalkan segala cara, telah memicu konflik dan anarkisme massa di berbagai daerah Saat ini, ungkapnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat sebanyak 1.718 dugaan pelanggaran yang terjadi pada 92 kali Pemilukada yang diselenggarakan selama tahun 2011. Dari jumlah tersebut, 565 atau 33 persen merupakan pelanggaran administrasi dan sebanyak 372 atau 22 persen adalah pelanggaran pidana. Sisanya, sebanyak 781 tidak diteruskan kepada KPU atau Kepolisian, karena ketidakcukupan bukti permulaan atau sudah kadaluwarsa. “Di samping dugaan pelanggaran tersebut, terdapat sejumlah 142 kasus menyangkut sengketa Pemilukada yang penyelesaiannya sampai pada Mahkamah Konstitusi. Banyaknya sengketa Pemilukada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, menggambarkan semakin tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui lembaga peradilan. Di sisi yang lain, kesadaran hukum yang mulai tumbuh itu, seringkali tidak diimbangi dengan kedewasaan dan kesiapan kandidat maupun pendukungnya untuk menerima putusan hukum yang merugikan dirinya” jelasnya. [IS] [Non-text portions of this message have been removed]
