http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=42&id=37423
KAMIS, 14 Maret 2012 | 104 Hits BBM Naik, SBY Turun? Oleh: Harits Abu Ulya, (Direktur CIIA (The Community Of Ideological Islamic Analyst) Opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) April mendatang, seolah pilihan final dengan alasan antisipasi dampak melemahnya ekonomi global dan tragedi politik kawasan produsen minyak di Timur Tengah. Sebuah kebijakan politik ekonomi yang tidak populis. Apalagi pada Mei nanti, tarif dasar listrik (TDL) juga akan dinaikkan secara bertahap. Apakah kebijakan ini akan menjadi bumerang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)? Dengan memetakan faktor dan variabel perubahan politik, kita bisa melihat kemungkinannya. Peta entitas yang menghendaki perubahan terpolarisasi dalam dua kutub. Pertama, kelompok intrasistem (intra-parlementer) dan yang kedua kelompok ekstra-parlementer. Juga bisa dikategorikan dalam perspektif pro-sistem politik demokrasi-kapitalis, dan yang kontra. Sebagian entitas ektra-parlemen masih percaya kepada sistem yang ada saat ini, bahkan terkadang mereka membuat simbiosis dengan kelompok intra-parlementer. Karena itu, kecil peluang jika rakyat berharap parpol dan anggotanya yang di parlemen untuk memakzulkan SBY, oleh partai oposan sekalipun. Fakta empiris menjelaskan kapasitas politikus di parlemen lebih mewakili kepentingan politik segelintir orang dan kelompok. Atau sebenarnya mereka adalah wakil para pemodal, cukong yang tidak tampak di panggung politik. Meminjam hasil survei CSIS 16-24 Januari 2012, tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai mencapai 87,4 persen. Kepercayaan kepada politikus hanya 23,4 persen, dan kinerja parpol 87,6 persen dinilai sangat buruk. Ini tidak jauh beda untuk DPR periode 2004-2009, di mana kepercayaan masyarakat rata-rata hanya 24 persen. Artinya, masyarakat sendiri sudah apatis terhadap mereka. Partai dan politikusnya tersandera kepentingan politik transaksional. Kebijakan yang tidak populis dari status quo bisa diatur melalui (sekretariat gabungan) parpol koalisi agar DPR bisa memberikan legitimasi. Jebakan demokrasi menjadikan parpol “banci”, rumus baku pergantian RI-1 harus melalui mekanisme demokrasi. Kedua, bagaimana dengan komponen ekstra-parlemen? Mereka sebagian besar dari kalangan aktifis, ormas, NGO/LSM atau embrio sebuah parpol dan mahasiswa yang pragmatis. Orentasi politiknya tidak jauh beda, menjadi “oposan” bermanuver dan melakukan tekanan-tekanan dengan berbagai teknik dan strategi terhadap status quo. Tapi, tidak jarang itu hanya menjadi batu loncatan untuk mereguk keuntungan pragmatis. Di kalangan mahasiswa tidak ada kekuatan massif untuk mengawal isu kenaikan harga BBM menjadi bola salju yang berdampak tumbangnya rezim, apalagi jika peran intelijen mampu penetrasi dan mengondisikan pola pergerakan dan orentasinya. Jika reformasi jilid II terjadi, penulis yakin “quasi reformasi” akan tetap terulang. Mubazir! Ketiga, bagaimana peluang bagi kelompok ekstra-parlementer yang kontra sistem politik demokrasi-kapitalis? Dalam konteks Indonesia penulis menemukan dua arus kelompok. Pertama, kelompok sosialis/sosdem, kelompok ini dalam jumlah yang kecil dan sangat tidak signifikan. Dengan bahasa anti neoliberal dan anti kapitalisnya juga belum memiliki kekuatan massif dan signifikan yang mampu menciptakan class struggle untuk melahirkan sintesa politik baru. Sejauh ini, aktifis, mahasiswa, kalangan buruh dengan serikat buruhnya menjadi basis potensial pergerakan mereka di samping kelompok tani. Belum lagi kebijakan pemerintah yang bisa meninabobokkan rakyat, otomatis akan mereduksi dan membungkam topik “revolusi” ala kaum kiri. Kemudian bagaimana dengan kelompok Islamis yang mengusung perubahan dengan Islam Ideologisnya? Apakah akan mampu merealisasikan “ganti rezim dan ganti sistem”? Dalam hitungan politik, sebenarnya faktor perubahan yakni adanya realitas fasid (rusak) yang inderawi sudah terpenuhi. Demikian banyak problem kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia tidak beranjak dari kubangan masalah. Contoh, kenaikan harga BBM kali ini saja akan otomatis memicu inflansi menjadi 7 persen. Jelas-jelas rakyat kecil akan menerima dampak, semakin menderita dengan biaya hidup makin tinggi. Dan defisit menjadi 2,3 persen dari 1,5 persen, namun untuk menutup defisit pemerintah justru menambah target utang Rp50 triliun dari posisi utang Rp1.900 triliun, dengan target utang bruto 2012 sekitar Rp300 triliun. Secara objektif, kelompok Islamis Ideologis belum mampu meng-cover dinamika politik domestik Indonesia untuk keluar menjadi pemenang. Sebenarnya peluang melakukan terobosan sangat besar, di samping targedi “revolusi Arab” cukup menginspirasi dan melahirkan optimisme tentang sebuah siklus kemenangan yakni kelahiran nasib baik kaum Islamis pascaruntuhnya kapitalisme global. Namun berangkat dari isu kenaikan harga BBM, penulis melihat masih adanya ganjalan yang berarti bagi kelompok Islamis. Baik terkait internal kelompok atau dari eksternal. Secara aktual, poblem-problem yang melilit mayoritas umat Islam justru melahirkan sikap sangat apatis. Masyarakat sibuk menjadi orang-orang individualis, yang penting bisa menyelamatkan kemaslahatan pribadi masing-masing. Namun demikian, perubahan adalah suatu yang niscaya setinggi apapun tembok penghalangnya. Kuncinya adalah bagaimana menjadikan kerusakan sistemik akibat diterapkannya ideologi politik yang fasad (batil) sekuler-kapitalis sebagai amunisi untuk membangun kesadaran masyarakat, di samping digambarkan kondisi ideal yang menjadi penggantinya. Tapi, langkah tersebut tidak cukup. Masih harus ditambah tersublimasinya kekuatan-kekuatan kunci dari masyarakat yang bisa mendukung perubahan revolusioner. Jika komponen itu bisa diraih oleh kelompok Islamis ideologis, maka banyak momentum politik menjadi entri poin dari sebuah “revolusi” baru untuk Indonesia. Akhirnya, politik menjadi seni yang serba mungkin. SBY bisa jatuh dan juga bisa tidak. Kadang nalar linear dan paralel dalam politik tidak mampu menjelaskan lahirnya faktor baru yang tidak terduga, penyebab isu perubahan menjadi bola salju yang menggelinding tanpa bisa dibendung. [Non-text portions of this message have been removed]
