Refl: Untuk apa ada substansi, yang terpenting ialah gasnya supaya umum tahu ada baunya. Sudah berapa banyak gas-gas itu ini dibuat SBY tetapi apa hasilnya?
http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/03/14/ArticleHtmls/Pembentukan-Satgas-Antipornografi-Dinilai-Tak-Substansial-14032012006011.shtml?Mode=0 Pembentukan Satgas Antipornografi Dinilai Tak Substansial JAKARTA "Jika ingin melindungi anak-anak, bukan dengan satgas." Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pornografi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuai kritik tajam. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung Wibowo menilai tak ada urgensinya membentuk satuan tugas itu. “(Satgas Antipornografi) ini membuat polemik,“katanya di gedung DPR, Jakarta, kemarin. Ia pun mempertanyakan siapa yang memberi saran kepada Presiden Yudhoyono.“Ini kontraproduktif.“ Pramono menjelaskan, kalaupun ada mafia pornografi, apa yang sudah mereka lakukan sehingga perlu dibentuk satgas untuk memberantasnya. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menganggap pem bentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi ini mengindikasikan pemerintah mengalami disorientasi. Pembentukan satgas pun tak substansial untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Pemberantasan korupsi dinilainya jauh lebih penting dilakukan. Ia berpendapat, peraturan tentang pornografi belum berlaku efektif, karena kriteria pornografi tak pernah jelas. Itu sebabnya, Pramono khawatir eksistensi satgas ini justru menambah multitafsir mengenai kriteria moralitas. “Siapa yang menentukan porno atau tidak porno?” Presiden Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi pada 2 Maret 2012. Gugus tugas ini bertanggung jawab kepada Presiden, dengan tugas mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan pornografi sesuai dengan amanat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Satgas diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, dan ketua harian dijabat Menteri Agama Suryadharma Ali. Anggotanya sejumlah menteri dan pejabat terkait. Satgas dapat dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Agung Laksono menampik jika dikatakan hal ini untuk mengalihkan isu rencana kenaikan harga bahan bakar minyak per 1 April nanti.“Pembentukan satgas perintah undang-undang tersebut,” katanya kemarin. Menurut juru bicara kepresidenan, Julian Aldrian Pasha, gugus tugas resmi bekerja sejak 3 Maret lalu. Wakil Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan Masruchah ingin peme rintah lebih dulu mengevaluasi implementasi Undang-Undang Pornografi karena sejumlah pasal masih sumir dan mengundang kontroversi.“Jika ingin melindungi anak-anak, bukan dengan satgas,” ucapnya ketika dihubungi kemarin. Masruchah juga tak melihat urgensi pembentukan satgas ini. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo berpendapat seharusnya pemerintah menguatkan peran lembaga terkait, seperti Kementerian Agama serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, bukan membentuk satgas. Tapi Partai Keadilan Sejahtera mendukung pembentukan Satgas Antipornografi.“Buktikan dalam enam bulan, apakah berhasil mengurangi pornografi di masyarakat,”ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq di gedung DPR kemarin. [Non-text portions of this message have been removed]
