>>Subject: Fw:Saya, Seorang Kristiani yang Mendukung FPI
>>Sudah saya cek, link yang diberikan. Sudah tidak ada di kompasiana (entah 
>>didelete atau diapain). Tetapi jejaknya di google masih ada. Masukin saja 
>>kata kuncinya di google "saya seorang kristiani yang mendukung FPI 
>>kompasiana", nanti akan muncul link di
>>> 
>>>http://sosbud. kompasiana. com/2012/ 02/19/saya- seorang-kristian 
>>>i-yang-mendukung -fpi/
>>> 
>>> 
>>>Lia Christine, Perempuan Kristiani yang Membela FPI Orang Islam mendukung 
>>>FPI, itu biasa. Tetapi tidak biasa jika yang membela adalah orang non Islam. 
>>>Seseorang yang mengaku bernama Lia Christine, Kompasianer perempuan dari 
>>>Surabaya, menyatakan pembelaannya terhadap FPI. Perempuan yang mengaku 
>>>berpendidikan psikologi... , Universitas Airlangga ini pada awalnya juga 
>>>tidak suka dengan FPI. Tapi beberapa kejadian terakhir ternyata justru 
>>>membuatnya berubah pikiran.  Selengkapnya, silakan baca tulisannya di Opini 
>>>Kompasiana :
>>> 
>>> 
>>>Saya, Seorang Kristiani yang Mendukung FPI Siapa tak yang tak mengenal FPI? 
>>>Tiga huruf itu adalah singkatan dari Front Pembela Islam. Ormas Islam yang 
>>>sering dikait-kaitkan dengan ‘tradisi’ kekerasan. Pada dasarnya prinsip 
>>>utama FPI adalah menegakkan Amar Maruf Nahi Mungkar [mengajak kebaikan dan 
>>>memerangi kejahatan] tapi apa boleh buat, media sudah ‘berhasil’ mengekspos 
>>>FPi dengan ‘budaya’ kekerasannya dan (kebanyakan) orang Indonesia sudah 
>>>memberi nilai buruk terhadap FPI. Saya sebagai seorang Kristiani (penganut 
>>>Katholik) sedikit miris ketika media memberitakan kekerasan-kekerasan yang 
>>>dilakukan FPI. Dan saya pun sempat merasa tidak suka dengan keberadaan FPI 
>>>di Indonesia. Mulai dari tragedi Monas, penutupan bar, demo anti miras, dll. 
>>>Saya merasa bosan dengan kekerasan-kekerasan yang dilakukan FPI. Dan 
>>>masyarakat pun seakan juga tak setuju jika FPI memakai ‘embel-embel’ Islam. 
>>>Karena menurut mereka, Islam itu damai, mencintai
perbedaan dan bukan kekerasan. Damai itu Indah Seiring berjalannya waktu, tak 
terdengar berita tentang FPI. Tiba-tiba Indonesia dikejutkan dengan berita 
‘Penolakan FPI di Palangkaraya’. Sejenak saya tercengang. Seketika itu pula 
saya mulai penasaran dengan FPI. Mengapa FPI sampai ditolak di Palangkaraya? . 
Saya mencari info-info. Hingga saya mulai merenung, mengapa masyarakat tidak 
berpikir ‘apa yang melatarbelakangi FPI untuk melakukan kekerasan’. Sejak itu 
saya menyimpulkan, bahwa pasti ada sebab yang membuat FPI beraksi. Contohnya, 
saat FPI melabrak belasan anggota PDIP bertemu dengan mantan anggota PKI di 
Blitar. Menurut saya, FPI telah berusaha menghilangkan keberadaan PKI sampai 
pada akar-akarnya. Dan itu saya setuju. Walaupun hanya bertemu ‘mantan’ anggota 
PKI, jika pertemuan itu terjadi berkala bisa memungkinkan PKI tumbuh kembali di 
Indonesia. Kemudian soal Demo Miras, itupun saya juga setuju. Pemerintah macam 
apa yang berani
mencabut UU larangan Miras? itupun FPI masih disalahkan. Padahal jika langkah 
yang digagas pemerintah untuk mencabut UU larangan miras, mau jadi apa negeri 
ini? jadi negeri yang menghalalkan miras?. Itu saja dua contoh yang 
‘me-miris-kan’. Tidakkah media memberitakan ketika anggota FPI membantu 
mengevakuasi 70.000 korban tsunami Aceh? Tidakkah media memberitakan ketika FPI 
mendirikan posko bencana gunung Merapi?, sungguh aneh. Dan pencarian info 
tentang FPI terus saya lanjutkan. Saya singgah di sebuah forum di internet yang 
notabene menghujat dan menolak FPI. Tapi ada satu komentar yang menarik menurut 
saya untuk dibagikan kepada member Kompasiana. User itu bernama adiet87smg, dia 
menulis: “hidup d jman skrg emang aneh. kbodohan udh ada dmana2, orang mau 
berbuat baek aja susah. jadi inget tuh pas jamanx nabi. nabi aja pas dakwah n 
ngajak manusia kpd kebaikan, mlh beliau dilempar pke kotoran. gile bgt kand? 
sama kyak skrg, ngajak orng brbuat baik
eh malah dimusuhin, dikutuk, n disuruh bubar. bner2 jman edan kali yak!” Saya 
jadi teringat ketika ada demo penolakan FPI di bundaran HI. Kebanyakan dari 
peserta demo adalah kamum gay, lesbian, tuna susila, dan semacamnya. Wajar jika 
mereka menolak FPI, karena memang status mereka bertentangan dengan agama. Dan 
kagetnya lagi, saya mendapat info bahwa penggerak demo Penolakan FPI adalah 
Ulil Abshar Abdalla, fungsionaris partai Demokrat yang sedang terjerat kasus 
korupsi dan disebut-sebut juga sebagai anggota JIL [Jaringan Islam liberal]. 
Wow. Pantas saja Ulil Abshar Abdalla menggerakkan massa untuk menolak 
keberadaan FPI, karena FPI telah mencatut namanya sebagai salah satu oknum yang 
bersembunyi di Partai yang kebanyakan anggotanya sedang terjerat kasus korupsi. 
Tentang berita penolakan FPI di Palangkaraya, itu juga disebut-sebut sebagai 
upaya Ulil Abshar Abdalla untuk ‘memusnahkan’ FPI dari dunia ini. Padahal warga 
Dayak sendiri yang meminta FPI
berdiri di Kalteng Saya sebagai penganut Katholik, mendukung upaya FPI untuk 
memerangi kejahatan. Tetapi mungkin lebih indah jika diiringi dengan tindakan 
yang damai, tidak mudah tersulut emosinya dan kemudian mengadakan aksi-aksi 
yang dianggap meresahkan. Tuhan selalu memberkati orang-orang yang memerangi 
kejahatan. Diambil dari : http://sosbud. kompasiana. com/2012/ 02/19/saya- 
seorang-kristian i-yang-mendukung -fpi/
>>>
>>>


Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

-----Original Message-----
From: "Sunny" <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Fri, 24 Feb 2012 21:35:13
To: <Undisclosed-Recipient>
Reply-To: [email protected]
Subject: [inti-net] Komunitas Dayak Islam Memang Tidak Menghendaki FPI

Refl: Bagaimana  sikap komunitas di lain tempat, terisitimewa di Pulau Jawa, 
senang atau tidak senang dengan FPI dan konco-konco mereka?

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/komunitas-dayak-islam-memang-tidak-menghendaki-fpi/

5.02.2012 12:17

Komunitas Dayak Islam Memang Tidak Menghendaki FPI
Penulis : Aju/Lili Sunardi/Vidi Batlolone/Saiful Riza/Web Warouw/Tutut Herlina

 (foto:SH/Aju)
PONTIANAK - Komunitas suku Dayak beragama Islam di Provinsi Kalimantan Tengah 
memang tidak menghendaki kehadiran Front Pembela Islam (FPI), sehubungan aksi 
penolakan berujung demonstrasi besar-besaran di Bundaran Besar, Jalan Meranti, 
dan Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangkaraya, akhir pekan lalu.

Hal itu dikemukakan Sabran Achmad, salah satu tokoh suku Dayak beragama Islam, 
saat dihubungi SH dari Pontianak, Rabu (15/2). “Ini murni aspirasi masyarakat. 
Kami di Provinsi Kalimantan Tengah menginginkan kedamaian, masyarakat sudah 
telanjur memandang negatif terhadap FPI,” ungkapnya.

Menurut Sabran, harus disadari tidak sedikit masyarakat beragama Islam di 
Indonesia yang sudah gerah dengan aksi kekerasan yang dilakukan FPI di sejumlah 
daerah. Budaya kekerasan yang dilakukan FPI, menurutnya, telah merusak citra 
agama Islam secara keseluruhan.

Kemarin, ratusan aktivis dari berbagai latar belakang juga menyerukan penolakan 
terhadap aksi-aksi kekerasan yang selama ini dilakukan FPI dengan menggelar 
aksi damai di Bundaran HI, Jakarta.

Gerakan yang mengatasnamakan Indonesia Damai Tanpa FPI ini meminta pemerintah 
tegas terhadap FPI. Sejumlah aktivis pendukung pluralisme hadir dalam aksi ini, 
antara lain Innayah Wahid, Hanung Bramantyo, dan Nia Dinata.

Aksi damai ini sempat diwarnai ricuh saat orator aksi dipukul oleh orang tak 
dikenal. Polisi hari ini menetapkan satu tersangka atas pemukulan tersebut.

Sosiolog dari Universitas Gajah Mada (UGM) Arie Sudjito mengatakan, penolakan 
FPI dan organisasi sejenis yang gemar melakukan tindak kekerasan oleh komunitas 
warga, akan menjadi pola umum ke depan jika pemerintah terus bersikap tidak 
peduli.

“Karena hukum di Indonesia tidak dijalankan secara adil, maka setiap ormas, 
kelompok masyarakat akan memilih caranya sendiri-sendiri untuk menghadapi 
ancaman,” katanya.

