Hhutauruk, UripKurnia, Basuki Tjahaja Purnama <[email protected]>, < [email protected]>, JohnOei <[email protected]>, Kristiani Pos < [email protected]>, Djohar Koh <[email protected]>,**
* * *LEADERSHIP62* <[email protected]>, [email protected] , [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], * Persaudaraan **<*[email protected]>, * * [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], *IES* < [email protected]> * * *UNPAR* <[email protected]>, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], * * * **2 Juli 2012* * * *** Lakukan Verifikasi DPT atau Mundur Secara Terhormat* * * Teman2, Sementara 5 kubu Cagub Baru masih menolak DPT, ke 6 pasangan kontestan yang ada sudah menanda tangani kesepakatan tata tertib Pilkada. Kesepakatan itu bersifat teknikal karena tidak memuat status DPT yang hingga kini masih dalam masalah dengan sejumlah kejanggalan signifikan. Sementara terjadi penambahan 1,3 juta (23%) calon pemilih janggal, banyak laporan warga DKI yang justru tidak memperoleh surat tanda peserta Pilkada.** Dalam kegiatan Pilkada, kita perlu membedakan 2 pokok yang penting: Substansial dan Teknikal. Sementara Substansi berupa hal-hal pokok *materi dasar* bagi pelaksanaan Pilkada, pokok Teknikal cenderung mengenai *metode pelaksanaan* Pilkada. Salah satu inti terpenting Pilkada adalah DPT, yaitu materi yang akan diperebutkan oleh setiap kontestan. DPT yang menggelembung merupakan indikasi akan adanya sejumlah besar pemilih fiktif dalam pilkada. Walau seluruh Cagub sudah menanda tangani kesepakatan teknis, 5 pasangan Cagub baru masih menolak menanda tangani pengakuan DPT bermasalah itu. Menurut saya, hal ini bisa diartikan bahwa 5 pasangan Cagub Baru hingga kini masih tidak mengaku persetujuan atas materi substantif DPT yang disajikan KPU. *Proyeksi Pilkada Dalam Kaitan DPT Bermasalah* Penanda tanganan kesepakatan tata tertib pelaksanaan Pilkada, bukanlah pengakuan ataupun penolakan substansi DPT bermasalah. Ini ditunjukkan dengan sikap 5 Cagub Baru yang masih menolak menanda tangani pengakuan atas DPT yang sudah disiapkan oleh KPU.Walau DPT itu masih ditolak, hingga saat ini belum ada peserta pilkada yang menyatakan pemboikotan Pilkada. Dalam situasi yang belum pasti ini, saya akan menyampaikan suatu proyeksi, seandainya Pilkada dilaksanakan dengan menggunakan DPT yang hingga kini masih ditolak. Saya tidak menganggap akan ada pihak kontestan akan melakukan pengacauan dalam pilkada ini. DPT itu dianggap janggal karena dalam tempo 33 hari terjadi penambahan penduduk secara besar-besaran (sebanyak 23% = 1,3 juta), serta ditemukan sejumlah keanehan masif dalam daftar peserta. Kontradiktif dengan begitu banyak penambahan penduduk fiktif, ternyata hingga kini banyak pula warga DKI resmi yang seharusnya mempunyai hak pilih, tidak tercantum di situ. Seandainya benar akan ada penggelembungan suara, metode apa yang paling mungkin dipakai? Saya percaya dengan menggunakan beberapa metode sederhana, keberadaan pemilih ganda akan mudah terdeteksi. Namun sementara Pemprov DKI memiliki wewenang untuk menerbitkan KTP, metode yang paling rawan adalah penyewaan sejumlah besar joki gelap untuk melakukan pemilihan untuk memberikan suara fiktif. Jika dibandingkan dengan joki di wilayah jalan 3in1 Jakarta dimana setiap kali naik mobil mereka meminta tarif pada kisaran Rp10ribu/orang, saya kira cukup dengan bayaran Rp500ribu hingga Rp 1juta/orang, anggaran maksimal bagi 1,3 juta orang joki cuma seharga Rp 1,3milyar. Harga anggaran itu sangatlah murah dibanding biaya anggaran yang tersedia dalam kampanye Pilkada DKI. Dan seandainya terjadi praktek ini, menurut perhitungan saya, penggantian gubernur melalui pilkada ini adalah sesuatu yang mustahil. *Proyeksi Pilkada DPT Bermasalah* DPT bermasalah menimbulkan keengganan bagi sebagian besar pemengang hak untuk mengikuti pilkada. Kondisi itu akan menguntungkan pihak pendukung DPT bermasalah. Seandainya Pilkada menggunakan DPT bermasalah tetap dilaksanakan, menurut prediksi, tidak mungkin akan terjadi penggantian gubernur. Apakah ada manfaat pengaduan dan penuntutan di PTUN? Saat perjuangan para anggota PDI yang setia kepada mbak Mega, saya tahu bahwa PTUN tidak akan ada manfaatnya. Namun saya tetap menyarankan metode yang masih cukup aman itu, karena tidak mungkin ada kekuatan yang bisa dibandingkan dengan dominasi ABRI saat itu. Kenyataannya, perjuangan panjang membentur tembok yang melelahkan itu baru terlihat jelas efektifitasnya menjelang dan setelah Orba terguling. Membandingkan dengan masa lalu, saya percaya bahwa MK dalam kepemimpinan pak Mahfud MD memiliki kredibilitas serta netralitas yang setara dengan Komnas HAM dimasa bakti almarhum Baharuddin Lopa. Sebaiknya sikap protes atas kejanggalan DPT , beserta bukti-buti otentik sudah bisa dilaporkan kepada MK sejak sekarang ini. Namun seandainya pelaporan DPT dilakukan setelah para Cagub dinyatakan kalah dalam Pilkada, saya kira MK akan sulit melakukan keputusan yang efektif. Kenapa? Karena sudah agak terlambat. Istilahnya, sudah tahu hape yang dijual rusak, tapi kita mau tetap membelinya. Teliti sebelum membeli. Barang yang sudah di beli, tidak dapat dikembalikan adalah pepatah pedagang yang sering kita dengar. Walau mungkin bisa dikabulkan, pembeli ada pada posisi lebih lemah. Apakah ada manfaat Cagub Baru ikut serta dalam pilkada? Dengan asumsi bahwa Cagub Baru tidak akan menang, kesertaan Cagub Baru akan cenderung berperan sebagai para penggembira yang akan meramaikan Pilkada. Walaupun demikian, kesertaan para Cagub Baru sangat penting karena kekuatan pengaruhnya untuk menutup kecurangan pilkada, serta peran vitalnya sebagai legitimator bagi pengangkatan dan pelantikan gubernur produk pilkada itu. *Apa yang para Cagub Baru bisa lakukan?