BOCORAN SOAL PERTANYAAN KPK TERHADAP ANAS URBANINGRUM by @Kebenaran2000
Ternyata bukan hanya UAN aja yg lembar soalnya selalu bocor sebelum di ujikan, pertanyaan di KPK pun sudah bocor tadi malam, Beberapa pertanyaan akan di tanyakan kepada AU, termasuk diantaranya asal muasal harta kekayaan AU yg saat ini sudah di invetarisir KPK akan memberikan pertayaan -pertanyaan seputar asal muasal uang 50 milyar yg dikirim ke bandung untuk pemenang kongres, bukti CCTV Sudah di tangan penyidik KPK, saat ini sopir dan para ajudan pengawal sudah diamankan di safe house untuk menjaga intervensi pihak luar Salah satu orang penting di BUMN jasa kontruksi sudah memberikan pengkuan kalau dalam pemenangan proyek hambalang pihak BUMN telah Memberikan Fee agar dapat memenangkan proyek hambalang, KPK juga sudah mendapatkan pengakuaan dari para peserta kongres bandung tentang Uang 200 juta rupiah yg dibagikan sejak awal pra kongres sampai selesai pemilihan ketua umum demokrat yg dimenangkan oleh AU Hari ini (kemarin.red) KPK akan memberikan pertanyaan kepada AU dari mana asal harta kekayaannya diantara lain mobil mewahnya yg terparkir di garasinya. Mobil harrier putih berplat nomer B.15.AUD dan mobil mewah alphard hitam berNopol B .69. AUD karna 2 mobil tersebut bernilai 3 milyar. KPK akan sering melakukan pembuktiaan terbalik, semua orang tau AU bukanlah seorang pengusaha dan AU bukan milyader. Orang tua dan mertua AU bukanlah dari golongan konglomerat ,jadi KPK akan mengejar terus dari mana asal kekayaan AU yg jelas dilihat KPK juga akan mempertanyakan peran AU dalam proses percepatan pembuatan sertifikat hambalang ,dan KPK sudah punya bukti kalau Ada dana yg mengalir ke BPPN & sudah ada transkrip dari PPATK, hal itu akan menjadi salah satu yg dipertanyakan selain keterang dr nazar Tak luput juga KPK akan mempertanyakan rumah di duren sawit yg baru saja di renovasi yg menelan biaya puluhan milyar serta sebidang Tanah di jogya yg dibeli oleh AU dgn meminjam nama salah satu kerabatnya,KPK juga akan memangil org tersebut untuk dimintain keterangan KPK juga akan mempertanyakan keterlibatan AU dalam pertemuan nazar serta anggota komisi yg mengadakan rapat di kantor kemenpora. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan komisinya telah mendapatkan informasi penting dari Ignatius Mulyono serta aliran dananya KPK mengendus adanya penyimpangan oleh PT Dutasari Citralaras yang menjadi subkontraktor perusahaan tempat istri Anas menjadi komisaris. Anas merencanakan proyek Hambalang Ketua Komisi Olahraga Mahyuddin membenarkan dirinya, Angelina Sondakh, dan Nazaruddin pernah bertemu di kantor AM. menurut Nazar, "Pertemuan membicarakan Hambalang, bukan yang lain." Nazar menyatakan pertemuan itu diatur Anas. PT Adhi Karya, yang memenangi tender Hambalang, menyerahkan Rp 100 miliar pada Mei 2010: Rp 50 miliar untuk pemenangan Anas di bandung sisanya sebesar 50 milyar untuk anggota DPR serta pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga ini akan masuk agenda yg di pertanyakan ke AU PT Dutasari telah melakukan pelanggaran, di antaranya karena mensubkontrakkan lagi pekerjaan itu kepada PT Kurnia Mutu.- Tempo, di Dutasari, Athiyyah berkongsi dengan Mahfud Suroso, orang dekat Anas, sebagai kurir fee Rp 100 miliar dari adhi karya ini fakta Yg sedang didalami oleh KPK dan menjadi pertanyaan yg harus dijawab oleh AU dalam penyidikan nanti di gedung KPK, semoga AU bs jawab ada tokoh muda Partai Demokrat, Munadi Herlambang yg juga di indikasi terlibat suap hambalang, munadi juga orang yg membawa uang 300 M Untuk membeli saham PT Garuda Indonesia yg sudah diteliti olek KPK karna sebagian uang 300 M tersebut sumbernya dari APBN yg dirampok. Munadi herlambang yg juga anak dari dirut bank mandiri mukayat ,ini terkenal CS kental dari AU dalam merampok APBN negara di proyek. Munadi herlambang yg juga anak dari dirut bank mandiri mukayat, ini terkenal CS kental dari AU dalam merampok APBN negara di proyek Anas menyatakan istrinya berada di Dutasari karena kedekatan Mahfud Suroso dgn orang tua mereka. Padahal Anas-Mahfud dekat sejak SMA, Padahal Anas-Mahfud sudah kenal dekat sebelum AU menikah, ini juga hal yg janggal yg KPK jadikan bukti untuk bantahan AU didepan penyidik Ketua KPK Abraham Samad membenarkan adanya indikasi keterlibatan Anas Urbaningrum dalam proyek pembangunan hambalang senilai 2,5 trilyun. KPK juga mendapat dukungan penuh dr ketua dewan pembina PD,Tim Pencari Fakta (TPF)akan ramai-ramai