Menurutnya, penolakan masyarakat Dayak terhadap kehadiran FPI di Kalteng 
sebenarnya bersifat antisipatif, karena pemerintah dan aparat keamanan tidak 
mampu lagi mengantisipasi kedatangan FPI.

Tudingan

Sementara itu, Juru Bicara FPI Munarman bersikukuh penolakan terhadap kehadiran 
FPI di Kalteng dilakukan preman yang dipimpin Gubernur Kalteng Agustinus Teras 
Narang. Perkumpulan Dayak Islam, menurut Munarman, juga merupakan organisasi di 
bawah kendali Teras Narang.

“Pemimpin organisasi Dayak Islam adalah seorang pegawai pemda, sekaligus mantan 
ketua Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Saya tahu siapa dia,” 
katanya.

Ia meyakini hubungan FPI dan masyarakat di Kalimantan tidak terganggu, karena 
di sana beberapa kantor perwakilan FPI telah didirikan. Salah satunya di Kota 
Waringin dan Sampit.

Sebaliknya, ia menilai, suku Dayak yang cenderung melakukan kekerasan terhadap 
suku lainnya. “Dulu ribuan orang Madura mati, itu karena siapa? FPI tidak 
pernah membunuh ribuan orang,” katanya.

Namun Sabran menegaskan penolakan kehadiran FPI justru karena di Kalteng pernah 
terjadi konflik rasial suku Dayak dan Madura pada 2001, dan penolakan ini untuk 
kebaikan semua pihak.

“Demonstrasi besar-besaran suku Dayak di Palangkaraya bertujuan pencegahan. 
Muspida Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan tugas secara baik, benar, 
tegas dan tepat, sehingga keributan tidak menjalar,” ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng, Lukas Tingkes, sebelumnya 
mengatakan penolakan FPI sudah dilakukan satu bulan sebelumnya. DAD selalu 
berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah agar 
permasalahan rencana pelantikan FPI dibatalkan, karena situasi tidak kondusif.

Di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, kemarin, digelar pertemuan sejumlah 
warga suku Dayak di Rumah Betang, Jalan Letjen Sutoyo, Pontianak Selatan, dalam 
menyikapi situasi yang terjadi di Palangkaraya.

Pertemuan dipandu Pelaksana Harian Ketua DAD Kalbar Yakobus Kumis dan dihadiri 
Direktur Bina Mitra Polisi Daerah Kalbar Komisaris Besar Polisi Suhadi Siswo 
Wibowo. Di dalam pertemuan, warga suku Dayak di Kalbar menyatakan tetap berada 
di barisan terdepan di dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban 
masyarakat.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo menganggap penolakan masyarakat Palangkaraya 
terhadap FPI wajar. Tindakan itu semata-mata agar tidak memanaskan situasi di 
wilayah Kalteng.

Kepolisian, kata Timur, dapat memahami keinginan Pemerintah Daerah Kalteng 
menolak keberadaan FPI. Menurutnya, pemda memang ingin mencegah situasi-situasi 
tidak kondusif, yang mungkin timbul dari keberadaan FPI di daerah tersebut.

Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution mengatakan, 
pihaknya tidak dapat memberikan sanksi kepada ormas yang melakukan aksi 
anarkis. Tetapi hanya akan memproses anggotanya, yang terbukti melanggar pidana 
dalam setiap aksinya di lapangan.

“Kita proses hukum semua yang melakukan tindak pidana, tidak pandang bulu, dari 
mana pun ormasnya. Tapi, untuk pembinaan ormasnya akan kita serahkan kepada 
Kemendagri yang memang memiliki kewenangan untuk membina ormas,” katanya di 
Jakarta, Selasa (14/2).

Seperti diketahui, UU No 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1986 
tentang Ormas menyebutkan, pembubaran setiap ormas hanya bisa dilakukan melalui 
fatwa Mahkamah Agung setelah sebelumnya, ormas tersebut melakukan pelanggaran 
dan mendapat teguran tiga kali.

Tersangka Pemukulan

Sementara terkait dengan insiden pemukulan terhadap aksi damai tolak FPI di 
Bundaran HI kemarin, polisi telah menetapkan satu tersangka dari empat orang 
yang diamankan Polda Metro Jaya. Tiga orang lainnya masih berstatus sebagai 
saksi.

"Pelaku yang melakukan pemukulan terhadap koordinator aksi 'Indonesia Tanpa 
FPI' Bhagavad Sambadha berinisial J," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro 
Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, saat dihubungi SH, hari ini. Menurutnya, tiga 
orang lainnya yang masih berstatus saksi berinisial A, B, dan S.

Dikatakannya, penyidik sejauh ini masih terus memeriksa sejumlah saksi yang 
saat kejadian berada di lokasi. Selain itu, polisi juga masih memeriksa rekaman 
video yang berisi kejadian saat aksi pemukulan terjadi.

Namun menurutnya, dari keempat orang itu belum ditemukan kartu identitas salah 
satu organisasi apa pun sehingga polisi masih mendalami motif pemukulan 
tersebut. "Kami akan terus dalami apakah mereka berasal dari salah satu 
organisasi massa, atau bertindak atas inisiatif pribadi," ucapnya.

Kirim email ke