http://www.lampungpost.com/index.php/home/pencarian-berita/39-nasional/41185-fmpt-desak-pemerintah-bangun-jembatan-selat-sunda.html
FMPT Desak Pemerintah Bangun Jembatan Selat Sunda
Jumat, 13 July 2012 19:17
ANTI KORUPSI DANA APBN. Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam
Forum masyarakat peduli transportasi saat mendatangi gedung Kementrian
Keuangan, Jakarta, Jumat (13/7). Dalam aksi ini mereka mendesak Kemenkeu dapat
mengefektifkan APBN untuk kesejahteraan rakyat dan tidak lagi dikorupsi terus
menerus. FOTO ANTARA
JAKARTA (Lampost.com): Sekitar 100 warga yang mengatasnamakan Forum
Masyarakat Peduli Transportasi (FMPT) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor
Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat mendesak pemerintah untuk segera membangun
jembatan Selat Sunda.
Dalam aksinya itu, mereka membawa spanduk dan poster bergambar foto
Menkeu Agus Martowardojo yang menggambarkan rasa kekecawaan pengunjuk rasa
terhadap Menkeu yang berencana merevisi Perpres No 86 Tahun 2011 tentang
pengembangan kawasan Selat Sunda, salah satunya pembangunan jembatan.
"Rencana revisi Perpres No 86/2011 itu dikhawatirkan akan mengulur waktu
rencana pembangunan jembatan Selat Sunda pada 2014 nanti," kata Koordinator
aksi FMPT, Mohammad Wasil.
Padahal, lanjut dia, pembangunan jembatan Selat Sunda merupakan kebutuhan
yang mendesak untuk mengatasi persoalan kemacetan dan penyebrangan dari
Sumatera ke Jawa atau sebaliknya, yang membutuhkan waktu relatif lama.
Terlebih saat ini di pelabuhan Merak seringkali terjadi antrean panjang
ribuan kendaraan hingga mencapai 15 kilometer. Ini tidak hanya merugikan
perekonomian di Jawa maupun di Sumatera, namun dapat merugikan perekonomian
nasional, katanya.
Menurut Wasil, tarik ulur dan rencana revisi Perpres itu justru akan
menjadi `bomerang` dan dapat dinilai pemerintah tidak cakap untuk membuat
aturan karena menjadikan investasi mengatung dan investor ragu menanamkan
modalnya dalam proyek jembatan Selat Sunda.
"Usulan revisi Perpres tersebut sama saja mengusir investor dan
`membunuh` harapan masyarakat Banten-Sumatera khususnya dan masyarakat
Indonesia pada umumnya. Revisi Perpres itu akan mengakibatkan rencana
pembangunan jembatan menjadi molor karena belum tentu kementerian terkait
menyetujui rencana revisi tersebut," paparnya.
Oleh karena itu, mereka menuntut agar pemerintah segera membangun
jembatan Selat Sunda untuk selamatkan ekonomi bangsa, segera melaksanakan
Perpres No 86/2011 dan menolak revisi Perpres tersebut oleh Menkeu Agus
Martowardojo.
Aksi yang digelar di pinggir Jalan Wahidin tersebut menyebabkan arus
kendaraan di sekitar lokasi tersendat. Aparat kepolisian juga terlihat
mengamankan aksi unjuk rasa yang berjalan damai dan mengatur arus lalu lintas
di jalan tersebut. (ANT/L-1)
[Non-text portions of this message have been removed]