* *Berinsyatif untuk melakukan pengecekan DPT* Ini harus dilakukan dengan meminta waktu, data serta izin KPU dan Panwaslu untuk melakukan verifikasi data mengenai keberadaan seluruh subyek yang tercantum dalam DPT itu. Para Timses Cagub Baru bisa menugaskan wakilnya untuk bekerja sama serta meminta dukungan tim pengawas independen untuk menemui dan melakukan identifikasi para calon pemilih yang terdaftar. Setiap peserta DPT harus ditemui secara fisik oleh tim verifikasi untuk diidentifikasi, serta dilakukan pemotretan wajah serta beberapa ciri fisik. *Bagaimana seandainya permintaan ditolak? * Saya berpendapat, seandainya para kontestan tidak percaya akan kebenaran DPT, sebaiknya para Cagub melakukan pengunduran diri dari kesertaan Pilkada secara baik-baik. Berani mengundurkan diri secara baik-baik, adalah sikap gentleman yang sangat terhormat. Saya berpendapat, mengundurkan diri secara baik-baik, lebih terhormat dibanding kalah dengan cara yang menyakitkan. Teman2. Kita tidak ingin mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Kita juga tidak akan melakukan sesuatu yang diluar kendali kita. Namun apapun yang kita bisa, biarlah kita lakukan itu dengan cara yang benar. Lebih dari itu, biarlah pekerjaan itu kita lakukan sebaik-baiknya karena dimulai dengan niat yang mulia sebagai kontribusi positif kita bagi sesama. Salam sejahtera, Mulyadi Dharmadi ** * * * * * * * * *arsip-arsip lama**_______________________________________________** _______________________________________________*** * * * * * * * * * * * * * * ___________________________________________________________20 Juni 2012 * * *** **Tidak Ada Runner-Up Gubernur **Hasil** Pilkada* * * v *Temuan** **DPT Janggal** **= Sampel** **Rekayasa DPT* Perbedaan jumlah pemegang e-KTP DKI hingga 30 April dengan DPT produk 2 Juni ini terdapat selisih sekitar 23%. Kecurigaan DPT itu adalah hasil rekayasa dalam upaya penggelembungan suara untuk menambahkan suara bagi gubernur lama, sering dilaporkan ke limaTimses Cagub Baru. Sementara ke lima kubu Cagub Baru sudah melaporkan DPT dengan NIK kosong, kembar atau janggal. saya yakin NIK fiktif sebenarnya jauh lebih banyak dibanding NIK janggal yang sudah teridentifikasi secara pasti oleh para timses Cagub baru.Dengan membandingkan data 30 April, DPT yang terindikasi fiktif adalah sekitar 1,3 juta suara. Penambahan begitu banyak suara fiktif, secara logis mengindikasikan bahwa itu adalah salah satu teknik manipulasi penambahan suara.Kenyataan DPT ganjil yang ditolak oleh 5 kubu Cagub Baru, tapi diterima oleh gubernur lama, kita bisa menyimpulkan siapa dibelakang rekayasa DPT itu. Bagaimana mungkin gubernur yang lama mampu melakukan rekayasa itu? Akhir tahun lalu gubernur lama menerima 3,45 Trilyun dana anggaran proyek normalisasi 13 sungai di Jakarta. Hingga akhir masa jabatannya, tidak tampak ada proyek apapun bagi sungai-sungai yang hingga kini penuh sampah dan berbau busuk itu. Seandainya anggaran itu hanya digunakan bagi proyek fiktif, itu adalah satu sampel dari sekian trilyun panas dari anggaran proyek fiktif yang sempat ditilap di masa kekuasaan gubernur lama. * * v *Tidak Ada Runner-Up Gubernur** **Dalam Pilkada* Sementara gubernur lama menyatakan patuh kepada KPU untuk memperebutkan DPT bermasalah, para Cagub Baru terkesan ragu untuk memboikot Pilkada. Bahkan salah satu kandidat Cagub baru terkesan menyerah kepada KPUD dengan menyatakan akan mengikutgubernur lama mengikuti pilkada demi memperebutkan suara dari DPT rekayasa itu. Kita sadari seandainya salah satu kandidat menerima ekstra suara fiktif sebesar 23% suara, tidak mungkin ada kandidat lain yang bisa menyainginya. Seandainya suara fiktif semua disediakan bagi gubernur lama yang berhadapan dengan 5 Cagub Baru yang dalam komposisi kekuatan yang seharusnya dalam probabilitas 50:10:10:10:10:10 akan menjadi 73:10:10:10:10:10. Dengan probabilitas demikian, walau gubernur lama itu sudah tidak dipercaya masyarakat dan tidak dikehendaki memperpanjang jabatannya lagi, berkat kekuatan suara siluman yang disiapkannya, hampir dipastikan gubernur dalam 1 putaran akan unggul secara mayoritas diatas 50%. Sedangkan dari ke 6 kontestan, yang dipilih dan dinyatakan sebagai pemenang, hanyalah akan ada 1 kubu yaitu yang meraih suara pemenang. Itu berarti kubu peraih suara terbanyak ke2= ke3= ke4= ke5= ke6 adalah= kubu yang kalah dan bukan gubernur terpilih Pilkada. * * v *Tolak** **DPT bermasalah sejak dini secara** **K**onsisten** **dan sikap ** **K**ongruen* DPT bermasalah adalah awal dari masalah DKI yang bisa berkelanjutan. Jika tidak mau masalah, jangan terima masalah. Namun jika yakinjawaban ulangan kita sudah benar, jangan pedulikan jawaban teman di sebelah. Jika kita sudah tahu DPT yang disediakan adalah salah, protes dan penolakkan adalah hak para pemain. Calon juara All England, secara dini akan meminta time-out agar petugas bisa mengeringkan lapangan yang basah dan licin. Bahkan pemain profesional beserta tim suksesnya, secara serius tidak akan mau mengambil resiko seandainya sebelum pertandingan diketahui bahwa lapangannya rusak atau licin. Menyaksikan pengalaman keberhasilan berkuasa di Jakarta selama 15 tahun, mau tak mau kita harus percaya gubernur berkumis inimemang