Demonstrasi yang Kebablasan http://www.tempo.co/read/opiniKT/2012/03/29/1799/Demonstrasi-yang-Kebablasan
Rabu, 28 Maret 2012 | 05:35 WIB Demonstrasi akhir-akhir ini sudah berlebihan, bahkan cenderung anarkistis. Setiap orang memang berhak memprotes rencana pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Tapi demonstrasi yang diikuti kekerasan justru membuat masyarakat terganggu. Di Jakarta atau Makassar--dua kota dengan demonstrasi terpanas kemarin--sebenarnya polisi tidak melarang unjuk rasa. Antisipasi yang dilakukan kepolisian tidak untuk menghalangi demonstrasi mereka, tapi sekadar membatasi tempat aksi. Keliru bila keberadaan petugas ini disambut dengan lemparan batu, bahkan bom molotov. Cara ini hanya memancing kericuhan. Keinginan polisi mencegah demonstrasi di dekat Istana Kepresidenan juga bisa dipahami. Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat jelas melarang unjuk rasa di dekat Istana dan obyek vital. Di kebanyakan negara--bahkan yang sangat demokratis sekalipun--demonstrasi dilarang mendekati tempat tinggal kepala negara dan kepala pemerintahan. Sesuai dengan undang-undang, rencana demonstrasi, termasuk tempat dan rute, serta koordinatornya harus diberitahukan kepada kepolisian. Para demonstran juga diwajibkan mematuhi sederet aturan, antara lain dilarang membawa benda yang membahayakan keselamatan umum. Tentu membawa bom molotov dan batu tidak diperbolehkan. Pelanggaran terhadap aturan seperti inilah yang membuat kepolisian mempunyai alasan untuk membubarkan demonstrasi, bahkan menangkap para pelaku unjuk rasa. Para demonstran selama ini cenderung mendobrak barikade polisi. Ini justru membuat kita bertanya-tanya apa tujuan mereka berunjuk rasa. Demonstrasi, bagaimanapun, hanyalah salah satu cara berkomunikasi, salah satu alat untuk mengungkapkan keinginan atau pendapat. Tujuan kegiatan ini tentu agar unek-unek mereka terdengar lebih keras--dibanding jika disampaikan lewat cara lain, seperti tulisan di media massa. Namun demonstrasi tidak boleh berubah menjadi upaya memaksakan kehendak. Yang mereka protes--pengurangan subsidi bensin--sebenarnya bukanlah absolute evil, bukan sesuatu yang sudah pasti keburukannya. Bahkan, dalam pandangan orang yang berakal sehat, pengurangan subsidi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan pemerintah. Harga minyak dunia yang terus melambung membuat negara kita kewalahan. Kalau subsidi BBM tak dipangkas, justru akan membebani anggaran negara, dan ujung-ujungnya membuat perekonomian nasional terseok-seok. Kurang tepat bila para pengunjuk rasa beranggapan membela kepentingan rakyat banyak. Selama ini yang menikmati subsidi BBM--tahun lalu mencapai Rp 164,7 triliun--justru golongan menengah ke atas. Masyarakat termiskin tak menikmatinya lantaran tidak sanggup membeli sepeda motor, apalagi mobil. Tentu pengurangan subsidi yang membuat harga BBM naik akan memicu kenaikan harga bahan kebutuhan sehari-hari. Itu sebabnya, penduduk yang paling miskin perlu diberi kompensasi, hal yang kini sedang dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Unjuk rasa memang hak setiap orang. Tapi kita berhak pula menilai apakah tuntutan mereka masuk akal. Orang juga akan kesal bila demonstrasi yang mereka gelar justru merugikan masyarakat. l http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/10687-fpr-kecam-tindakan-polisi-terhadap-demonstran-bbm FPR Kecam Tindakan Polisi terhadap Demonstran BBM Thursday, 29 March 2012 06:06 Jakarta - Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengecam tindakan aparat kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap demonstran penolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Mengecam kekerasan aparat terhadap massa aksi menentang rencana kenaikan harga BBM,” tegas Koordinator FPR, Rudy HB Daman di Jakarta, Rabu (28/3). Selain itu, FPR juga mendesak aparat menghentikan tindak kekerasan terhadap demonstran penentang rencana pemerintahan SBY tersebut. Menurutnya, pemerintahan SBY melakukan sejumlah manuver unjuk kekuatan Polri-TNI untuk merespon aksi penolakan penaikan BBM dan menakuti rakyat yang justru memanaskan situasi. Kebijakan berlebihan menangani demostran itu, menunjukan betapa reaktifnya SBY melalui aparat keamanan menghadapi rakyat Indonesia. "Reaksi berlebihan dan kekerasan yang digunakan aparat terlihat dalam penanganan aksi unjuk rasa di Jakarta maupun di Makassar," ujarnya. Dikatakan, janji pemerintah akan menangani aksi secara damai, hanyalah sebatas slogan kosong, karena faktanya; represifitas, intimidasi, hingga provokasi tetap dijalankan aparat keamanan. Sejumlah peserta unjuk rasa, terbukti mengalami luka-luka, seperti luka akibat tembakan gas air mata, tembakan peluru karet, dan pemukulan. Selain itu, FPR tetap menolak kenaikan harga BBM dan TDL, menuntut dinaikkannya upah, turunkan harga kebutuhan pokok, dan menolak dominasi kapitalis monopoli internasional atas penguasaan minyak dan gas, tambang dan mineral, serta kekayaan alam lainnya milik rakyat Indonesia. [IS] [Non-text portions of this message have been removed]
