Ref: Apakah para kepala desa ini mendapat inspirasi untuk perbaikan desa mereka dengan kunjungan ke Singapura?
http://www.shnews.co/detile-3664-ratusan-kepala-desa-pun-ke-singapura.html Ratusan Kepala Desa Pun ke Singapura Novie Waladow | Jumat, 22 Juni 2012 - 15:26:15 WIB Dibaca : 41 (dok/ist)Sebanyak 227 kepala desa itu menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD). MANADO - Selama ini, media biasanya ramai menyoroti kalau pejabat pemerintah pusat, DPR, DPRD dan kepala daerah berkunjung ke luar negeri. Apalagi, anggota DPR biasanya rutin pelesir ke luar negeri, meski dengan embel-embel studi banding. Semua kunjungan ke luar negeri itu dibiayai anggaran negara, baik melalui APBN ataupun APBD. Seolah tidak mau ketinggalan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa akan memberangkatkan 227 kepala desa (kades) atau hukum tua ke Singapura. Pemberangkatan yang dirangkaikan dengan pelatihan di Kemendagri itu dibagi dalam tiga kelompok terbang dan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD). “Semua kades di Minahasa akan berangkat,” kata seorang staf di Badan Pemberdayaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Minahasa. Informasi yang dirangkum SH di Pemkab Minahasa, sebelum ke Singapura para kades terlebih dahulu akan mengikuti pelatihan selama kurang lebih empat hari tiga malam di Kemendagri, kemudian melakukan kunjungan ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, setelah itu melanjutkan tur wisata ke Negeri Singa. Keberangkatan para kades ini diperkirakan menelan anggaran kurang lebih Rp 10 juta per kades. Dengan asumsi biaya keberangkatan dari Manado ke Jakarta mengikuti pelatihan kemudian ke Jatinangor Rp 4.975.000. Dari Jakarta ke Singapura dan menginap tiga malam diperkirakan bisa menghabiskan anggaran Rp 5 juta. Ini belum termasuk biaya belanja dan santai para kades saat di Singapura nanti. Salah satu kades yang enggan namanya diungkapkan mengatakan, ADD sebesar 60 persen yang akan dicairkan tiap desa beberapa hari ini akan digunakan untuk keberangkatan mengikuti pelatihan di Jakarta sebesar Rp 4.975.000. Ketika ditanya bagaimana dengan keberangkatan ke Singapura, ia mengatakan itu dari uang pribadi para kades. “Walau demikian juga bisa diambil dari ADD, pasalnya kami kades mempunyai tunjangan operasional, tiap tahunnya mencapai Rp 4-5 juta. Bila kami ingin ke Singapura semua hanya bisa dari ADD, dengan catatan kami tidak lagi menerima tunjangan operasional selang satu tahun ini,” ujarnya. Pelesir Kades Mokupa Kecamatan Tombariri, Rivony Runtu Taroreh ketika dikonfirmasi SH mengungkapkan, ia akan berangkat pada kloter pertama pada Senin (25/6). “Saya sudah mengurus paspor untuk berangkat ke Singapura bersama sejumlah kades lainnya,” kata Taroreh. Sementara itu, tokoh masyarakat Minahasa, Imanuel Kaseger yang juga mantan Kades Tontimomor Kecamatan Kakas dua periode menegaskan, rencana keberangkatan para kades di Minahasa ke Singapura itu hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. “Ini merupakan bentuk pemborosan uang rakyat apalagi dananya diambil dari ADD yang sebenarnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa,” ujar Kaseger. Keberangkatan para kades yang menggunakan dana ADD itu juga disorot warga. “Kalau pelesir para kades ini adalah penghargaan Pemkab Minahasa, kenapa dana keberangkatannya dipotong langsung dari ADD,” kata Stevan R, warga Desa Sea Kecamatan Pineleng. Menanggapi keberangkatan mengikuti pelatihan dan tur wisata ini, Sekretaris BPMPD Minahasa, Ronald Rundengan membantah jika 227 kades akan berangkat ke Singapura. “Kalau ikut pelatihan semuanya memang mengikutinya, namun untuk ke Singapura hanya sebagian,” ujar Rundengan. (Sinar Harapan) [Non-text portions of this message have been removed]
