Dahlan Minta SPBU Kawasan Elite Tak Jual Premium Didik Purwanto | Erlangga Djumena | Rabu, 25 April 2012
JAKARTA, KOMPAS.com Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan membuat keputusan spontan yang cukup mengejutkan lagi. Kali ini, dia menginginkan Pertamina tidak menjual Premium di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum di kawasan elite. Alasan Dahlan mengeluarkan keputusan tersebut karena Pertamina sampai saat ini belum memiliki metode yang pas untuk membatasi pemakaian bahan bakar minyak, baik Premium maupun Pertamax. "Ini tidak perlu keputusan presiden atau keputusan apa pun. Saya minta Pertamina tidak menjual Premium di SPBU kawasan elite," kata Dahlan saat memberikan sambutan dalam acara Optimalisasi Human Capital untuk Meningkatkan Kinerja Bisnis Korporasi BUMN dan Swasta di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (25/4/2012). Keinginan Dahlan itu muncul secara tiba-tiba. Dahlan ternyata berangkat dari Kementerian BUMN lebih awal 15 menit ke acara di Hotel Aryaduta. Karena masih ada waktu, Dahlan menyempatkan diri untuk mampir ke kantor Pertamina di Jalan Medan Merdeka Timur. Dahlan tidak berhasil menemui direksi karena direksi sedang rapat. "Karena mereka rapat, ya saya masuk saja ke ruangan, ikut rapat dengan direksi Pertamina. Saya sampaikan unek-unek saya seperti itu," katanya. Jika keputusan tersebut dilaksanakan, SPBU milik Pertamina di kawasan elite, seperti Pondok Indah, Permata Hijau, dan Rasuna Said/Kuningan, tidak akan menjual Premium. Yang menginginkan Premium bisa membeli di SPBU kawasan pinggiran. Maksudnya, Premium memang akan ditujukan untuk masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah atau yang masih layak disubsidi. "Soal waktu keputusannya masih menunggu kesiapan Pertamina. Yang penting saya sudah ngomong," ujarnya. Polemik Tak Bertepi BBM Bersubsidi Wednesday, 25 April 2012 09:17 Sikap ragu-ragu kembali diperlihatkan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kali ini keraguan SBY diperlihatkan terkait kebijakan tentang BBM bersubsidi, yang rencananya bakal diterapkan mulai 1 Mei 2012. Hal itu terlihat usai sidang kabinet yang membahas Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2012, Selasa (24/4/2012) malam. Ternyata hingga siang kabinet berakhir, tidak keputusan apapun yang ditetapkan terkait rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM). Sikap ragu-ragu Presiden SBY sudah terlihat dari sejak siang yang rencananya mau mengumumkan kebijakan pengamanan APBN, namun kemudian ditunda hingga pukul 16.00. Pada sore itu Presiden kembali tampil dalam konferensi pers. Tetapi bukan kebijakan yang diumumkan, melainkan rencana dan perlunya kebijakan itu dikeluarkan. Kebijakan justru baru diumumkan usai rapat paripurna kabinet pada Selasa malam, 24 April, di Kantor Presiden, Jakarta. Itu pun hanya diumumkan pembantu-pembantunya, tanpa kehadiran presiden. Tak hanya itu, pemerintah juga belum dapat menetapkan waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan yang sedianya dilaksanakan Mei. "Kami belum memutuskan pembatasan itu metodenya apa, masih kami exercise. Kami masih menguji, dengan simulasi-simulasi seperti apa kalau ini diimplementasikan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, di kantor Presiden. Hatta beralasan, pemerintah tak ingin terburu-buru memutuskan rencana pembatasan BBM bersubsidi. Pemerintah ingin memastikan terlebih dulu kesiapan seluruh dukungan operasional agar program itu dapat mudah dikendalikan dan diterima masyarakat. Sejumlah kajian pembatasan BBM yang tengah dilakukan pemerintah selama ini diupayakan dengan mendahulukan penjagaan kondisi fiskal. "Kami menjaga fiskal itu, kuotanya kan 40 juta kiloliter, kalaupun terjadi overkuota kami mengharapkan tidak melebihi 42 juta kiloliter," kata Hatta. Ia pun optimistis kondisi fiskal bisa terjaga jika penyalahgunaan BBM bisa dicegah. Meski sidang kabinet ini tak menghasilkan keputusan yang tegas soal pembatasan BBM, Hatta memastikan bahwa kebijakan tersebut masih menjadi pilihan pemerintah untuk mengamankan APBN. "Kami masih menguji, please jangan dikatakan pemerintah batal. Pemerintah kan belum pernah menetapkan kapannya, jadi memang belum," ujarnya. Pengamat energi yang juga direktur Center for Petroleum and Energy Economics Dr. Kurtubi menyayangkan sikap keragu-raguan Presiden. Menurut dia, presiden seharusnya langsung melaksanakan tindakan konkret tanpa membingungkan rakyat. "Tinggal tunggu harga minyak mentah Indonesia 15 persen di atas asumsi APBN (sekitar US$120,75 per barel), agar sesuai syarat APBN, lalu naikkan harga," kata Kurtubi. Kurtubi menilai, pemerintah tak perlu mewacanakan atau bahkan memutuskan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, karena ini bukan jalan yang tepat. Bila pemerintah tetap memaksa membatasi BBM, justru bisa berbuntut pada pemakzulan Presiden. Alasannya, dengan mengalihkan konsumsi BBM bersubsidi ke Pertamax justru pemerintah rawan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 yang mengatur bahwa penetapan harga BBM dalam negeri tidak boleh diserahkan kepada mekanisme harga pasar bebas. "Pertamax 100 persen menggunakan harga pasar. Ini melanggar konstitusi dan bila partai politik mau, Presiden bisa dimakzulkan," katanya. Selain berpotensi melanggar UU, kebijakan pembatasan BBM juga dinilai sebagai kenaikan harga terselubung. Bagaimana tidak, konsumen yang biasa menggunakan harga Rp4.500 per liter akan berubah menjadi Rp10.000, harga Pertamax saat ini. "Artinya masyarakat dipaksa menggunakan BBM dengan harga dua kali lipat dari sebelumnya. Ini sangat memberatkan," ujar dia. Kebijakan ini juga tak mendidik masyarakat. Karena rakyat hanya disuruh pindah dari minyak (Premium) ke minyak (Pertamax) yang saat ini mahal dan harus diimpor. Pemerintah sebaiknya mengejar pembangunan infrastruktur bahan bakar gas agar masyarakat secara sukarela mau pindah ke energi yang jauh lebih murah dan melimpah di Indonesia. (HP)
