Sukur alhamdulillah! Ini sebuah keputusan positif. Tidak perlu meniru sementara ex Buruensis alias buangan pulau Puru yang kegemarannya berkeluh kesah meratapi nasib sendiri tapi tidak berani mengutuk dan membangkitkan perlawanan terhadap para penyiksa mereka dengan sistim Orba abadinya. Bersatu dengan penderitaan rakyat dan menyatukan diri berjuang bersama mereka untuk melawan penindasan Kapitalis Neoliberal, itu lebih punya kekuatan daripada sendiri-sendiri bergundah gulana tak habis-habisnya mengemis pengampunan musuh yang tak akan pernah mereka berikan sambil tak habis-habisnya melemparkan "pernyatan-pernyataan" sikap dan tuntutan birokratis. Di Indonesia ada 2 tabu besar yang harus selalu diperhatikan: 1. JANGAN MEMUSUHI ISLAM 2. JANGAN BERSIKAP DAN BERTINDAK RASIALISTIS TERHADAP ETNIS TIONGHOA. Selebihnya pandai-pandailah membawa diri. ASAHAN.
----- Original Message ----- From: Lusi D. Tionghoa Indonesia, Berhenti Meratapi Masa Lalu Penulis : Ruhut Ambarita/Daniel Tagukawi JAKARTA - Generasi telah berganti, namun warga negara keturunan Tionghoa masih terus dihantui sejarah kelam. Perlakuan diskriminasi hingga penistaan puluhan tahun lamanya seolah sulit pudar dilekang zaman. Bukan ingin melupakan, namun jangan sampai duka itu terus mengungkung sebagai anak bangsa Indonesia. Demikian benang merah diskusi "Anatomi Politik Tionghoa" yang digelar harian umum Sinar Harapan di Jakarta, Senin (6/2). Diskusi ini menghadirkan sejumlah tokoh, akademikus, politikus, birokrat, dan pengusaha keturunan Tionghoa. “Jangan menangis, jangan meratapi masa lalu. Masalah Indonesia ini masalah kita semua. Sekarang tergantung kita. Mau sama-sama berbuat atau tidak untuk Indonesia?" kata Hermawi F Taslim dari Komunitas Glodok. Menurutnya, sekarang ini keturunan Tionghoa Indonesia sama dengan warga negara lain. Kalau ada hak sebagai warga negara yang tidak dipenuhi harus diperjuangkan, bukan meratapi masa lalu. "Sekarang ini tidak ada satu pun partai yang tidak ada keturunan Tionghoa. Kalau ada masalah satu dua kasus soal SKBRI di lapangan, misalnya, itu bukan kebijakan tapi karena ketidaktahuan petugas saja," tegasnya. Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Thung Ju Lan mengatakan, bangsa Indonesia, terutama warga Tionghoa, secara intelektualitas memiliki persoalan keterputusan generasi akibat penyingkiran terhadap anak-anak bangsa yang terjadi selama rezim Soeharto. Keterputusan hubungan antara generasi tua-muda akibatnya menimbulkan krisis identitas di generasi muda yang sulit dihindarkan. Itu mengapa, kata dia, langkah bersama membangun masa depan bangsa masih sulit dilakukan. Generasi muda keturunan Tionghoa, utamanya, masih sulit melihat dirinya sebagai bagian dari Indonesia. "Keterputusan ini jika tidak diselesaikan maka akan terus menimbulkan trauma. Kita harus mencari jalan keluar dari keterputusan ini," katanya. Oleh karena itu, ia mengatakan, bangsa ini harus melahirkan orang-orang baru karena membutuhkan generasi muda yang berpikir holistik dan plural. