Subsidi Dibatasi atau BBM Naik Lagi http://www.gatra.com/terpopuler/46-ekonomi/7475-subsidi-dibatasi-atau-bbm-naik-lagi Thursday, 19 January 2012 06:13 Harga minyak dunia yang melambung tinggi mengakibatkan dana subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah kian membengkak. Sedangkan APBN 2012 mengharamkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Opsi menaikkan harga BBM bersubsidi bisa dilakukan agar subsidi terkendali. Harus ada APBN Perubahan. ---
Rencana pemerintah membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mengakibatkan warga yang berkantong tipis, seperti Gito Sumarno, semakin kebat-kebit. Selama ini, setiap bulan ia menganggarkan dana Rp 400.000 untuk ongkos pergi-pulang dari rumahnya di Depok, Jawa Barat, ke kantornya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Duit sebesar itu dipakai untuk mengisi bahan bakar jenis premium ke dalam tangki mobil yang menjadi tunggangannya ke kantor. Mulai 1 April nanti, ongkos perjalanan rumah-kantor yang berjarak sekitar 20 kilometer itu bakal naik dua kali lipat. Adalah Undang-Undang (UU) APBN 2012 yang memaksa mobil pribadi memakai BBM non-subsidi. Harga BBM non-subsidi sekarang ini sekitar dua kali premium maupun solar bersubsidi. Gito berharap, April nanti masih bisa menikmati BBM bersubsidi. Misalnya, BBM subsidi dinaikkan dari harga saat ini yang Rp 4.500 per liter menjadi Rp 5.500 atau Rp 6.000 per liter. Pilihan lainnya, memasang converter kit di mobilnya. Dengan alat itu, mobilnya tak lagi mengonsumsi BBM, tapi beralih ke gas. Pilihan kedua itu diyakininya tak mudah, karena ketersediaan pompa pengisian bahan bakar gas masih minim. Di Jakarta, misalnya, per Januari 2012, hanya ada delapan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) yang beroperasi. Enam di antaranya SPBG Pertamina, sisanya milik Petros Gas. Adapun untuk stasiun pengisian vi-gas (liquified gas for vehicle), hanya ada 10 yang beroperasi. Semuanya milik Pertamina Retail. Sembilan stasiun lainnya belum beroperasi atau sedang proses kontrak dan dalam tahap konstruksi. Lagi pula, warga seperti Gito tak sepenuhnya percaya pada keamanan penggunaan converter kit untuk bahan bakar gas. Gito khawatir alat itu membuat mobilnya terbakar. Ia membandingkan penggunaan converter kit di masa-masa awal ini dengan kasus tabung gas "melon" yang mencabut banyak nyawa di masa awal penggunaannya. Kalau opsi kenaikan harga BBM bersubsidi tak berjalan, Gito berencana pindah ke BBM non-subsidi. Tanggal 1 April 2012 tak sampai tiga bulan lagi tiba. Karena itulah, keputusan pemerintah tentang kebijakan BBM bersubsidi sangat ditunggu-tunggu. Baik itu masyarakat maupun pelaku penyaluran BBM, yakni Pertamina, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), retailer BBM asing yang beroperasi di sini, importir converter kit, dan produsen converter kit di dalam negeri. Keputusan itu, apakah tak ada kenaikan harga dan pembatasan BBM bersubsidi ataukah menjalankan opsi baru dengan APBN-P 2012 yang memberi ruang untuk kenaikan harga BBM bersubsidi? Keputusan resmi pemerintah itu akan menjadi dasar bagi pelaku usaha minyak untuk mengambil langkah strategis. "Dasar hukum itu akan memberi gambaran akan seperti apa serta bagaimana implementasinya," kata juru bicara Pertamina, Mochamad Harun. Pertamina, menurut Harun, sudah siap menjalankan program pembatasan BBM bersubsidi itu. "Namun, kalau program itu ditempuh, masih ada beberapa SPBU yang harus malakukan investasi baru dan cuci ganti tangki," ia menambahkan. Setidaknya perlu waktu tiga bulan sejak dasar hukumnya dirilis. Anggota Komisi VII DPR, Effendi Simbolon, menyebut pembatasan BBM itu adalah kebijakan neolib yang menguntungkan retailer BBM asing di Indonesia. "Mereka antara lain Shell (Belanda), Petronas (Malaysia), dan Total (Prancis)," katanya kepada