akhlinya bidang kemacetan dan akhlinya bidang kebanjiran. Namun menyaksikan penambahan DPT yang sanggup menambah penduduk DKI sebanyak 23% dalam waktu 33 hari, mau tak mau kita harus kembali mengakui ketrampilan tangan pak kumis menciptakankeajaiban ini. Saat ini gubernur lama mengambil peran sebagai pelopor yang menerima DPT bermasalah itu. Seandainya jejak pelopor pro DPTbermasalah ini diikuti oleh kontestan lain, maka mereka yang terpimpin mengikuti gaya permainan kumis, pasti akan dikalahkan oleh kandidat berkumis itu. *Consistent* berarti secara mantap terus melaksanakan hingga selesai. Jika kita memutuskan untuk meminta perbaikan DPT, tidak usah ragu terus saja perjuangkan. Jika kita ragu, sebentar menerima dan sebentar menolak lagi, itu berarti tidak konsisten. Para Cagub Baru yang menolak DPT bermasalah, harus secara serius tetap memperjuangkan tuntutannya hingga haknya dipenuhi. *Congruent** *berarti harmonis atau sepadan. Jika kita sudah menolak DPT bermasalah, jangan mau menggunakannya. Jika kita mau menerima DPT bermasalah, jangan protes lagi jika kalah karena hasil kemenangan akan diberikan bagi pelaku rekayasa. v *Lalu** **apa yang harus kita lakukan?* Ø *Bandingkan data e-KTP dengan data DPT* Jangan terpancing masuk melawan dalam lapangan manipulasi gubernur lama. Pak Mendagri menyarankan agar kita membandingkan DPT dengan daftar e-KTP DKI per 30 April yang lalu. Sebaiknya para Timses Cagub baru meminta soft-copy data dari Depdagri. Pilih 200 sampel data e-KTP secara acak, lakukan verfikasi di rumah tempat tinggal para pemegang e-KTP yang tercantum pada data tersebut. Seandainya kebenarannya diatas 97%, untuk menghemat waktu, sementara kita terima bahwa data itu benar. Kemudian ke 5 Timses Cagub Baru perlu membandingkan dengan soft copy DPT dari KPUD. Kumpulkan penambahan penduduk yang tidak tercantum dalam E-KTP namun tercantum dalam DPT dalam Daftar Obyek Investigasi. Secara acak, pilih 1000 calon pemilih dari DOI itu untuk dilakukan verifikasi di rumah-rumah mereka di Jakarta. Seandainya ternyata obyek yang tidak terverifikasi di bawah 5%, ada kemungkinan DOI itu memang aktual. Seandainya obyek tidak terverifikasi antara 10-50%, kemungkinan terjadi tindakan kriminal manipulasi dengan metode pencampuran (yang aktual dioplos dengan yang fiktif). Seandainya obyek yang tidak terverifikasi diatas 50%, ini adalah suatu rencana kejahatan rekayasa Pilkada. Demi efektifitas, verifikasi ini harus sudah tuntas dilakukan dan dilaporkan sebelum Pilkada dilaksanakan. Ø *Laporkan temuan kejanggalan DPT kepada Presiden, (**K**etua) MK**,** **( **K**etua) MPR.* Ø *Jangan ikut serta Pilkada sementara masalah DPT belum jernih dan diperbaiki.* Ø *Lakukan segala sesuatu secara benar sesuai dengan kaidah** **peraturan dan** **hukum yang berlaku.* Ø *Seandainya DPT sudah diperbaiki hingga benar dan bisa diterima oleh segenap pemain, laksanakan** **Pilkada** **dengan** **sangat**waspada. Antisipasi segala trik yang mungkin dilakukan secara tidak jujur. * * * * * v *Satu Gubernur** **pemenang Pilkada.** **Dua** **P**iala** **bagi peserta Pilkada.* Final suatu pertandingan, seharusnya akan menghasilkan satu pemenang. Kita semua pasti ingin menang, dan jika menang tentu harusdengan cara yang bermartabat. Seandainya lapangan yang disediakan sudah menentukan hasil final tanpa melalui pertandingan, kesertaan para peserta hanya dimanfaatkan sebagai syarat formal demi legitimasi pengangkatan pemenang. Para pemain sejati pasti merasa lebih jantan jika dengan segenap kekuatan bertanding all-out di lapangan yang masih membuka kesempatan bagi kemenangan mereka. Tidak guna bertanding pada lapangan yang tidak layak. Tunda pertandingan lebih baik, dibanding bertanding untuk kalah karena menghadapi orang yang sudah disiapkan dengan cara rekayasa. Memang benar, tidak ada runner up gubernur dalam Pilkada. Namun dalam hati bangsa Indonesia tersedia dua macam piala bagi parapetarung yang sportif: Menang secara bermartabat. Kalah secara terhormat. Teman2, Jumat siang kemarin, saya sengaja ke Jakarta untuk menyampaikan surat kepada presiden SBY ke kantor SekNeg. Selain memohonkan perhatian bapak Presiden, saya mengusulkan agar pemegang e-KTP DKI yang terdaftar hingga 30 April bisa dijadikan sebagai calon pemilih yang berhak untuk mengikuti Pilkada DKI. Jumlah 5.660.660 penduduk pemegang e-KTP, itu adalah penduduk DKI yang memenuhi tanggung jawab atas panggilan wajib e-KTP sesuai batas waktu ditentukan, adalah populasi yang cukup tepat untuk mewakili Jakarta dalam memilih pemimpinnya. Selain itu, jumlah yang sudah pasti 5.660.660 itu akan menghindari polemik baru yang bisa memusingkan. Kita harapkan sekembalinya ke tanah air, bapak Presiden akan menjernihkan masalah sangat vital Ibu Kota kita. Dukung dalam doa agarpemilih yang berhak akan secara bertanggung jawab aktif dalam Pilkada yang berkwalitas untuk menentukan pemimpin baru yang palingtepat bagi Jakarta serta sesuai bagi Indonesia. Amin. Salam, Mulyadi Dharmadi * * * * * * * * * ____________________________________________________________________________________________ **9 Juni 2012* * * **** *Tinggalkan Polemik DPT : Boikot Pilkada* Teman2, KPUD menyatakan siap menerima dan akan mencatat setiap protes, tuntutan dan somasi para Cagub Baru sebagai berita acara, namun catatan itu tidak akan mengganggu jalannya pilkada DKI. Cerita dulu nih · Tahun 2007, saat debat Cagub DKI di TV, pembawa acara menanyakan: Apa solusi bagi kemacetan dan banjir Jakarta? Cagub