http://www.analisadaily.com/news/read/2012/02/06/33741/rakyat_korban_kebijakan/#.TzMISfnPzRU
Senin, 06 Feb 2012 00:16 WIB Rakyat, Korban Kebijakan! Oleh : Umbu TW Pariangu. Aksi demonstrasi ribuan massa Front Rakyat Anti Tambang Bima, Kamis 26 Januari 2012 berakhir dengan pembakaran kantor bupati, kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Rusuh ini bermula dari tututan warga agar ijin konsesi yang diberikan kepada perusahaan tambang PT Sumber Mineral Nusantara segera dicabut pemerintah. Namun pemerintah tidak mau mengindahkannya, padahal tuntutan yang sama pernah terjadi pada 24 Desember 2011 dimana rakyat dan Polisi saling bentrok di Pelabuhan Sape yang menewaskan 3 orang. Akibat insiden ini, Keputusan Bupati Bima Nomor 188 tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) pun dicabut. Sayangnya, langkah pencabutan ini diambil setelah rakyat meregang nyawa. Mark V Nadel (The Hidden Dimension of Public Policy: Privat Government and The policy Making Proces (1979), pernah mengulas fenomena ini sebagai "hidden dimension" atau dimensi yang tersembunyi. Bahwa segala proses (transaksi) yang melingkupi hadirnya sebuah kebijakan selalu memosisikan rakyat dan kepentingannya dalam pertimbangan menyamarkan maksud sesungguhnya dari tujuan sebuah kebijakan melalui rangkaian argumentasi pembelaan diri. Artinya, nyawa rakyat selalu dipertaruhkan dalam berbagai kebijakan investatif ekonomi pemerintah yang sarat koersif dan penetratif. Selalu seperti itu yang terjadi. Kesadaran pemerintah terbit saat rakyat banyak sudah telanjur meregang nyawa. Rakyat hanya menjadi instrumen percobaan eksistensial negara untuk melanggengkan kepentingannya pada berbagai beleid yang menjamin eksistensi kaum borjuis, kapitalis lokal dengan berbagai instrument represifnya. Meskipun demikian, di tengah nihilitas peran negara saat konflik/kekerasan terjadi, unsur pemerintah masih sempat mengkabinghitamkan rakyat. Rakyatlah yang dijadikan penyebab tunggal peristiwa bentrok/rusuh. Dalam kasus Bima misalnya, pihak Polri seolah-oleh mempersalahkan rakyat karena tidak mampu melaksanakan demonstrasi secara baik dan tertib sehingga mudah disusupi para provokator. Kekonyolan Ada dua kekonyolan di sini. Pertama, rakyat dijadikan kambing hitam dari serangkaian tuntutan yang sejatinya berakar pada tidak tanggapnya pemerintah terhadap aspirasi Front Rakyat Anti Tambang. Kedua, aparat kemanan dalam hal ini Polisi seolah "menyembunyikan tangannnya" dari "lontaran batu" berupa reaksi rakyat yang kecewa atas sikap Bupati. Kekonyolan inilah yang melengkapi tesis bahwa negara sampai kini selalu lari dari tangung jawabnya memproteksi hak-hak sipil ketika berhadapan dengan eksistensi kepentingan yang lebih besar. Fungsi negara sebagai pelindung kepentingan rakyat ternyata hanya berlaku bagi rakyat yang memiliki imunitas dan privilese ekonomi yang oleh Sidel disebut sebagai orang kuat (Sidel 1999:19). Bukan bagi rakyat kecil,kaum marhaein yang nir-faktor-faktor produksi dan rentan diintimidasi. Atau rakyat desa yang diibaratkan selamanya berdiri terendam dalam air sampai ke leher, sehingga ombak yang kecil sekalipun sudah cukup menenggelamkan mereka (Tawney, 1931). Menurutnya Sidel, negara melalui berbagai kebijakannya telah memfasilitasi terciptanya penguatan orang kuat di daerah yang disebut sebagai predatory power brokers who achieve monopolistic control over both coercive and economic resources within given territorial jurisdictions or bailiwicks. Mereka ini memiliki kontrol penuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam hal ini bupati/wali kota karena memiliki legitimasi sumber daya ekonomi dan instrumen koersif/represif yang memadai. Dengan dua instrumen dasar ini sudah cukup bagi orang kuat dan kekuasaan lokal untuk melakukan jual beli kepentingan yang kemudian melahirkan risiko pahit bagi diri rakyat maupun tanah/lahan /sumber daya daerah. Tidak heran jika jerit-rintihan rakyat di berbagai daerah di republik ini selalu diawali dengan judul yang sama yakni: praktek pengambilalihan paksa tanah-tanah milik petani atau penduduk untuk kepentingan ekspansi kapital atau yang disebut sebagai enclosure of common. Model ini biasanya disertai dengan kekuasaan yang oleh Dennis C. Pirages (1982:33) disebut kekuasaan alienatif, yakni kekuasaan yang memarjinalkan masyarakat yang dibentuk berdasarkan pertimbangan pragmatis, transaksional. Kemiskinan Padahal jika dikaji, faktor kemiskinanlah yang menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja, termasuk nyawa demi memperoleh "keselamatan hidup", safety life, dalam artian mempertahankan apa yang menjadi prinsip dan kebanggaan dan identitas leluhurnya (James. C.Scott, 1981). Mereka mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan yang ternyata diperuntukkan bagi "tengkulak ekonomi lokal" dengan upah yang sangat minim. Dalam konteks inilah mesin kapitalisasi lokal memainkan pengaruhnya termasuk membajak pranata demokrasi lokal yang ada untuk memastikan eksistensi rezim kepentingan kapitalis dan predatorianismenya di setiap arena politik eksekusi kebijakan. Banyak yang skeptis, benarkah negara kita disebut negara demokrasi jika banyak rakyat harus bertaruh nyawa untuk merebut apa yang menjadi haknya. Mereka lebih setuju jika negara ini sedang mengarah ke negara gagal karena menurut sosiolog Noam Chomsky (2006) dalam buku berujudl: Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy, negara disebut gagal ketika tidak mampu melindungi warganya dari berbagai tindak kekerasan dan ancaman termasuk dalam menjamin hak-hak rakyatnya, serta ketika fungsi institusi-institusi demokrasi tidak berjalan. Dalam kondisi begini, rakyat jelas sangat membutuhkan lahirnya kepemimpinan kuat yang mampu merangkum berbagai persoalan ekonomi dan ketidakadilan di berbagai daerah menjadi sebuah solusi pemerintahan yang bijaksana dan akurat untuk menyelamatkan kepentingan rakyat terutama dari pengaruh rezim kapitalisme (lokal maupun global) lewat sistem penegakan hukum yang tegas dan adil serta eksekusi kebijakan yang pro-rakyat, menempatkan kembali rakyat selaku pemilik kedaulatan (politik-ekonomi, sosial budaya) di negeri ini.*** Penulis Dosen FISIPOL, Undana, Kupang. [Non-text portions of this message have been removed]