Ageng Wuri R.A. dari GATRA. Keharusan mobil berpelat hitam memakai BBM non-subsidi itu akan membuat bisnis mereka makin berkibar di sini. Karena itulah, ia lebih setuju dengan opsi menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp 1.000-Rp 1.500 untuk mengendalikan besaran subsidi. Memilih populer atau aman? Irwan Andri Atmanto, Birny Birdieni, Sandika Prihatnala, dan Cavin R. Manuputty (Laporan Utama Majalah GATRA, Terbit Kamis, 19 Januari 2012) Membatasi Konsumsi Premium http://www.tempo.co/read/opiniKT/2012/01/19/1746/Membatasi-Konsumsi-Premium Kamis, 19 Januari 2012 | 01:30 WIB Rencana pemerintah menerapkan pembatasan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) mulai April 2012 tak boleh ditunda lagi. Rencana lama ini sudah diundurkan berkali-kali. Keragu-raguan menerapkan kebijakan ini akan membuat ekonomi kita makin sakit. Beban subsidi yang membengkak akan makin mencekik leher perekonomian kita. Sudah lama pemerintah tak berkutik menghadapi problem subsidi BBM. Bagai kanker, subsidi ini terus-menerus menggerogoti anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan makin lama makin kronis. Pada 2010, pemerintah mengeluarkan subsidi BBM sebesar Rp 90 triliun. Tahun lalu, jumlah subsidi itu naik menjadi Rp 160 triliun. Angka itu melebihi asumsi APBN Perubahan yang cuma Rp 129,7 triliun. . Biaya subsidi itu sebenarnya bisa ditekan andai pemerintah mau menaikkan harga. Sayangnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ragu mengambil kebijakan ini. Desember lalu bahkan dia sudah menyatakan pada 2012 tak akan ada kenaikan harga BBM. Kini satu-satunya cara menyelamatkan anggaran negara adalah dengan membatasi penggunaan BBM bersubsidi. Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan pembatasan konsumsi BBM akan berlaku 1 April 2012. Nanti, pemilik kendaraan roda empat berpelat hitam harus menggunakan BBM nonsubsidi (Pertamax) atau bahan kabar lain, yakni gas.. Kebijakan ini akan diterapkan di Pulau Jawa dan Bali. Namun wilayah Jakarta dan sekitarnya akan jadi prioritas pembatasan. Mungkin akan banyak pihak yang memprotes kebijakan ini. Tapi pemerintah tak boleh mundur lagi. Pemerintah sudah mengulur-ulur rencana pembatasan ini sejak 2008 dan sampai kini programnya belum jelas wujudnya. Presiden harus segera menerbitkan aturan pelaksanaan yang terperinci, tegas, tapi mudah diterapkan di lapangan. Bila perlu, pembatasan ini memakai chip khusus yang bisa menutup peluang "main mata" antara penjual BBM dan pemilik kendaraan. Cara lain yang tak boleh dilupakan adalah mendorong pemakaian bahan bakar gas (BBG). Jangan cuma gembar-gembor. Pemerintah mesti membikin langkah nyata seperti yang telah dilakukan Pakistan. Pakistan merupakan negara yang paling maju dalam pemakaian BBG. Mereka memulainya pada 1999. Kini di sana sudah ada 2,7 juta kendaraan yang memakai BBG. Indonesia memulai program serupa lebih awal, yakni pada 1995. Tapi sampai sekarang, menurut data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, jumlah kendaraan pemakai gas tak lebih dari 5.000 unit. Ini karena pemerintah kurang serius menyediakan fasilitas pendukung. Pasokan gas seret dan jumlah pompa gas cuma ada 9 unit. Selain itu, harga converter kit mahal. Dua hal ini harus diatasi pemerintah. Kalau perlu, mereka harus berani memberikan subsidi harga alat konversi atau mendorong industri dalam negeri membangun pabrik converter sendiri. Jika program pembatasan BBM dan konversi ke gas ini bisa diterapkan di Jawa-Bali saja, dampaknya akan besar sekali. Soalnya, konsumsi BBM di Jawa-Bali saat ini mencapai 40-50 persen dari total konsumsi nasional. Karena itu, Presiden harus berhenti bersikap ragu-ragu. Ini memang pil pahit yang harus diambil untuk menyehatkan semuanya--perekonomian dan rakyat. [Non-text portions of this message have been removed]