A menjawab: Serahkan pada ahlinya. Coblos kumisnya. Cagub B menjawab: Eh salah, potong aja kumisnya. Seperti yang dulu saya tulis di milis, Cagub B yang tidak memelihara kumis, terpancing masuk dalam gaya permainan Cagub A yang kebetulan berkumis. Karena sub-concius-mind pemirsa cenderung tidak mencerna kata potong, maka yang diingat pemirsa adalah kata ahlinya dan kumisnya. Sejak saat itu, dalam sub-concious-mind (memori-bawah-sadar) pemirsa, akan terekam anchor (short-cut/ konotasi ingatan) yang mempercayai bahwa cagub yang berkumis adalah sang akhli yang mampu dan akan mengurusi banjir serta macetnya Jakarta. *Seandainya Cagub B ingin unggul, jangan bermain dengan gaya permainan yang dikuasai lawannya:** **Collapse** **anchor Cagub A dan** **ganti**: Masalah itu tidak bisa diatasi dengan menggunakan kumis, karena kumis** **tidak bisa** dan** **tidak akan** **melakukan apa-apa. Untuk itu kita mulaidari sini** **(telapak tangan mendekap** **jantung,** isyaratkan** **mata** **yang menyorot dan sentuh** **kening)**. Beri** **nilai tambah**: Untuk mengurangi erosi dan hambatan aliran, saya akan** **perbaiki** **dinding dan dasar sungai dan jaga** **kebersihan aliran** **air setiap saat, setiap saat ... Jika sungai bersih dan bebas tumpukkan sampah, air sungai akan mengalir dengan lancar ke laut, insya Allah Jakarta tidak akan banjir... Saat ini jalur bis yang menyita sekitar 25% lebar jalan, biasanya kosong, karena hanya boleh digunakan oleh beberapa puluh bis-bus-way,. Sementara dalam kepadatan ratusan ribu kendaraan (termasuk bis-non-bus-way) hanya bisa tersisa 75% lebar kotor jalan. Namun dalam penggunaan jalan yang makin sempit itu diperparah dengan posisi bus-way, tanggul pemisah yang membahayakan, jembatan serta halte bis-bus-way di tengah jalan, sehingga lebar jalan efektif berkurang lagi sebesar 10%. Dalam kompresi (pemampatan) sekian banyak kendaraan dengan masing-masing perilaku dan kepentingan), yang dijejalkan untuk bersaing memperebutkan (ngetem, saling potong, serobot) jalur yang tersisa (65% lebar efektif), akan menimbulkan gaya gaya friksi (hambatan akibat gesekan alur), akan menghasilkan perlambatan yang setara dengan pengurangan 10% lebar efektif, sehingga kesalahan konsep lokasi jalur bis, setara dengan pengurangan 45% lebar efektif jalan. Kebalikkannya Seandainya jalur di sebelah kiri dijadikan** **Public Transportaion Way** **tanpa tanggul, dimana jalur yang secara tertib bisa dipakai oleh semua kendaraan bagi kepentingan para penumpang umum, maka ketertiban itu akan setara dengan penghematan 10% lebar jalan. Selanjutnya pada trotoir sebelah kiri kita bangun** ** 1-Stop-Public-Trans-Shelter** **yaitu barisan-multi-terminal-halte yang berfungsi menurunkan dan menaikkan penumpang secara serempak (misal sekaligus 10 kendaraan berbaris dengan kesempatan ngetem untuk dropping/ lifting paling lama 180 detik, maka akan terjadi penghematan waktu yang setara dengan 10% lebar jalan. Berkat kepraktisan penggunaan Public-Trans-Way dan 1-Stop-Public-Trans-Shelter, banyak orang ke/ di/ dari Jakarta memilih menggunakan transportasi umum, yang akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang menyita luas jalan, sehingga setara dengan penghematan 10% lebar efektif jalan. Jadi dengan konsep hati mata ide, kita akan menghapuskan pemborosan 45% lebar efektif dan menghemat 30% lebar efektif, sehingga secara total ditaksir akan mereduksi kemacetan hingga 45%+ 30%= 75%... **Libatkan pemirsa:** **Mungkin diantara pemirsa ada yang memiliki gagasan pesawat pembersih air sungai atau pengering banjir ? Saya tertarik dan akan terbuka untuk itu * · Sejak keluar kuliah, saya suka main badminton. Karena tenaga fisik lemah (pengaruh psikotropika), hanya wanita yang mau mengajak saya main. Namun setelah pak Eduard Ladasi bergabung di PB, beliau selalu mengajak saya berpasangan dengannya. Bahkan dengan pak Edi, saya berani melawan pasangan pria dimana yang seorang terkenal dengan smashnya yang sangat kuat. Ayo kita habiskan Mul kata pak Edi. Mereka kami kalahkan karena tidak terpancing melawan dengan gaya smash kuat. Tanpa menguras tenaga, kami menang dengan gaya halus, main netting yang tipis-kecil. * * Dalam perspektif lebih jauh, saya kira saat ini DPT bermasalah itu bagai bola yang dikendalikan kekuasaan triad KPUD - gubernur lama - Catatan Sipil DKI. Jika kita terpancing untuk mengikuti polemik DPT tersebut, kita akan mondar-mandir mengikuti bola dalam lapangan wilayah kekuaan triad. Tenaga dan waktu kita akan terkuras karena triad itu adalah kerja sama dari 3 komponen saling terikat dan saling mendukung untuk memberikan kita hasil seperti target yang sejak semula mereka rencanakan. ~ ~ ~ Saya merasa lega karena akhirnya 5 timses menunjukkan kesiapan untuk memboikot pilkada seandainya KPU tidak memperbaiki DPT; Keputusan yang tepat. Pada pertandingan badminton internasional, seandainya lapangan basah oleh keringat, pemain akan minta ijin waktu jeda, supaya petugas bisa mengeringkan lapangan licin dan berbahaya. Karena itu, akan lebih aman, seru dan tidak membosankan pemirsa, jika para Cagub Baru untuk sementara, sambil menghemat tenaga, keluar dahulu dari lapangan yang sementara dikuasai triad. Setelah polemik DPT dibersihkan, dengan tenaga dan semangat yang sudah kembali fresh, para Cagub Baru bisa kembali memasuki pertandingan terhormat yang bersih dan lebih menarik. Para Cagub baru perlu mengambil sikap itu. Mungkin pedoman ini bisa diterapkan. Para timses Cagub baru, bisa