Seperti kita ketahui Prof Dr Widjojo Nitisastro telah meninggal pada 9
Maret 2012. Di banyak media arsitek ekonomi Orde Baru (alias suhu Mafia
Berkeley) ini mendapatkan puja-puji setinggi langit dari para pendukung dan
pengagumnya, serta para petinggi rezim berkuasa. Seperti kita ketahui juga
konsep ekonominya bukan saja gagal memakmurkan rakyat, tetapi juga telah
membawa Indonesia ke tepi kebangkrutan pada 1998 dan yang memberatkan kehidupan
sebagian besar rakyat sampai saat ini. Berikut artikel yang tetap relevan.-
Harsutejo.-
Mafia Berkeley
Mafia ini telah mewariskan sistem ekonomi kapitalis deles kepada anak
cucu, kapitalisme primitif paling jahat dalam sejarah perkembangannya. Ketika
Presiden Sukarno dijatuhkan, Indonesia punya utang luar negeri sebesar 7,8
miliar dollar AS, 4 miliar di antaranya sebagai warisan utang Belanda yang
menjajah Indonesia lewat perjanjian KMB yang diteken Perdana Menteri Hatta.
Warisan Belanda ini sudah dari tahun 1898. Menurut Bung Hatta kita sudah
sewajarnya menanggung utang-utang itu seluruhnya, artinya ongkos penindasan
Belanda terhadap rakyat Indonesia itu harus dipikul oleh anak cucu kita semua
sekalipun kita sudah menyatakan kemerdekaan. Akhirnya warisan utang Belanda itu
dibatalkan oleh Presiden Sukarno.
Perkembangan utang luar negeri selama Orba begitu hebat atas nama
pembangunan yang diarsiteki oleh Mafia Berkeley, sebutan yang diberikan oleh
David Ransom. Anggota Mafia Berkeley sebagian lulusan Universitas Berkeley di
California. Di samping itu banyak lulusan Berkeley yang bukan anggota mafia
ini, sebaliknya ada pula lulusan dari perguruan tinggi lain menjadi anggotanya
yang pernah menduduki jabatan penting. Mereka terdiri dari kaum cerdik pandai,
ketika itu Prof Dr Widjojo Nitisastro sebagai suhunya (Ketua Bappenas), Prof Dr
Mohamad Sadli (Ketua BKPM), Prof Dr Aliwardhana (Menteri Keuangan), Prof Dr
Subroto, Prof Dr Emil Salim, Prof Dr Frans Seda, Prof Dr Sumitro
Djojohadikusumo, Drs Radius Prawiro (Gubernur BI), Prof JB Sumarlin. Mereka
inilah peletak dasar pembangunan Indonesia model Orba. Mafia ini menjalin
kerjasama sangat erat dengan pihak militer sejak 1957 lewat Seskoad di Bandung,
tempat Suharto pernah menimba ilmu.
Pada akhir 1967 sejumlah anggota Mafia Berkeley yang dipimpin sang suhu
mengadakan konferensi dengan sejumlah tokoh dunia kaum industrialis dan bankir
dari perbankan raksasa negeri-negeri kapitalis di Geneva. Konferensi inilah
yang meletakkan dasar pembangunan Indonesia dengan cara utang dan pembelian
teknologi dari negeri-negeri kapitalis serta penanaman modal asing. Menurut
mereka hanya melalui pasar bebas, hanya dengan cara mengintegrasikan diri ke
dalam kapitalisme global, bangsa Indonesia bisa maju sejajar dengan bangsa maju
lainnya. Sejak itulah jerat telah dipasang pada leher ekonomi rakyat Indonesia
yang belum lepas sampai saat ini.
Pertama-tama pembangunan dibiayai dengan utang serta memanggil modal
asing beserta teknologi mereka dengan syarat ringan bagi keuntungan mereka.
Dikatakan pembangunan akan memperbesar kue kemakmuran. Mereka menguar-uarkan
apa yang mereka sebut trickle down effect, bahwa kue kemakmuran dari
pembangunan itu pertama-tama dinikmati oleh satu lapisan di atas yang kemudian
setelah cukup besar akan menetes ke bawah kian deras dan kue itu akhirnya dapat
dinikmati seluruh rakyat, dan hilanglah kemiskinan. Betapa indah menghibur!
