Daerah Mulai Akui Ada Politik Uang di Kongres Demokrat | Heru Margianto Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam iklan Partai Demokrat antikorupsi.
JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan terjadinya politik uang dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat pada kongres di Bandung tahun 2010 mulai terbuka. Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Diana Maringka mengakui siap mengembalikan uang Rp 100 juta yang diterima dari kubu Anas Urbaningrum. Uang itu masih ada. Saya siap mengembalikan. Diana kepada wartawan di Manado, Rabu (8/2/2012), menuturkan, uang Rp 100 juta itu diterima di sebuah hotel di Bandung dari Umar Irzal. Tujuannya agar ia memilih Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. ”Uang itu masih ada. Saya siap mengembalikan,” ujar Diana. Namun, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sulut Marten Manoppo menampik keterangan Diana. Ia mengaku tak tahu-menahu adanya politik uang dari kubu Anas. Namun, dia menyebutkan pernah menerima Rp 7,5 juta dari panitia saat Anas, Andi Mallarangeng, dan Marzuki Alie melakukan sosialisasi pencalonan mereka sebagai ketua umum. Menurut Diana, 11 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di Sulut menerima dana untuk pemenangan Anas. ”Saya tahu karena kami dikumpulkan di sebuah hotel, lalu dibagi uang satu per satu. Saya berani sumpah,” paparnya. Uang itu diterima bertahap. Hari pertama Rp 30 juta. Sisanya, 7.000 dollar Amerika Serikat, diserahkan tiga jam menjelang pemilihan. Diana mengaku menerima dana dari tim sukses Andi senilai Rp 5 juta. Patra M Zen, penasihat hukum Anas, menyatakan, jika ada bukti korupsi yang dituduhkan kepada Anas, silakan diproses. ”Namun, janganlah dihakimi melakukan korupsi, padahal Anas tak melakukan hal itu,” katanya. Patra khawatir penggalangan opini itu untuk membuat Anas seolah-olah bersalah. Padahal, yang disebutkan itu tak pernah dilakukan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, dilaporkan, puluhan mahasiswa berunjuk rasa menolak kedatangan Anas. Massa dari Forum Mahasiswa Antikorupsi itu membakar foto Anas dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera menuntaskan kasus korupsi proyek wisma atlet SEA Games di Palembang. Koordinator aksi, Delon, menuturkan, mereka menolak Anas karena namanya kerap disebutkan dalam kasus wisma atlet yang menyeret kader Partai Demokrat Angelina Sondakh dan Muhammad Nazaruddin. Anas ke Gowa dan Makassar untuk melantik pengurus DPC Partai Demokrat.(zal/why/ato/sin/nwo/tra) SBY Perintahkan Pembersihan Kader Busuk TEMPO.CO – 1 jam 25 menit lalu TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan memerintahkan para pendiri dan deklarator partai melakukan pembersihan terhadap para kader yang bermasalah. "Kami semua diminta bersih-bersih. Saya, kalau terkena korupsi, secara gentleman saya akan mengundurkan diri," kata Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Demokrat, Sutan Bhatoegana, di gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut Sutan, perintah itu disampaikan dalam pertemuan Yudhoyono dengan sembilan pendiri dan deklarator selama satu jam di kediaman Puri Cikeas pada Ahad, 5 Februari lalu. Dalam pertemuan sejak pukul 15.00 WIB itu, Yudhoyono juga meminta Forum Komunikasi mengumpulkan para pendiri Demokrat yang bertebaran di daerah, khususnya yang pernah menjadi pengurus provinsi di Jawa. "Ini untuk mengembalikan tulang-tulang yang berserakan," ujarnya, menirukan Yudhoyono. Itu sebabnya, Forum Komunikasi akan menggelar pertemuan dengan para mantan ketua dan sekretaris pengurus provinsi dari 31 provinsi pada akhir Februari dan Maret 2012. Pertemuan Yudhoyono dengan sembilan pendiri Demokrat terjadi menjelang SBY menyampaikan keterangan pers menanggapi penetapan Angelina Sondakh, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap proyek Wisma Atlet. Mereka adalah Ventje Rumangkang, Sutan Bathoegana, Irzan Tandjung, Tata Mustaqim, Denny Sultani, Rizald Max Rompas, Marcus Silano, Husen Abdul Azis, serta Reza Ali. Sumber Tempo di Demokrat menuturkan, bisa saja pertemuan itu mengeluarkan rekomendasi untuk mengadakan kongres luar biasa guna menggusur Ketua Umum Anas Urbaningrum. Anas dinilai sebagai biang keladi kemerosotan citra partai selama delapan bulan hingga setahun belakangan ini lantaran dia diduga terlibat kasus suap proyek Wisma Atlet dan Stadion Hambalang. Kekhawatiran para pendiri semakin membuncah ketika Wakil Sekretaris Jenderal Angelina Sondakh dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus wisma atlet. Ketua Forum Komunikasi, Ventje Rumangkang, menampik pertemuan itu untuk menggilas Anas. "Ini bukan untuk menurunkan Anas, tapi membantu partai dan pemerintah,” ujarnya setelah menemui Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Marzuki Alie di gedung DPR, Jakarta, Selasa lalu. Marzuki juga menjabat Ketua DPR. FEBRIYAN | ARYANI K | JOBPIE