melakukan komunikasi dan perundingan informal untuk mengambil kesamaan sikap. Ini bisa dilakukan sebagai berikut: 1. Segenap Timses Cagub Baru secara resmi menyusun *Surat Pernyataan Bersama * yang berisi: *Penolakan* atas DPT yang secara*otentik* dan *signifikan* bermasalah, serta *Permintaan* agar Pilkada DKI menggunakan DPT berdasarkan data dari e-KTP versi 30 Mei 2012. Seandainya hingga *batas waktu** *(saya usulkan Senin 18 Juni 2012 / 23 hari sebelum tanggal Pilkada) belum ada perbaikan, para Cagub minta *Pilkada diundur* untuk masa reses, atau para Cagub akan melakukan *pemboikotan*. Surat Pernyataan Bersama ini ditanda tangani oleh para *Cagub, Cawagub dan Ketua Timses* baru yang akan ditujukkan kepada * KPUD** *disertai tembusan bagi Mendagri, Presiden, Mahkamah Konstitusi, MPR serta terbuka kepada masyarakat. 2. Para Timses Cagub *harus segera* (Senin 11 Juni juga boleh) mengajukan *gugatan resmi* yang disampaikan kepada *Mahkamah Konstitusi*. Gugatan itu menyampaikan laporan akan kasus DPT yang menunjukkan * kejanggalan-kejanggalan* yang diduga secara terencana disusun dan ditetapkan secara sepihak oleh KPU-DKI. Selanjutnya seandainya Surat Pernyataan Bersama tidak ditanggapi KPU-DKI *dalam jangka waktu yang diminta *, para kontestan yang menanda tangani Surat Pernyataan Bersama, akan melakukan*pemboikotan Pilkada* serta *melimpahkan kasus perkara* ini untuk diselesaikan melalui *keputusan pengadilan Mahkamah Konstitusi*. Teman2, Waktu baru pindah ke SMA Fons Vitae, saya adalah murid pemalu yang prestasinya kurang bagus. Waktu itu guru fisika kami adalah seorang guru killer yang saat ulangan hanya memberi 2 macam nilai, yaitu nilai 8 bagi yang betul 100%, dan nilai 5 bagi yang memiliki kesalahan (ini seperti sistim binary: 1 dan 0, atau artinya jika tidak nilai= 100, maka nilainya= 0). Saat itu ada 2 anak yang dapat nilai 5 (saya dan seorang teman), sedang 48 anak lainnya bernilai=8. Mungkin karena di SMP saya sering disebut guru-guru paspal sebagai si tukang bikin rumus, saya melihat ada kejanggalan dalam penggunaan rumus Fisika. Ketika saya protes, pak Sumartono (belakangan menjadi bapak baptis saya) menyadari adanya kesalahan rumus. Saat itu kertas ulangan kami dikumpulkan kembali. Nilai 5 di kertas dua murid dicoret dan diganti dengan angka 8. Lalu 48 orang teman saya cemberut karena nilai 8nya dicoret pak guru, diganti dengan angka 5. (Wah, rupanya anak baru ini ternyata pinter bikin kesel juga ya ?) Teman2, Tidak guna para Cagub Baru ikut Pilkada meperebutkan suara dari DPT hasil rekayasa. Pemboikotan akan tetap efektif walau hanya dilakukan oleh satu adau dua kubu Cagub Baru. Namun akan lebih kuat lagi jika pemboikotan dilakukan secara serempak oleh ke lima kubu yang menolak DPT fiktif. Biarlah sementara kondisi lapangannya belum aman, para pemain keluar dahulu. Kini kita beri kesempatan saja bagi gubernur lama untuk bertanding badminton sendirian, sehingga ia bisa meraih suara DPT tersebut sendirian: Sepuas-puasnya. Toh nanti hasilnya bakal dianulir MK. Walaupun menang semuanya dan meraih= 122,4 % suara, karena DPTnya memang bodong, kumispun akan gugur sendiri menjadi = NOL. walau demikian, seandainya lapangan sudah kering, tidak licin yang memungkinkan para pemain leluasa bermain secara all-out, mereka bisa kembali memasuki lapangan dengan aman, dan para penonton puas menyaksikan pertandingan bermutu yang seru. Saya senang kalau teman PB Garuda atau PBSS bilang: Ayo Mul, kita cari keringat. Menang atau kalah, yang penting hati senang. Tapi akan lebih gembira jika pak Edi mengajak: Ayo Mul, kita cari lawan yang seru. Kita akan habiskan si Gagan dan om Epek. Kalah senang, menang apalagi Ayo, teman2. Dengan rasa tanggung jawab kita bantu lancarnya Pilkada DKI. Dukung Cagub pilihan masing-masing: Kalah secara terhormat. Menang dengan bermartabat. Salam, Mulyadi Dharmadi * * *_________________________________________________________________________**5 Juni 2012* *** 5 Cagub Tolak DPT : What Next?* Teman2, Dengan mengabaikan protes dan kritik, 2 Juni lalu KPUD menetapkan DPS yang menggelembung dengan penambahan calon pemilih fiktif menjadi DPT. Sementara gubernur lama mendukung keputusan KPUD, 5 timses Cagub baru menyatakan penolakkan, karena indikasi penggelembungan calon pemilih fiktif dengan jumlah sangat signifikan. Sebenarnya apa dasar penetapan DPT? *1 Mei* *2012:* Di Balaikota DKI *Mendagri Gamawan Fauzy* memberi penghargaan kepada gubernur DKI karena keberhasilan Pemprov DKI mendata 100% penduduk dalam pelaksanaan program wajib e-KTP dengan total seluruhnya adalah 5.660.660 orang. Walau jumlah ini dibawah target yang diharapkan Pemprov DKI (7.472.259 orang). Namun pada kenyataan setelah seluruh penduduk DKI memenuhi panggilan, jumlah yang terekam pada e-KTP hingga 26 April 2012 sudah terhenti pada angka 5.660.660 orang. Angka itu sudah tidak bisa bertambah lagi karena total 100% jumlah penduduk berdomisili di Jakarta yang mendapat panggilan, sudah datang melaksankan perekaman wajib e-KTP di kantor Pemprov DKI. Gubernur Fauzy Bowo, mengaku bangga atas penghargaan yang diterimanya dari Mendagri dan berterima kasih atas kesempatan pertama bagi Pemprov DKI dalam penerapan KTP Elektronik (e-KTP) berbasis NIK Nasional. *2 Juni 2012*: KPUD secara sepihak menetapkan DPS menjadi DPT Setelah simpang siur revisi dengan perhitungan yang kacau dan tidak jelas, kritik dan protes atas dugaan penggelembungan DPS, 2 Juni 2012, KPUD menetapkan DPT yang akan mengikuti Pikada menjadi 