memberikan keterangan di KPK. Keterangan Salah satu angota TPF di PD akan menjadi saksi kunci dalam penyidikan kasus AU prihal pengakuaan angie dalam membagikan uang Penyidik KPK hari ini juga akan mempertanyakan prihal laporan keuangan serta para donatur di dalam partai demokrat yg di catat nazar, Khususnya para anggota DPR yg namanya sering di sebut sebut dalam pemeriksaan serta keterangan yg di dapat penyidik KPK Kita rakyat sudah jelas diperlihatkan bahwa para politikus itu jelas perampok uang negara, perampok APBN jgn dimalah diberi karpet merah. Semoga saja tuhan memperlihatkan kepada rakyat bahwa mereka benar benar di laknat dunia ahkerat karna makan uang rakyat, sungguh tercela Kita rakyat kecil, gaji di potong pajak oleh negara, uang di kumpulkan di setor ke negara tapi di rampok oleh segelintir oknum bajingan. Para politisi dan pejabat negara hidup hedonis bergelimpang harta dengan mobil yg mewah ini berbanding terbalik dengan rakyat yg miskin Mana pemimpinku, mana presidenku kemana penegak hukumku ,negara ini tak ayal seperti kapal tampa nahkoda terombang ambing dilautan korupsi. Semoga AU dan kawan - kawan segera mengaku sebelum laknat allah menerpa dirinya dan segera taubatan nasuha, amien (doa rakyat miskin) Kita bayar pajak dengan tekun dan gigih,tuh para koruptor dan pejabat yg nilep uang kita, sungguh biadab mereka, semoga jadi keraknya neraka KPK: Anas Banyak Tahu soal Hambalang Diamanty Meiliana | Kamis, 05 Juli 2012 - 16:13:35 WIB JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum dianggap mengetahui adanya tindak pidana korupsi di proyek pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (SP3ON) di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Itu sebabnya Anas diperiksa hingga dua kali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Semua yang dimintai keterangan oleh KPK dianggap mengetahui, melihat, atau mendengar soal kasus itu. Bukan cuma Pak Anas tetapi ada banyak pihak yang diperiksa juga," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Kamis (5/7). Ia menyatakan, gelar perkara kasus Hambalang yang akan dilaksanakan pekan depan mengindikasikan bahwa KPK sudah memiliki sejumlah alat bukti. Namun menurut Johan, syarat dua alat bukti yang cukup untuk menjadikan seseorang tersangka belum ada. Johan menuturkan bahwa tidak tertutup kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai keterangan lebih dari sekali seperti yang dilakukan penyelidik kepada Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum. Menurutnya, gelar perkara pekan depan itu bukan berarti KPK akan mengumumkan adanya tersangka. “Gelar perkara ini akan melihat hasil apakah sudah dianggap cukup atau belum permintaan keterangan dan alat bukti,” kata dia. Johan menyatakan, sejauh ini keterangan yang disampaikan Anas masih dianggap cukup untuk melengkapi kebutuhan alat bukti. Namun begitu, ia menambahkan, bukan berarti alat bukti sudah cukup untuk meningkatkan kasus ke penyidikan. Hingga kini KPK sudah memeriksa hingga 70 pihak terkait kasus proyek Hambalang. Keterangan yang diperoleh SH menyebutkan bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng akan diperiksa juga pekan ini. Menurut Johan, hal tersebut mungkin saja karena hingga pekan ini berakhir, penyelidik masih akan meminta keterangan dari sejumlah pihak. "Sampai saat ini saya belum dapat informasinya, tapi yang pasti KPK selama sepekan ini akan meminta keterangan ke beberapa pihak," ujar Johan. Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang dihubungi SH di Jakarta, Kamis siang ini mengatakan, harus segera dilakukan gerakan nyata untuk penyelamatan partai bila mengingat terus menurunnya citra PD akibat sejumlah kader diduga terlibat dalam kasus korupsi yang sedang ditangani KPK. "Harus diamputasi," katanya. Kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan petinggi atau kader PD dikatakan Ruhut telah membebani partai secara kelembagaan. Oleh karena itu, ia mengatakan, kader-kader yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi dan suap harus mengundurkan diri. "Kalau tetap ngotot akan rugi," Ruhut mengingatkan. Ia melanjutkan, hal ini tidak hanya akan merugikan kader tersebut, tapi PD juga bakal karam sebelum Pemilu 2014 digelar, jika tidak segera diambil langkah-langkah penyelamatan partai. Irit Bicara Sikap berbeda tiba-tiba diperlihatkan Anas Urbaningrum. Usai diperiksaselama tujuh jam oleh tim penyelidik KPK, Rabu, Anas menolak untuk menjelaskan proses