Ref: Mengapa tidak dibilang terus terang pemerintah, karena para petinggi pemerintah dari ranting kekuasaan sampai ke puncak kekuasaan adalah oknom-oknom intelektual bergelar akademik doktor, professor, jenderal, SH, Drs, PhD, MA, Ir, Haji dst ?
http://www.suarapembaruan.com/politikdanhukum/negara-dinilai-gagal-kaum-intelektual-jangan-cuci-tangan/21733 Negara Dinilai Gagal, Kaum Intelektual Jangan Cuci Tangan Selasa, 26 Juni 2012 | 17:18 Radityo Gambiro [google] [JAKARTA ] Indonesia sebagai negara gagal versi FFP, seharusnya dijadikan kaum intelektual bangsa menjadi motivasi dan proaktif membenahi negeri. Kegagalan negara berarti tanggungjawab seluruh anak bangsa, tanpa membedakan tanggungjawab dan jabatan. "Sebaiknya yang mengaku pengamat ataupun pakar, ilmuwan, tokoh masyarakat dan lain - lain melakukan pengkajian secara berkala dari masa ke masa untuk kemudian mencari solusinya untuk masa mendatang," ujar Ketua Divisi Kaderisasi dan Pendidikan Latihan DPP Partai Demokrat, Raditiyo Gambiro di Jakarta, Selasa (26/6). Lembaga survei dan publikasi, The Fun for Peace (FFP) merilis Indeks Negara Gagal (Failed States Index/FSI) 2012 yang dipublikasikan di Washington DC, Amerika Serikat. Indonesia menduduki peringkat ke-63 dari 178 negara. Dalam indeks yang dikeluarkan lembaga riset itu, negara yang berada di peringkat pertama adalah Somalia. Sementara Finlandia di posisi paling aman, bersama Swiss dan Denmark.Raditiyo menyayangkan ekspresi kalangan intelektual ketika ikut mevonis Indonesia sebagai negara gagal. Seolah, mereka yang mengaku pakar, ilmuwan dan tokoh masyarakat bukan menjadi bagian dari negeri ini. "Daripada ribut - ribut soal ranking Indonesia sebagai "Negara Gagal" ke 62 versi FFP, sebaiknya kita ikut mencari solusinya untuk masa mendatang," tegas Raditiyo, yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini menilai negara menuju gagal bukan vonis negara tersebut gagal. Seluruh komponen bangsa masih punya kesempatan untuk membenahi negari ini agar terhindar dari kegagalan. "Ketimbang hanya mengkritisinya tanpa menghasilkan tawaran solusi yang konkrit dan komprehensif. Yang akhirnya tidak menjadi sesuatu yang konkrit seperti halnya pembicaraan di warung - warung kopi," tegas Raditiyo. Kalau mau, lanjut Raditiyo, 12 variabel yang dijadikan pokok penilaian FFP menjadi acuan para pakar melakukan pengkajian Indonesia dari masa ke masa. Harapan, reaksi atas penilaian FFP bisa komprehensif, bijaksana dan menghasilkan alternatif sebagai solusi memperbaiki situasi dan kondisi Indonesia pada masa akan datang."Kecuali mereka yang mengaku pengamat, ilmuwan, pakar, tpkoh masyarakat dan lain - lain ini memang hanya memanfaatkan momentum sebagai sarana popularitas pribadi. Walahualam," prihatin dia. Raditiyo mengajak seluruh kalangan berfikir jernih serta objektif untuk menilik persoalan bangsa. Pembangunan negeri tak jangan berpangku tangan kepada pemerintah semata. "Seluruh anak bangsa, seharusnya ikut ambil bagian membuat yang terbaik bagi negeri. Bukan sebaliknya menjerumuskan negara dan bangsanya sendiri," tegas dia. Himbauan senada dilontarkan Sekjen International Conference for Islamic Scholars (ICIS) KH Hasyim Muzadi. Ia menyatakan tidak sepenuhnya Indonesia negara gagal. Namun, harus diakui bahwa ini memliki persoalaan fundamental yang menuju negara gagal."Kalau hari ini Indonesia disebut negara gagal tentu tidak. Hari ini regulasi masih jalan. Namun, Indonesia punya masalah fundamental yang by proses bisa menuju negara gagal . Pertama sistem ketatanegaraan yang tidak integrated/incorporated ', kedua, masalah leadership," tegas dia. Bahkan, kata mantan Ketua PBNU itu, UUD 1945 yang diamandemen pascareformasi tidak sepenuhnya sesuai dengan norma/jiwa Pancasila untuk tidak mengatakan bertentangan."Dari UU ke political will executif banyak yang bertentangan. Hubungan trias politica saling mengunci atau menjadi alat bargaining. Otonomi daerah mengarah ke federasi bahkan konfederasi yang berujung disintegrasi dan sparatisme. [Ant/L- [Non-text portions of this message have been removed]