6.983.692. Dibandingkan dengan jumlah pemengang e-KTP dengan NIK resmi adalah = 6.983.692- 5.660.660= 1.323.032 atau terdapat penambahan sebesar 23,4%. Keanehan lainnya adalah, justru setelah beberapa kali revisi sebelumnya dimana KPUD mengaku sudah mencoret ratusan ribu suara fiktif jumlah DPT justru tidak banyak berubah. KPUD sendiri mengaku tidak menggunakan data e-KTP dalam menetapkan DPS dan DPT, melainkan dengan cara mengunjungi penduduk dari rumah ke rumah. KPUD mengaku telah mendapatkan informasi dengan cara menanyakan pengakukan para penduduk. Sedangkan penambahan jumlah penduduk dibanding data e-KTP versi 1 Mei 2012, karena KPUD sudah memasukkan semua penduduk yang belum ber e-KTP namun pada tanggal 11 Juli sudah berusia 17 tahun. *Mana yang lebih akurat:* e-KTP atau kunjungan KPUD dari rumah-rumah? *Data e-KTP:** ** **100% total* penduduk DKI yang hingga *30 April* 2012 sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah Jumlah* **5,660.660** *adalah*100% akurat* untuk penduduk DKI hingga saat itu. sehingga bisa dijadikan dasar sebagai warga DKI yang berhak memilih yang pengesahannya sudah *diperkuat* oleh pernyataan* **Mendagri* dan Fauzy Bowo. *Kunjungan KPUD:* Dari rumah-kerumah adalah pekerjaan yang tidak efektif, simpang siur dan sulit dicek kebenarannya. Karena tanpa kepemilikan e-KTP, NIK maupun kehadiran calon pemilih tidak diperlukan, maka Informasi yang diterima adalah sebatas pengakuan warga yang sempat ditemui. Konon kelebihan sekitar 1,3juta DPT dari data e-KTP disebabkan dimasukkannya penduduk DKI akan berusia 17 tahun antara 1 Mei hingga 11 Juli (banyak sekali?). Karena KPUD memasukkan Karena sumber informasi tidak jelas serta prosedur pelaksanaan yang tumpang tindih, resiko penyimpangan sangat tinggi. Itulah sebabnya para Timses banyak menemukan kejanggalan yang kasat mata seperti DPS ganda. NIK yang kembar/ tidak standar/ luar Jakarta/ fiktif/ kosong dll. Karena tidak ada patokan yang standar itulah, KPUD menyatakan bahwa jumlah DPS tidak pasti dan setiap saat selalu berubah. Lagi pula, seseorang yang akan berusia 17 tahun tanggal 11 Juli, belum memiliki e-KTP dan berdomisili di luar Jakarta dan belum pernah ditemui petugas, bagaimana pula sudah dimasukkan sebagai calon pemilih resmi yang sudah masuk ke dalam DPT tanggal 2 Juni? Artinya metode yang digunakan oleh KPUD tanpa standar yang pasti, makal DPT yang dihasilkan adalah *TIDAK AKURAT*. * * * * *3 Juni 2012:* Dari pihak para Cagub terdapat 2 kubu yang berbeda. 1. Satu Timses (gubernur lama) menyatakan dukungan terhadap keputusan KPUD yang menetapkan DPT tersebut. Banyak orang menduga, sebelum pilkada dimulai, kubu gubernur lama akan sudah mengantungi 1,323.032 suara fiktif. 2. Lima Timses (Cagub Baru) menolak DPT tersebut, karena beberapa indikasi sangat jelas yang menunjukkan terjadinya rekayasa penggelembungan dengan jumlah signifikan. Penambahan suara fiktif itu bisa diketahui dengan bukti-bukti otentik sangat jelas. Saya agak heran jika dalam melaksanakan program e-KTP, Desemver 2011 pemprov DKI MENETAPKAN TARGET = 7.472.259 ORANG (bukan PRAKIRAAN JUMLAH ORANG ataupun PERSENTASE PELAKSANAAN (misalnya 100% TERLAKSANA). Istilah target sebenarnya berarti sasaran diingini yang akan diperjuangkan. Mengingat angka target e-KTP Desember 2011 sangat dekat dengan jumlah DPS versi pertama KPUD , saya menduga bahwa sebenarnya sudah lama gubernur lama merencanakan penggelembungan DPT. Sikap 5 kontestan Cagub baru yang menolak DPT yang menggelembung adalah keputusan yang benar. Demi menjaga netralitas, saya berusaha menjaga jarak sama dengan ke5 Cagub baru yang menolak DPT fiktif. Karena itu saya tidak akan memberikan informasi konsep solusi teknis (banjir dan macet) secara personal kepada salah satu kandidat, selain apa yang akan saya sampaikan secara umum kepada publik. Seandainya kelak ada satu diantara ke 5 Cagub baru (semoga demkian) berhasil memenangkan jabatan Gubernur dalam Pilkada DKI ini serta tertarik untuk membeli konsep, saya akan membantunya secara baik dan bertanggung jawab. *What Next?* Penolakan 5 kandidat Gubernur Baru adalah kekuatan dasar yang mampu menggagalkan rekayasa DPT. Namun dasar itu harus diteruskan dengan tindakan yang konstruktif: 1. Masing-masing Timses Kandidat Baru membuat pernyataan tertulis yang berisi penolakkan terhadap DPT yang tidak sama yang ditujukan kepada KPUD-DKI dan Panwaslu. Penolakkan itu tidak bisa diartikan sebagai pengunduran diri, tetapi sebagai pernyataan tidak yakin akan akurasi data yang dalam DPT adalah sepenuhnya benar dan legal. 2. Ke 5 Timses Cagub Baru menyusun *Surat Pernyataan Bersama* dalam bentuk *Pengaduan** *serta *Keberatan** *penetapan DPT berdasarkan metode yang digunakan oleh KPUD, serta *Memohon** *agar penetapan DPT bisa ditetapkan sesuai dengan data e-KTP per 20 April 2012. Surat Pernyataan Bersama akan *Ditandatangani Bersama* oleh ke 5 Tim (Cagub, Cawagub dan Ketua Timses DKI) sebagai pihak yang mengajukan. 3. Surat Pernyataan Bersama akan disampaikan kepada *Mendagri Gamawan Fauzy*, yang akan juga disampaikan sebagai tembusan bagi *Presiden RI*, *Mahkamah Konstitusi*/up Ketua MK dan kepada *MPR*/ up Ketua MPR serta terbuka untuk disosialisasikan kepada pers dan masyarakat. 4. Seandainya KPUD tidak melakukan koreksi atas DPT itu hingga Senin 11 Juni, ke 5 Timses Cagub Baru sudah harus mengajukan *GUGATAN RESMI* atas DPT yang dibuat KPUD yang ditujukan kepada *MAHKAMAH KONSTITUSI*. 