Nazaruddin Sebut Dahlan Iskan Juga Dapat "Fee" Icha Rastika | Heru Margianto | Kamis, 19 Januari 2012 | 08:38 WIB KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN M Nazaruddin.
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menyebut keterlibatan sejumlah orang dalam dua proyek pembangkit listrik senilai Rp 2,2 miliar di Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada 2010 lalu. Dahlan Iskan yang saat itu menjabat Direktur PLN disebutnya mendapat jatah fee. Hal itu dikatakan Nazar seusai menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (18/1/2012). Namun, Nazar mengaku tidak tahu berapa jatah fee untuk Dahlan itu. "Saya tidak tahu pembagiannya," kata Nazar. Menurutnya, dua proyek tersebut adalah proyek pembangkit listrik di Kalimantan dan di Riau. Proyek di Kalimantan dimenangkan PT Adhi Karya sedangkan yang di Riau akan dikerjakan PT Rekayasa Industri (Rekin). Selain diberikan ke Dahlan, kata Nazaruddin, uang juga diserahkan ke Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum melaui Wila. Menurutnya, Anas menerima Rp 80 miliar dari dua proyek ini. Ihwal penerimaan uang oleh Anas dan Dahlan ini, kata Nazaruddin, diketahuinya dari BlackBerry Messenger yang dikirim Wila. Wila juga menyampaikan hal itu dalam pertemuan yang dihadiri Nazar, Sutan Bhatoegana, Mindo Rosalina Manulang, dan pihak Adhi Karya di Restoran Nippon Khan, Hotel Sultan, Jakarta. "Bang, uangnya sudah dipegang sama Mbak Wila, untuk Anas dan Dahlan," ujar Nazaruddin menirukan bunyi BBM itu. Wila dikenal Nazaruddin sebagai pengusaha yang lama bekerjasama dengan PLN. Nazaruddin juga mengatakan, sekitar satu-dua minggu sebelumnya, digelar pertemuan di Restoran Nippon Khan yang dihadiri Dahlan. "Saya, Sutan, dan Pak Dahlan," ujarnya. Menurut Nazar, dirinya dan Sutan memang dipercaya Anas untuk mengurus proyek ini. "Tapi pas bagi uang, Anas yang bilang 'sudah, biar Wila yang urus'" ucap Nazar. Anis: Pihak-pihak Terkait Saling Lempar Tanggung Jawab http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/7444-anis-pihak-pihak-terkait-saling-lempar-tanggung-jawab Wednesday, 18 January 2012 14:49 Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Anis Matta menilai, persoalan renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI senilai lebih Rp 20 miliar menjadi polemik, karena pihak-pihak terkait saling melempar tanggung jawab. "Padahal keputusan tersebut merupakan keputusan bersama yang dananya bersumber dari APBN, " kata Anis Matta di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (18/1). Menurutnya, pimpinan DPR RI juga akan mendalami persoalan ini, untuk melihat jika ada kesalahan hal itu terjadi di tingkat mana. "Apakah ada kesalahan di aspek legal atau persoalannya di citarasa, misalnya dalam penentuan pilihan spefisikasi furniture," katanya. Ia juga mengapresiasi langkah Badan Kehormatan DPR RI yang memproses pihak-pihak terkait dalam renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR RI. "Lebih baik kita dukung langkah Badan Kehormatan. Saya sudah baca dokumen-dokumennya, tapi lebih baik kita tunggu hasil pemeriksaannya di Badan Kehormatan," katanya. Menurut Anis, Badan Kehormatan DPR RI akan meminta keterangan semua pihak yang terkait pada proses renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR RI, baik Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), maupun Badan Anggaran. Anis menyatakan, dirinya mendukung Badan Kehormatan untuk meminta keterangan pada pimpinan Badan Anggaran sebagai salah satu pihak yang terkait pada proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR RI. Menurut dia, dengan meminta keterangan dari pimpinan Badan Anggaran maka bisa dikritisi detil alokasi anggarannya. "Nanti kita minta detil harga sebaiknya diungkap setiap item pengadaan barang pada renovasi ruang rapat Badan Anggaran, agar infornya clear," katanya. Besarnya nilai proyek renovasi Rp20,4 miliar, menurut dia, sulit memvonis proyek itu benar atau salah sebelum memasuki ke persoalannya secara detil. Agar persoalannya menjadi clear, menurut dia, lebih baik yang memeriksa Badan Kehormatan. [TMA, Ant] [Non-text portions of this message have been removed]
