Refl: Kalau NU buat sertifikasi halal maka MUI dikenakan PHK.
http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/02/02/ArticleHtmls/MUI-Nyatakan-NU-Tidak-Mungkin-Buat-Sertifikasi-Halal-02022012008013.shtml?Mode=0 MUI Nyatakan NU Tidak Mungkin Buat Sertifikasi Halal JAKARTA Rencana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyusun acuan sendiri untuk sertifikasi halal dan jujur bagi warga NU mendapat tentangan dari Majelis Ulama Indonesia. Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Lukmanul Hakim, menyatakan tidak mungkin PBNU membuat sertifikasi halal sendiri. Lukmanul menyayangkan rencana NU yang akan membuat sertifikasi halal sendiri. Sebab, menurut dia, proses sertifikasi halal oleh LPPOM MUI sudah transparan, terbuka, dan tidak dipersulit. Hanya, ia mengakui bahwa dalam pengurusan sertifikasi halal di LPPOM MUI memang dipungut biaya karena pihaknya tidak mendapat subsidi dari pemerintah. Menanggapi tentangan MUI, Ketua Himpunan Pengusaha NU (HPN) Abdul Kholik mempertanyakan alasan pelarangan tersebut. Menurut dia, sertifikasi halal dan jujur yang akan diterapkan PBNU itu bertujuan melindungi warga NU sendiri. Dia juga beralasan, NU yang gudangnya para kiai ini memiliki acuan yang lebih rigid daripada MUI dalam menentukan halal-tidaknya suatu produk. “Memang benar MUI itu mewadahi semua organisasi Islam, termasuk NU. Tetapi selama ini kami merasa belum cukup terwakili oleh standardisasi halal yang dibuat MUI,”kata Abdul Kholik. Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI Muhammad Alkhathath menjelaskan, dalam proses sertifikasi, untuk mengecek halal-tidaknya suatu produk, perlu dilakukan audit oleh ahlinya. “Secara prinsip, mungkin sama dengan Badan POM. Tapi mereka lebih kepada kesehatan, sedangkan LPPOM MUI mengutamakan kehalalan,”ujarnya. Secara terpisah, MUI Jawa Timur menyatakan mendukung rencana PBNU untuk mengharuskan label “halal dan jujur”bagi setiap produk yang akan dikonsumsi warga Nahdliyin. Label halal dan jujur ala PBNU ini diharapkan bisa memperkuat label halal yang telah dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bekerja sama dengan MUI. Seperti diberitakan, Rembuk Nasional Saudagar NU di Surabaya, minggu lalu, menghasilkan beberapa rekomendasi. Salah satu rekomendasi yang mencuat adalah perlunya PBNU membentuk badan yang mengeluarkan sertifikasi halal dan jujur bagi warga Nahdliyin. Dengan label ini, warga NU di Indonesia bisa mendapatkan produk yang terjamin kehalalannya. Tak hanya itu, produk harus dijalankan melalui mekanisme bisnis yang jujur. AFRILIA SURYANIS | FATKHURROHMAN TAUFIQ [Non-text portions of this message have been removed]
