Bekukan Pengurus FPI SAMPIT - Gelombang penolakan warga Kalteng terhadap ormas FPI di Bumi Tambun Bungai terus berlanjut. Setelah aksi massa turun ke jalan di Kota Palangka Raya dan Kuala Kapuas saja, giliran warga Kota Sampit, Kotawaringin Timur (Kotim) yang bereaksi keras. Bahkan, mereka meminta kepengurusan FPI Kotim yang sempat dijadwalkan akan dilantikan untuk dibekukan.
Tak hanya menolak FPI, menurut Ketua Harian DAD Kotim Hamidhan Ij Biring mengatakan, pihaknya juga menolak kedatangan Ketua FPI Pusat ke Kota Mentaya itu, meskipun hanya melakukan ceramah. "Kalau cuma kemaulidtan keagamaan tetap dilaksanakan besok (hari ini, red), namun masyarakat tidak ingin FPI ada di Kotim," kata Hamidhan kepada Kalteng Pos, kemarin (12/2). Meski warga menolak ada FPI di Kotim dan tidak mengharapkan kehadiran ketuanya dalam kapasitas sebagai penceramah, namun dia menghimbau kepada masyarakat Kotim agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan. "Masing-masing diharapkan bisa menahan diri, agar tidak berbuat anarkis," katanya. Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Jami H Said Alwi Hasan tempat dimana rencana ketua FPI Pusat berceramah membenarkan bahwa, Habib Rizieq batal datang ke Sampit. Namun khusus untuk acara malam Maulid peringatan Nabi Besar Muhammad SAW, masih tetap dijadwalkan pada hari ini. "Katanya beliau (Habib Riziek, Red) sedang sakit," ujar Said Alwi Hasan kemarin. Menurutnya, mereka juga sudah mencari penggantinya. "Rencananya kita akan mendatangkan Habib Hasan dari Palembang untuk memberikan ceramah di malam maulidtan nanti. Intinya yang diganti cuma penceramahnya saja," jelasnya. FPI tampaknya tidak akan tinggal diam dengan penolakan warga Kalteng ini. Ketua Bidang Advokasi FPI Munarman mengatakan, pihaknya akan melakukan perlawanan secara hukum. Mereka sedang mengumpulkan alat bukti. Di antaranya, adanya rapat yang dilakukan di rumah betang kompleks Kantor Gubernur Kalteng. Menurutnya, FPI telah menjadi korban, karena dilarang memasuki wilayah yang sejatinya adalah bagian dari NKRI. Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang SH terkesan sangat berhati-hati menanggapi masalah itu. "Saya hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memelihara keamanan bersama dengan MUI dan organisasi keagamaan dan FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragam, Red) serta aparatur keamanan," tulis Teras pada pesan singkat yang dikirimkan ke Kalteng Pos, Minggu (12/2) kemarin. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin juga angkat bicara. Din meminta kepada setiap ormas agama yang ada saat ini sebaiknya tidak mengedepankan kekerasan. "Saya tidak menilai kelompok demi kelompok. Namun tiap kelompok manapun jangan terjebak pada kekerasan karena kita harus menolak segala bentuk kekerasan," ujar Din di sela-sela perayaan puncak World Interfaith Harmony Week di gedung Nusantara IV, kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. Din menyatakan, setiap kelompok ataupun ormas memiliki hak untuk hidup di negeri ini. Setiap kelompok ormas juga memiliki hak berjuang di negeri ini. Hanya saja, syaratnya, tiap kelompok manapun jangan terjebak pada kekerasan. Terutama kepada ormas-ormas agama, Din menilai sejarah membuktikan bahwa keberadaannya telah memberikan kebaikan. Ormas agama yang tidak melakukan kekerasan, kata Din, telah berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat. "Tidak hanya NU (Nahdlatul Ulama) atau Muhammadiyah, banyak ormas yang sudah berperan untuk bangsa dan negara (tanpa kekerasan)," jelasnya Hal senada disampaikan lima ormas yang tergabung dalam Forum Pemuda dan Mahasiswa Muslim Peduli Perdamaian Kalimantan Tengah (PPMMPPKT) menilai penolakan terhadap FPI di Bumi Tambun Bungai ini adalah hal yang wajar dalam alam demokrasi. Apalagi jika penolakan dengan menegakan etika dan rambu-rambu hukum, serta menggunakan cara-cara yang menghindari adanya kekerasan dan tindakan anarkisme. Sebab jika ada kekerasan atau anarkisme, maka sangat berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat luas. Untuk itu, kelima ormas yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Angkatan Muda Islam Indonesia (AMII) Kalteng, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Dewan Pimpinan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Kalteng, dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) itu menyampaikan tiga butir penyataan sikap. Pertama, menolak segala tindakan anarkis dan tindakan provokasi yang mengatasnamakan apa pun di Bumi Tambun Bungai. Kedua, agar masyarakat bisa lebih menahan diri dan tidak mudah terpancing isu-isu yang dapat mengancam perdamaian masyarakat. Berikutnya, kepada kepada aparat keamanan dapat melakukan langkah deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan perdamaian masyarakat luas. Pernyataan sikap ditandatangani Heri Suroso (HMI), Heri Fauzi (AMII Kalteng), Al-Kustari (PMII), Priyono (IMM Kalteng) dan Abdul Aziz (KAMMI). (ala/yon/ron/jpnn) Senin, 13 Februari 2012 12:17:34 WIB http://www.kaltengpos.web.id/?menu=detail_atas&idm=5996