5. Ke 5 Timses Cagub Baru harus *berembuk* untuk mencari kesepakatan sikap menyambut Pilkada 11 Juli. Salah *satu pilihan*yang paling efektif berdasarkan *Kesepakatan 5 Cagub Baru* untuk *memboikot Pilkada* dan membiarkan Foke sendirian meraih 100,00% suara yang pasti akan dianulir oleh MK. Tanpa harus dilawan, Foke akan gugur dengan sendirinya. Teman2, Kita harapkan atas perhatian bapak Presiden SBY, bapak Mendagri Gamawan Fauzy bisa membantu menengahi karuk-maruk DPT DKI sesegera mungkin. DPT yang baku dan benar agar Pilkada bisa dilangsungkan secara tepat waktu. Seandainya perbedaan ini bisa diselesikan sebelum pilkada, kita bisa menghindari kemungkinan adanya diskualifikasi, pembatalan ataupun pilkada ulang yang akan memboroskan energi dan biaya serta bisa mendatangkan ketidak pastian ibu kota yang akan berdampak secara nasional. Salam, Mulyadi Dharmadi ________________________________________________________________________*4 Juni 2012* * * *** Tanggung jawab KPU : Pastikan DPT= DCS= eKTP= 5.660.660* * * Teman2, 2 hari yang lalu tanggal KPU DKI mengumumkan Daftar Calon Pemilih Sementara (DCS) versi 30 Mei, sebagai revisi jumlah DCS versi 20 Mei dengan menghapus 800ribu DCS fiktif. Namun menurut laporan pengecekan pihak kontestan, DCS fiktif yang tersisa sangat banyak, yaitu masih sebanyak 1.269.577 (=22,7%) lebih banyak dari pemegang e-KTP yang adalah sebesar 5.660.660 orang. Menurut rencana, 1 Juni hari ini KPU akan mengumumkan DCS versi terbaru untuk esok hari 2 Juni disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pekerjan KPU sebenarnya tidaklah rumit. Cukup mengkopi data pemilik e-KTP untuk dijadikan sebagai DCS bagi DPT. Cukup itu saja, tidak perlu diperbanyak lagi. Mudah dan sederhana. Sebagai mana data yang tertera pada e-KTP DKI yang berjumlah 5.660.660 orang, itulah DCS yang layak disahkan sebagai DPT. Seandainya DCS yang akan diumumkan hari ini berjumlah cukup 5.660.660, yaitu bagi semua pemilik e-KTP DKI yang sah, saya kira tidak ada masalah seandainya KPU menetapkan DPC itu menjadi DPT. Namun seandainya belum sama, agar tidak menimbulkan kekacauan, KPU harus menunda penetapan seraya memperbaiki serta memberikan klarifikasi yang diperlukan. Di lain pihak, saya sangat mengharapkan kerja cepat segenap tim sukses dan pihak independen untuk membagi tugas dalam meneliti DCS yang akan diumumkan pagi ini. Saya harap dalam kerja cepat sistimatis bersama dengan pembagian tugas 20 orang dalam 1 tim, pemeriksaan 5,7juta data DCS akan bisa selesai dalam waktu 180 menit. Agar mudah, bisa dibandingkan dengan info data DCS yang dianggap sah versi 30 Mei. Seandainya DCS versi 1 Juni diumumkan jam 9 pagi, dengan kerja cepat tim jam 12 siang sudah teridentifkasi seandainya ada kejanggalan. Setelah itu jam 13 sudah hasil pengecekkan bisa dikonfirmasikan/dipertanyakan kepada KPU. Selanjutnya KPU memiliki waktu beberapa jam untuk memberikan klarifikasi seandainya ada keraguan. Namun akan lebih baik lagi setelah pengumuman DCS versi hari ini, KPU memberi waktu jeda beberapa hari untuk menunggu seandainya ada pertanyaan, konfirmasi sambil memberikan klarifikasi hal2 yang diperlukan.Seandainya sudah tidak ada masalah yang signifikan, tentu DCS itu sudah benar dan siap disahkan menjadi DPT. Teman2, Di era digital kini, pekerjaan copying& pasting dan sorting& counting adalah mudah dan cukup cepat. Let us keep those easy things simple. Salam, Mulyadi Dharmadi * * * * ______________________________________________________ *1 Juni 2012* * * *** Pilkada Sukses = Ibu Kota Lancar = Indonesia Jaya* Teman2, Menjelang putaran awal Pilkada DKI, saya membaca beberapa kejanggalan kasat mata yang bisa mempengaruhi hasil bahkan keabsahan pikada DKI. Keluhan-keluhan itu antara lain 1. Selama masa tenang, semua poster para kandidat kecuali pak Fauzy, harus diturunkan dari tempat umum. Saya berpendapat, agar peraturan itu bersifat netral, selama masa tenang, semua poster kandidat gubernur DKI harus sudah diturunkan dari tempat publik TANPA KECUALI. Sudah 5 tahun ini pak Fauzy memasang posternya di tempat2 umum. Jadi walau tanpa poster di masa tenang menjelang pilkada , para pemilih pasti sudah kenal pak Fauzy. 2. Sejumlah laporan menyebutkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) jauh lebih banyak dibanding para pemegang e-KTP. 30 Mei kemarin KPU DKI melakukan koreksi dengan menyatakan sudah mengurangi 800ribu suara fiktif. Namun, sebuah laporan hari ini menyatakan jumlah DPS masih 1.269.577 jiwa (setara 22,7%) lebih banyak dibanding pemegang e-KTP DKI. Kelebihan jumlah DPS dari pemilik KTP DKI adalah pemilih fiktif dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, tanpa NIK , NIK non DKI, NIK tidak standar dan NIK palsu. Selisih ini adalah suara fiktif yang merupakan indikasi akan terjadi penggelembungan suara. Sementara protes masih berlangusung, KPU menyatakan 1 Juni besok akan diumumkan rencana daftar DPT sebelum secara resmi ditetapkan lusa tanggal 2 Juni 2012. Saya berpendapat penertapan itu hanya boleh dilaksanakan setelah KPU membetulkan jumlah DPS (draft DPT) sehingga jumlahnya persis sama dengan 5.660.660 orang (pemegang e-KTP DKI). Seandainya jumlahnya belum sama, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, KPU harus melakukan klarifikasi dengan penjelasan logis, otentik serta transparan atas terjadinya kesalahan signifikan yang sangat kasat mata ini. Seandainya KPU tidak bisa menjelaskan alasan secara bertanggung jawab, KPU belum layak menyatakan DCS itu sudah ditetapkan menjadi DPT yang sudah tidak boleh dikoreksi lagi. Apalagi selsisih sebesar 22,7% adalah nilai besar yang sangat signifikan. Antisipasi kecurangan sebelum terlanjur kekacauan terjadi. 