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat China, Sudrajat memandang orang Tionghoa di Indonesia belum berhasil berbaur dengan warga Indonesia dari etnis lainnya yang beraneka ragam. Warga keturunan Tionghoa yang utamanya tinggal di perkotaan masih mengasingkan diri dalam bingkai eksklusivisme. Situasi hubungan sosial seperti itu, menurutnya, terjadi akibat politik dan kekuasaan pada masa lalu yang mengucilkan warga Tionghoa selama puluhan tahun lamanya, sehingga tak ada banyak pilihan selain berdagang dan membangun komunitas sendiri. Bangsa ini gagal membangun integritas yang multimajemuk, katanya. Pencabutan aturan yang tercipta semasa rezim Soeharto untuk mengucilkan warga Tionghoa di Indonesia pun belum mampu mengembalikan kepercayaan. Karena itu Sudrajat berharap, "(Mari) kita melupakan peristiwa masa lalu untuk mengantarkan (bangsa) seperti situasi pada saat ini." Bukan Seragam Hal senada dikatakan Harry Tjan Silalahi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Ia mengatakan, warga Tionghoa di Indonesia harus berhenti meratapi luka pada masa lalu. Krisis kebangsaan dan kemiskinan saat ini merupakan ancaman nyata yang terus menggerus nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan. Warga Tionghoa, kata Harry, harus mengambil kesempatan memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan, serta menjawab keterpurukan ekonomi yang tengah dialami bangsa. "Kita harus menjadi bagian dari penyelesaian problem bangsa ini," kata pria bernama asli Tjan Tjoen Hok itu. Namun, kata Harry, ada tiga faktor yang dapat membuat hal itu terjadi. Pertama adalah meninggalkan nilai-nilai primodialisme primer dengan menegakkan keadilan sosial. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan harus dikedepankan, bukan keseragaman. "Unity not uniformity," ujarnya. Faktor terakhir, kata Harry, warga Tionghoa harus menularkan secara nyata nilai-nilai luhur Tionghoa, seperti rajin, tekun, setia kawan, dan melayani orang lain. "Hal itu yang kini dilupakan," ujarnya. Menurutnya, kontribusi warga Tionghoa terhadap bangsa ini harus dibuktikan dan kemudian ditunjukkan kepada warga Indonesia lainnya. Senada dengan Harry, CEO Global Nexus Institute, Christianto Wibisiono mengatakan, warga Tionghoa sebaiknya berhenti atau jangan lagi mempersoalkan masa lalu. Bangsa Indonesia harus dapat memberi contoh kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Di sisi lain, kata Christianto, presiden Indonesia pada masa mendatang harus dapat mengantarkan proses rekonsiliasi bangsa ini dengan sejarah masa lalunya yang kelam sebagai bangsa yang bermartabat dan berjiwa besar. Menurutnya, dari presiden pertama sampai keenam tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, tidak ada presiden yang baik semua atau buruk semua. Presiden ketujuh nanti, katanya, harus figur yang memiliki visi menuju Indonesia bermartabat. "Tidak bisa dengan politik dinasti, oligarki, dan kartel politik. Tapi, kita butuh figur yang mampu memimpin Indonesia dan memimpin Asia Tenggara," tegasnya. Aimee Dawis dari FISIP UI menuturkan, setelah 1998 ada banyak kemajuan di berbagai bidang yang dialami warga Indonesia keturunan Tionghoa. Misalnya, organisasi keturunan Tionghoa tumbuh sangat pesat karena mencapai 300-500 organisasi. Organisasi itu bergerak di bidang sosial, seni, dan sebagainya. "Tidak ada lagi persoalan untuk berekspresi, misalnya melalui musik, seni, serta usaha. Begitu juga dengan pendidikan yang berkembang sangat pesat," ia menjelaskan. Namun, Aimee melihat peranan kaum perempuan keturunan Tionghoa dalam pembangunan bangsa perlu mendapat perhatian. "Namun, ada sejumlah tokoh perlu menjadi teladan, seperti Mari Elka Pangestu dan Susi Susanti," katanya. http://kompasnewsupdates.blogspot.com/