Dalam kenyataan tak lain daripada propaganda omong kosong kaum kapitalis
raksasa dunia dan lokal yang tumbuh berkomplot dengan kaum birokrat
menggerogoti negeri untuk kemakmuran mereka sendiri. Pembangunan dibiayai oleh
utang yang kian membesar dan mencekek, kaum kreditor kian mendiktekan
kehendaknya, hanya lapisan atas kekuasaan dan begundalnya yang menikmati. Pada
1984/1985 keadaan utang menjadi serius karena besarnya utang yang diterima
lebih besar dari cicilan utang beserta bunganya atau disebut transfer negatif
bersih. Cicilan dan bunganya dibiayai dengan utang baru. Ketika Suharto jatuh
ia meninggalkan utang luar negeri sebesar 54 miliar dollar AS, melompat lagi di
masa Habibie menjadi 77 miliar dollar AS. Belum lagi utang dalam negeri kepada
kaum kaya dan kaum koruptor lewat BLBI. Sementara itu sang rezim menjarah
setidaknya 30 % barang utangan itu untuk kepentingan dirinya sendiri di samping
korupsi transnasional bersama penanam modal. Dengan basis demikian inilah
ekonomi dan pembangunan Indonesia berpijak.
Berdasarkan penelitian ekonom kritis Sritua Arief, nilai kumulatif
investasi asing ke Indonesia 1973-1990 senila 5,775 miliar dollar AS. Sedang
transfer keuntungan yang direpatriasi sebesar 58,859 miliar dollar AS. Ini
berarti setiap dollar AS yang ditanam menghasilkan 10,19 dollar AS! Angka yang
keras kepala ini tak lain daripada sistem ekonomi penjarahan. Penanaman modal
model inilah yang digembar-gemborkan oleh kaum mafia ini sampai saat ini. Data
demikian bukan sesuatu yang baru. Seperti diakui oleh Departemen Keuangan AS,
setiap dollar yang dikontribusikan AS ke lembaga-lembaga multilateral,
perusahaan-perusahaan AS menerima lebih dari dua kali lipat jumlah itu dari
kontrak-kontrak yang dibiayai dengan utang tersebut. Hal yang sama terjadi
dengan perusahaan-perusahaan Jepang yang menangguk keuntungan besar dan
berkembang dari proyek-proyek utang Indonesia yang dikerjakannya.
Pendeknya utang itu alat penghisapan bagi negeri kapitalis kaya terhadap
dunia ketiga yang tak pernah dapat beranjak dari ketergantungan dan kemiskinan
yang terus membelit melingkar-lingkar tanpa putus alias proses pemiskinan
terus-menerus. Di pihak lain mereka berkolusi dengan penguasa militer dan sipil
yang terus-menerus membesarkan pundi-pundinya sendiri bersama kaum hitam yang
berkembang menjadi konglomerat, sementara sebarisan militer dan sipil menjadi
konglomerat dadakan yang di jaman dulu disebut kaum kapitalis birokrat. Ketika
krisis melanda Asia dan Indonesia pada 1997, maka pembangunan istana pasir
menjadi porak poranda yang utamanya harus ditanggung oleh lebih dari 100 juta
rakyat miskin. Ketika rakyat dan kaum menengah marah, maka jatuhlah diktator
Suharto. Suharto jatuh tetapi Kerajaan Cendana beserta begundal sipil dan
militernya tetap berjaya.
"Dalam rumus Mafia Berkeley, tidak ada perspektif kemandirian ekonomi dan
nasionalisme Indonesia. Bagi mereka, yang penting indikator makro terjaga serta
ekonomi dan investasi tumbuh. Mereka tak peduli apakah perekonomian itu digarap
oleh asing atau negara lain," demikian papar Revrisond Bawasir, hal yang amat
riskan terhadap fundamental ekonomi nasional. Rakyat tidak punya peran dalam
ekonomi makro itu, rakyat tidak diberdayakan, akibatnya kaum kapitalis global
itu dengan mudahnya menggoyang ekonomi jika hal itu mereka perlukan seperti
terbukti ketika krisis melanda yang dampaknya masih kita rasakan.
Ketika orang memperingati ulang tahun ke 70 Sang Suhu dengan apa yang
disebut Widjojonomics, maka dikumpulkanlah 124 catatan dan artikel kaum pakar
dalam dan luar negeri dalam buku 910 halaman. Seperti ditulis Revrisond
Bawasir, alih-alih mengungkapkan tanda-tanda akan terjadinya krisis ekonomi,
sebagian besar catatan dan artikel yang ditulis oleh para ekonom senior itu
justru asyik berbicara mengenai prestasi dan keajaiban ekonomi Indonesia.
