Senin, 25 Juni 2012 | 05:58 WIB Ruhut: Jika SBY Tak Bertindak, Demokrat Karam TEMPO.CO , Jakarta:Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Ruhut Sitompul berkeyakinan Susilo Bambang Yudhoyono akan mengambil tindakan terhadap Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum sepulang dari lawatan ke luar negeri pekan ini. “Jika tidak ada sikap dari SBY, dipastikan Demokrat akan karam,” kata Ruhut kepada Tempo, Ahad 24 Juni 2012.
Dalam pidatonya di Forum Pendiri dan Deklarator Partai dua pekan lalu, Yudhoyono secara tersurat meminta Anas dan sejumlah kader Partai Demokrat yang bermasalah untuk lengser. Namun hingga saat ini tak ada langkah konkret dari Anas dan kawan-kawan melaksanakan arahan itu. Jika ucapan tak didengar, kata Ruhut, langkah selanjutnya adalah tindakan tegas. “(Sikap SBY) ini ada tahapan-tahapannya. Kemarin kan sudah dengan bahasa tubuh, terus dengan ucapan, selanjutnya dengan tindakan," ujarnya. Menurut Ruhut, Demokrat tak bisa menunggu proses hukum yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi. Proses hukum di KPK yang cenderung berjalan lamban justru akan menyandera partai lebih lama. Karena itu, langkah kongres luar biasa juga tak bisa diambil oleh Yudhoyono. "Tidak bisa KLB. Karena, kalau KLB, harus menunggu Anas jadi tersangka dulu," katanya. Meski begitu, Ruhut tak memandang KPK sengaja mengulur-ulur waktu dalam mengusut peran Anas dalam kasus korupsi di proyek Hambalang. Ia pun memaklumi proses yang dijalani KPK. "Kalau kita lihat kasus Miranda Goeltom, nama dia sudah disebut sejak awal 2008. Tapi ini banyak yang sudah jadi tersangka dan bebas dia baru jadi tersangka (Januari 2012).” Ketua Demokrat Bidang Pemuda dan Olahraga Gede Pasek Suardika menolak mengomentari pernyataan Ruhut. "Saya tidak mengomentari pernyataan yang ujungnya mengadu domba," katanya. Sebelumnya, Anas menilai pidato Yudhoyono tak hanya diarahkan ke dirinya. “Itu panduan (bagi semua) kader-kader Partai Demokrat," katanya, Jumat pekan lalu. Meski tak hadir dalam acara tersebut, Anas mengatakan pidato Yudhoyono itu merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi kader Partai Demokrat. Forum pendiri partai dianggapnya sebagai bentuk dukungan terhadap DPP. Ihwal polemik di antara kader, Anas menuduh ada pihak-pihak yang ingin membuat kekacauan dalam Demokrat. ANGGA SUKMA WIJAYA | FEBRIYAN Pemerintah SBY Diminta Tegas Terhadap Kekuatan Antipancasila Robertus Bellarminus | Pepih Nugraha | Minggu, 24 Juni 2012 | 19:54 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam memperingati 'Bulan Bung Karno', Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait, meminta pemerintah tegas mengawal Pancasila. Hal itu disampaikan kepada wartawan saat acara 'Malam Orasi Kebudayaan dan Pentas' yang bertemakan "Membumikan Pancasila Merajut Nusantara", Sabtu (23/6/2012) malam. "Pemerintahan SBY - Boediono harus berani dan tegas kepada kekuatan-kekuatan yang antipancasila dan yang anti terhadap pluralisme," kata Sirait. Ia meneruskan, peran pemuda saat ini penting dalam mengamalkan ajaran Bung Karno dan terus mengawal Pancasila. Ia mengatakan, Bung Karno mampu mengkonsolidasi, menyatukan lintas agama, lintas suku, dan lintas internasional. "Karena 'kan harus jelas, Pancasila itu yang setujui rakyat Indonesia. Yang setuju kemerdekaan ini rakyat Indonesia. Dan ini yang harus kita kawal. Saya yakin, semakin banyak yang mengawal, semakin banyak anak muda yang menyakini Pancasila sebagai ideologi, dasar dan filosofis bangsa Indonesia," ujar Sirait. Pada akhirnya, walaupun PDIP sebagai partai oposisi, Ia mengharapkan, agar Pemerintah yang ada terus memperjuangkan ke-Bhinekaan. "Kami mendoakan pemerintah SBY untuk berani memperjuangkan ke-Bhinekaan ini. Itu pesan yang mau kami sampaikan," kata Sirait yang juga Anggota Komisi XI DPR RI. [Non-text portions of this message have been removed]
