Minyak negeri sendiri diekspor ke luar negeri. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, diimporlah minyak BBM dari luar negeri yang harganya mengikuti pasaran Internasional. Lalu dibilang, bahwa Pemerintah harus menanggung subsidi yang sangat besar dan memberatkan APBN. Sebenarnya, kalo kita tanya sama anak SD, yang bodoh atau tolol ini siapa ya ?
Hatta: Pengaturan BBM Tunggu Waktu yang Tepat Antara Rab, 25 Apr 2012 Jakarta (ANTARA) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pengumuman kebijakan pengaturan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi masih menunggu kajian dan waktu yang tepat. "Kita ingin semuanya memahami, bahwa apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik, jadi sabar, (pengaturan) tetap kita akan lakukan," ujarnya saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu malam. Hatta menegaskan pemerintah sedang memilah kebijakan dan landasan hukum yang tepat, serta opsi terbaik terkait pengaturan BBM bersubsidi agar kuota 40 juta kiloliter tidak melampaui asumsi. "Sekarang kalau kita lakukan, sekali lagi itu harus semuanya memahami. Jangan nanti setelah itu, dibilang pemerintah terburu-buru, pemerintah begini dan pemerintah begitu," katanya. Untuk itu, ia meminta agar semua masyarakat tidak berspekulasi mengenai rencana pengaturan konsumsi premium dan solar bersubsidi pada 1 Mei 2012. "Tunggu jangan di spekulasikan, (nanti) akan kita umumkan, lain-lain yang jelas nanti tunggu dulu. Pemerintah tidak ragu untuk melakukan itu, tapi tunggu saat yang tepat," kata Hatta. Pemerintah menyusun APBN-Perubahan 2012 dengan asumsi ada kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.500 per liter. Tanpa kenaikan harga BBM bersubsidi, maka pemerintah harus melakukan berbagai langkah-langkah pengamanan APBN-Perubahan 2012 sekaligus tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Langkah pemerintah untuk mengurangi tekanan terhadap APBN-Perubahan 2012 diantaranya adalah mengantisipasi membengkaknya subsidi untuk BBM akibat harga minyak mentah dunia yang tinggi. Tingginya harga minyak dunia tersebut membuat selisih harga BBM bersubsidi dengan nonsubsidi semakin melebar, sehingga subsidi untuk BBM diperkirakan juga akan membengkak. Selisih yang terus melebar antara harga BBM bersubsidi dengan non subsidi, juga membuat kebutuhan konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan akan terus membengkak dan menembus kuota 40 juta kiloliter BBM bersubsidi. Untuk itu, Pemerintah sedang mengkaji berbagai opsi untuk mengurangi tekanan subsidi melalui pengendalian dan penghematan BBM bersubsidi.(ar)