Bertolak dari kecerobohan akademik para penyumbang tulisan, bagaimana mungkin
kita dapat mempercayai kredibilitas pemikiran ekonomi mereka? Apa kalian
sekedar mengacu pada kepentingan dan kantong kalian sendiri? Inilah contoh
perselingkuhan dalam ilmu sosial. Maka tak aneh jika kegiatan ilmiah komersial
sehubungan dengan jajak pendapat publik seputar pilpres dan pilkada dicurigai
sebagai pesanan kelompok tertentu untuk keuntungan sang pemesan belaka.
Komplotan di atas diakui dan dipaparkan oleh seorang pakar yang pernah
menjabat konsultan Bank Dunia dan intelijen AS, John Perkins dalam bukunya yang
tersohor Conferssions of an Economic Hit Man (2004, edisi Indonesia 2005) dalam
pertobatan pribadinya, yang adalah seorang bandit ekonomi. Ia telah menyusun
dasar-dasar pola pembangunan dunia ketiga termasuk Indonesia Orba [1970-an].
Rangkaian upayanya tersebut meliputi laporan keuangan yang menyesatkan yang
bertemali dengan pemilihan [umum] curang, penyuapan, pemerasan, seks, bahkan
pembunuhan [terhadap mereka yang membahayakan kepentingan kaum modal dan
pemerintah AS]! Ia berikan contoh matinya Presiden Ekuador dan Panama dalam
kecelakaan. Kini bukan rahasia lagi dijatuhkan [kemudian dibunuhnya secara
perlahan] Presiden Sukarno di antaranya dengan campurtangan kental AS. Konsep
dasar mereka yakni bagaimana membuat pembangunan dunia ketiga tergantung
pinjaman bank-bank raksasa internasional serta penanaman modal korporasi dunia
yang terus-menerus tanpa putus dalam kerangka sistem neoliberalisme alias
neokolonialisme.
Sebagai ditulis tajuk Kompas (16 Juni 2009) “Bukan rahasia lagi, pada
utang luar negeri melekat persyaratan-persyaratan yang didiktekan kreditor
untuk kepentingan mereka. Kita punya sejarah panjang “dijajah” karena utang,
mulai dari IGGI, CGI, dan terakhir IMF.” Kata “dijajah” dengan tanda petik,
tapi dapat kita amati realitasnya dalam kehidupan rakyat kecil ketika berbagai
subsidi [“subsidi”, kata tinggi hati dari sang rezim, seolah rakyat bukan
pemilik kekayaan negeri ini] harus dikurangi atau dicabut berdasar konsep
kapitalisme. IMF bukanlah instansi terakhir yang mendiktekan persyaratan.
Keadaan semacam itu telah dan sedang didobrak oleh Presiden Hugo Chavez
dari Venezuela dan Presiden Evo Morales dari Bolivia. Apakah Hugo dan Evo akan
berhasil, sejarah yang akan menjawabnya. Tetapi setidaknya mereka berupaya
lepas dari jerat neoliberalisme sebagai yang diuraikan John Perkins yang telah
40 tahun kita alami. Sementara itu rezim Indonesia tetap bersikukuh dengan
konsep dasar Mafia Berkeley yang jauh dari pemberdayaan rakyat, meski sudah
terbukti gagal total. Kaum intelektual Mafia Berkeley tetap mengenakan kacamata
kuda dengan visi pendek kapitalisme cangkokan Amerika. Mereka tidak sudi
menengok sejarah panjang peradaban manusia dengan berupaya memberdayakan
potensi rakyat luas beserta kekayaan negeri yang tidak kecil, misalnya dalam
bentuk koperasi.
Selanjutnya di dunia ketiga terjadi komplotan antara penguasa dan
pengusaha alias kolusi. Sebagai ditulis ekonom Faisal Basri (Mei 2010),
“Indonesia akan kembali terjerembab ke dalam cengkeraman dwifungsi yang lebih
bengis daripada dwifungsi militer Orba, bernama dwifungsi pengusaha-penguasa,”.
Mau contohnya? Lumpur Lapindo, perpajakan sejumlah konglomerat, sejumlah
undang-undang dan ketentuan anti-petani dan anti-nelayan, anti-rakyat kecil.
(Petikan dari Harsutejo, Kamus Kejahatan Orba - Cinta Tanahair dan Bangsa,
Komunitas Bambu, Depok, 2010).