3. Dikhawatirkan bisa terjadi politik uang. Setiap kontestan yang terbukti melakukan money politik harus digugurkan. Namun sebelum hal itu terjadi, akan lebih produktif jika semua tim sukses, segenap peserta, pengawas dan penyelenggara pilkada mawas diri dan senantiasa waspada. Antisipasi lebih baik daripada mengobati. Sementarra KPU DKI masih belum menyatakan koreksi terbaru DPS (mudah2 an esok jumlahnya sudah cukup 5.660.660 orang, 100% persis), kita bersyukur Cagub-gubernur Fauzy Bowo akhirnya menyatakan siap mengikuti diskusi dengan para calon gubernur DKI yang lainnya. Pada era modern, pemilih cerdas perlu mengetahui kwalitas pemimpin dengan mempelajari visi dan wawasannya, karena dari situ kita bisa memprakirakan kwalitas kinerja, kejujuran, program yang kemudian akan menentukan keberhasilan dalam pelayanan serta pengelolaan segenap potensi Ibu Kota negara kita. Diskusi depan publik, sebenarnya ajang kompetensi untuk menunjukkan kwalitas kemampuan calon pemimpin Ibu Kota yang akan datang. Gubernur 2007-2012 gagal membuktikan janji saat kempanye pilkada 2007. Kegagalan pak Fauzy selama 5 tahun, adalah guru yang dibayar dengan SANGAT MAHAL, dengan mengorbankan waktu, BBM, ketentraman yang merupakan sebenarnya adalah hak jutaan masyarakat DKI dan Indonesia. Kita harus belajar atas kesalahan tahun 2007, agar warga DKI jangan sampai memilih gubernur karena janji kosong dan karena kumis. Menyambut rencana diskusi para Cagub yang akan diikuti Cagub-gubernur Fauzy, topik diskusi tidak usah terlalu teoritis, rumit dan melebar. Sebaiknya tetap berfokus pada 2 materi PR standar yang belum dikerjakan pak Fauzy: Solusi Macet & Solusi Banjir. Selama 15 tahun pak Foke berkuasa, banyak kehilangan kesempatan bahkan kerugian dialami masyarakat akibat kemacetan lalu lintas dan banjir tahunan di Jakarta. Seandainya para kontestan menunjukkan kemampuan mengerjakan dua PRnya pak Fauzy secara baik, maka pasangan bisa dianggap berkwalitas karena mereka juga akan kompeten pada tugas dan tanggung jawab lainnya. Menjelang diskusi ini saya akan bersikap netral, karena saya belum memberitahu secara khusus kepada kontestan manapun jawaban quiz itu, selain apa yang sering saya sampaikan kepada publik. Selain itu, konsep solusi banjir dan macet yang pernah saya tawarkan kepada pak Fauzy dan pak Mangindaan, tetap terbuka kepada siapapun yang menjadi gubernur DKI. A. Materi Solusi Kemacetan Sejak lama saya menyaksikan penempatan Bus Way (Jalur Bis) dan Halte Bis berada ditengah-tengah jalan dan disebelah kanan jalan, adalah kesalahan konsep yang menimbulkan banyak masalah. Yang menjadi masalah adalah sebagian pintu penumpang bis di kota Jakarta yang berada di kiri ditutup las karena dipindahkan ke sebelah kanan. Pertanyaan: 1. Apa solusi para calon gubernur agar dalam keterbatasan lahan jalan, masyarakat-kota dan masyarakat-antar-kota lebih menikmati kepraktisan transportasi umum kota Jakarta. 2. Pekerjaan apa yang harus dilakukan, berapa lama pelaksaannya dan hasil apa yang bisa dijanjikan. B. Materi Solusi Banjir. Menurut mekanika fluida, cairan akan mengalir lebih cepat seandainya cairan itu diusahakan seencer mungkin, serta hambatan (gaya gesek dan gaya tumbuk dengan kelokan berliku/ tumpukan sampah tersangkut) diminimalkan hingga mendekati nol.. Hambatan akan semakin kecil seandainya aliran sungai cenderung lurus serta memliki dinding/ dasar yang teratur licin, bebas sangkutan serta bebas erosi. Pertanyaan: 1. Seandainya Cagub menerima dana sebesar Rp. 3,45 Trilyun, bagaimana cara para Cagub mengalokasikan dana itu untuk membebaskan Jakarta dari banjir? Apakah dana Rp3,45 Trilyun cukup? Seandainya kurang, berapa lagi perlu tambahan biaya? Seandainya berlebih, kemana akan dialokasikan sisa dana anggaran proyek? 2. Apa yang akan dikerjakan, berapa lama pelaksaan dan hasil apa yang dijanjikan? Survey Metro TV menunjukkan bahwa perolehan suara pak Fauzy jauh di bawah 50%. Ini bisa ditafsirkan bahwa sebagian besar masyarakat Jakarta yang mengharapkan progress, sudah tidak tertarik akan janji-janji Foke, pak Kumis. Walau demikian karena terdeteksi ada beberapa kasus yang bisa menjurus kepada kecurangan, saya harap itu bisa segera diantisipasi. Kita harapkan segenap tim sukses serta parpol pendukung dan kita semua melakukan segala hal yang diperlukan agar pilkada DKI berhasil dengan bersih, transparan dan bebas kecurangan. Teman2, Kita dukung Pilkada DKI. Jangan ada kecurangan dan golput. Setiap satu suara adalah penting & berharga Pilkada Sukses = Ibu Kota Lancar = Indonesia Jaya ! Salam hangat dari pMul [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Gabung di milis INTI-net, kirim email ke : [email protected] Kunjungi situs INTI-net http://groups.yahoo.com/group/inti-net Kunjungi Blog INTI-net http://tionghoanet.blogspot.com/ http://tionghoanets.blogspot.com/ Tulisan ini direlay di beberapa Blog : http://jakartametronews.blogspot.com/ http://jakartapost.blogspot.com http://indonesiaupdates.blogspot.com *Mohon tidak menyinggung perasaan, bebas tapi sopan, tidak memposting iklan* CLICK Here to Claim your Bonus $10 FREE ! http://adv.justbeenpaid.com/?r=kQSQqbUGUh&p=jsstripler5Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/inti-net/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/inti-net/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
