http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=42&id=38178
ABTU, 12 Mei 2012 | 624 Hits Boediono, JK, dan Masjid Oleh: Ilham Kadir, (Mahasiswa PPS UMI Makassar, Peneliti LPPI Indonesia Timur) Mungkin ada yang bertanya, apa relasi Wakil Presiden Boediono, Mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla yang akrab dipanggil JK, dan Masjid? Ceritanya bermula ketika Wapres Boediono berpidato dalam pembukaan Muktamar ke-6 Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada Jumat (27/4/2012) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Saat itu Wapres meminta pengeras suara masjid supaya diatur. Tak pelak, banyak yang beraksi atas Pidato Wapres yang dianggap kontroversial tersebut. Ada yang menyayangkan karena ha itu diucapkan seorang Wapres yang juga seorang muslim. Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII), Syuhada Bahri, misalnya. “Saya sangat menyayangkan seorang Wapres, apalagi muslim berkata seperti itu. Ini disebabkan posisi beliau. Bukankah pada saat pemilu, suara 60 persen yang memilih pasangan SBY-Boediono itu adalah umat Islam? Mestinya janganlah sakiti umat dengan pernyataan seperti itu,” ujar Syuhada. Hal sama disampaikan Ali Mustafa Ya’qub, Imam Besar Masjid Istiqlal yang menyatakan, “Sebenarnya ini (azan) tidak laik dibahas lagi. Orang-orang di Bali yang non-Muslim saja tidak masalah. Mereka justru merasa diuntungkan dengan adanya suara azan Subuh. Mereka bisa dibangunkan.” Setali tiga uang dengan Ketua Majelis Ulama Pusat, KH Amidhan. Beliau menjelaskan bahwa ciri khas azan harus keras karena tujuannya memanggil orang salat berjemaah ke masjid dan sebagai tanda telah masuknya waktu salat. Namun ada juga yang menanggapi biasa-biasa saja, sebagaimana Yopie Hidayat, Juru Bicara Wakil Presiden. “Tolong pernyataan tersebut (pidato Wapres) jangan dipolitisasi. Dilihat lagi konteks pernyataan tersebut. Boediono hanya memberi usul agar dimusyawarahkan,” ujar Yopie. Hemat penulis, kekeliruan Wapres Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua ini terletak pada persoalan azan yang merupakan salah satu pokok syiar Islam. Padahal jika fokus pada pengaturan “toa” bisa lebih tepat. Misalnya, “toa” bisa diarahkan keluar masjid hanya untuk azan, puji-pujian, dan khotbah Jumat. Bisa juga untuk pengumuman menyangkut kepentingan publik. Masalah azan dengan suara menyentak dalam pandangan Wapres hanya terdapat pada kota-kota besar tertentu, khususnya di tengah permukiman yang penduduknya heterogen. Apalagi pada waktu bulan puasa ada masjid yang menyalakan “toa” dengan volume full sampai pukul 02.00, atau ada masjid yang menyetel siaran bacaan Alquran sejak pukul 03.00, sementara azan Subuh dikumandangkan satu jam kemudian. Jelas hal ini harus dievaluasi. Namun secara umum, azan sangat membantu mengingatkan umat Islam akan masuknya waktu salat. JK dan Masjid Kecuali itu, angin segar juga menerpa para penggiat masjid. Pada acara Muktamar ke-6 DMI tersebut, JK terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Salah satu pertimbangan mengapa harus JK yang didaulat menjadi ketua umum adalah sosoknya yang tidak pernah jauh dari masjid. Perhatian dan keterlibatan JK pada masjid bukan hanya sebatas mendirikan masjid, memberikan bantuan, dan menjadi pengurus masjid, melainkan juga dapat dikatakan bahwa masjid bagi JK adalah bagian dari dirinya sendiri. Keberadaan DMI adalah aset umat yang hendaknya lebih mampu membaca dan mengikuti derap kemajuan umat yang diayominya. Perubahan sosial kemasyarakatan dan kehidupan para penghuni masjid dan umat tentu tidak akan bisa terpenuhi apabila DMI tidak dirurus oleh tokoh yang memiliki pengaruh dan kesungguhan yang sudah teruji sebagaimana sosok JK. Sosok JK juga sejak dulu selalu berkecimpung dalam dunia masjid. Bahkan ketika beliau menjabat sebagai Wakil Presiden pun, perhatian JK terhadap masjid tak pernah surut. Setidaknya ada dua masjid yang beliau urus ketika menjabat Wapres, yaitu Masjid Raya Makassar, dan Masjid Al Markaz Al Islami. Semua persoalan masjid tak luput ia perhatikan dan pertanyakan kepada pengurus harian, semisal sajadah yang kotor, perpustakaan, taman kanak-kanak masjid, lampu kristal, sampai burung hantu yang bertengger di kubah masjid. Diceritakan bahwa suatu ketika panitia Masjid Al Markaz mengeluhkan kehadiran seekor burung hantu yang menjadikan kubah masjid sebagai sarang. Burung yang sudah beranak pinak tersebut mengotori lampu kristal dan lantai masjid. Kehadiran burung hantu itu sudah sangat meresahkan pengurus masjid karena tidak jarang burung tersebut membawa bangkai tikus ke masjid. “Kami kesulitan mengusir burung hantu itu,” lapor pengurus pada JK. Tapi itulah sosok JK, selalu memberi jalan keluar dengan spontan dan tanpa basa-basi. Beliau menanggapinya dengan enteng, “Burung hantu kan suka yang gelap dan hidup di malam hari. Tidak senang kalau siang atau terang, karena itu kalau mau mengusir burung itu, maka pasangi saja lampu sorot biar dia rasa tidak nyaman dan pergi,” tutur JK. Soal keikhlasan dalam mengurus masjid, JK bisa jadi tauladan. Ini masih berkisar tentang Masjid Al Markaz, tempat ibadah kebanggaan kaum muslimin di Sulsel. Sebagaimana dituturkan Husain Abdullah dalam buku “Jusuf Kalla The ‘Real’ President”, ketika JK ditanya alasan Al Markaz diberi nama Masjid Jenderal M Jusuf. Kenapa bukan M Jusuf saja, dan tidak perlu menggunakan kata “Jenderal” karena tidak lazim sebuah masjid diberi nama tentara, apalagi jenderal dan umumnya nama-nama masjid itu diambil dari nama para wali atau nama-nama (asma’) Allah. JK beralasan bahwa ia sengaja menegaskan kata Jenderal-nya menjadi Masjid Jenderal M Jusuf Al Markaz Al Islami, agar kelak di kemudian hari, kata jenderal tersebut menjadi penjelas dan pembeda antara namanya dengan nama Jenderal M Jusuf. Itulah sedikit certia tentang hubungan antara JK dengan masjid. Menjadi pemimpin memang harus ikhlas dalam berbuat, dapat memberi jalan keluar dan inspirasi, serta membangun harapan. Bukan menjadi pengeluh dan pengkritik terhadap kekayaan khazanah kebudayaan dan kepercayaan bangsa. Wallahu A’lam! (*) KOMENTAR BERITA "Boediono, JK, dan Masjid " [Non-text portions of this message have been removed]