pemeriksaannya. Sikap Anas itu bertolak belakang dengan sikapnya pada 27 Juni 2012 ketika diperiksa KPK. Saat itu Anas memberikan penjelasan cukup lengkap soal hal-hal apa saja yang ditanyakan kepadanya. “Hal-hal lain kalau teman-teman sekalian ingin mendapatkan info tambahan bisa mendapat dari penyelidik KPK,” kata Anas. Anas hanya mengatakan bahwa ia ditanyakan apakah pernah bertemu dengan pihak PT Adhi Karya. Jawabannya kepada penyelidik adalah tidak pernah melakukan pertemuan tersebut. Di hari yang sama, KPK juga memeriksa sopir pribadi Anas yang bernama Riyadi serta dua karyawan PT Adhi Karya yang bernama Sutrisno dan Henny untuk dimintai keterangan untuk kasus proyek pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (SP3ON) di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Pengacara Anas, Firman Wijaya menjelaskan bahwa kliennya juga ditanya soal kepemilikan mobil termasuk dokumennya. Namun pihaknya mempertanyakan mengapa dokumen yang ditunjukkan tidak sesuai dengan identitas Anas. “Alamatnya saja sudah beda. Di situ tertera Jakarta Selatan, sedangkan rumah Anas di Duren Sawit, Jakarta Timur,” tegasnya. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Anas disebut menerima mobil Toyota Harrier dari PT Adhi Karya dan Wijaya Karya terkait pemenangan mereka sebagai kontraktor utama di proyek Hambalang. KPK memiliki bukti berupa berita pembelian Toyota Harrier pada November 2009 di diler mobil Duta Motor, Pacenongan, Jakarta Pusat. Mobil mewah itu berpelat nomor polisi B-15-AUD. Menurut mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin, ia hadir ketika uang dari PT Adhi Karya tersebut diserahkan ke Anas. Uang cash sebesar Rp 750 juta itu dibawa ke Pacific Place, tempat pertemuan mereka dan kemudian digunakan untuk membeli mobil yang dilakukan dengan menggunakan cek.Tidak hanya itu, Anas juga menjadi penentu jumlah commitment fee dalam proyek Hambalang. Disebutkan Nazaruddin bahwa Anas menyepakati keputusan Direktur PT Dutasari Citalaras Mahfud Suroso dengan PT Adhi Karya. Ada kesepakatan commitment fee sebanyak Rp 1,1 triliun atau 18 persen dari total nilai proyek. Selain mendapat mobil, Anas mendapat bagian dari fee tersebut. Menurut Nazaruddin, Anas mendapat Rp 100 miliar. Dari uang inilah Anas memakai Rp 50 miliar untuk memenangkan dirinya sebagai Ketua Umum PD saat kongres di Bandung, Jawa Barat, sedangkan sisanya dibagi-bagikan. “Dari Rp 100 miliar itu, sekitar Rp 50 miliar untuk memenangkan Mas Anas untuk dibawa ke kongres di Bandung. Uang itu dijadikan uang dolar. Itu yang dibawa ke Bandung. Sebanyak Rp 20 miliar untuk teman-teman di Komisi X DPR, Rp 10 miliar untuk pemimpin Banggar, sekitar Rp 20 miliar untuk Andi Mallarangeng yang diterima oleh Choel Malarangeng,” ungkapnya. Sebelumnya, usai diperiksa di KPK, Rabu (27/6) lalu, Anas membantah kepemilikan mobil tersebut. Dia juga membantah memiliki mobil bermerek Toyota Alphard yang diduga didapat dari Permai Grup. Mobil itu beralih nama dari milik Permai Grup menjadi milik Anas Urbaningrum. Anas juga membantah keterlibatannya dalam proyek Hambalang. Meski pernah menjadi anggota Komisi X DPR, komisi yang bermitra dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Anas mengaku tidak tahu soal proyek Hambalang. "Tidak ada itu, (tudingan) itu cerita mati, halusinasi," bantahnya. Demokrat Bertanggung Jawab Anggota Dewan Pembina PD, Ignatius Mulyono di gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu siang, mengatakan pemimpin dan anggota PD yang terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan pusat olahraga di Bukit Hambalang harus bertanggung jawab. "Mari bertanggung jawab supaya apa yang menimpa Partai Demokrat segera berakhir, agar badai cepat berakhir," katanya. Ignatius mengatakan, kasus korupsi Bukit Hambalang akan terus menggerus citra PD. Ignatius mengatakan, persoalan dalam korupsi di Hambalang tidak hanya sekadar masalah pembebasan lahan dan sertifikasi tanah. Namun, persoalan juga terjadi dalam proses pengadaan alat-alat yang mencapai Rp 1,4 triliun, ditambah anggaran pembangunan Bukit Hambalang yang melonjak hingga Rp 1,175 triliun Padahal, dalam APBN 2010, pemerintah bersama DPR telah menyepakati penggunaan dana penyelesaian gedung senilai Rp 125 miliar. "Yang jadi masalah adalah anggaran (awal) Rp 125 miliar dibintangi, sehingga (belakangan) menjadi Rp 2,5 triliun," ujarnya.(Ruhut Ambarita) (Sinar Harapan) [Non-text portions of this message have been removed]
